Membaca Ulang G30 September 1965G30 September 1965 Melalui Angle John Rossa dan Coen Holtzappel (Bagian 2)

Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute

Kudeta Militer Aljazair Sumber Inspirasi?

Buku karya John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September & Kudeta Suharto, banyak mengetengahkan beberapa isu dan fakta-fakta sejarah yang saya yakini dapat mendorong penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam ihwal misteri di balik G-30-S 1965. Dalam bukunya itu, Rossa mengetengahkan amatan Manai Sophiaan, seorang politisi yang bisa dibilang termasuk pendukung setia Presiden Sukarno. Menurut Manai Sophiaan yang pernah menjadi Duta Besar kita untuk Uni Soviet, berpendapat bahwa Aidit dalam mendukung aksinya melawan jenderal-jenderal sayap kanan, diilhami oleh kudeta militer di Aljazair pada Juni 1965.

Seperti penuturan Manai Sophiaan kepada wartawan senior Karim DP yang kala itu pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aidit sangat senang dengan keberhasilan kudeta militer di Aljazair yang dipimpin Kolonel Boumediene tersebut. Sebagai kepingan informasi, sekilas hal ini tidak penting. Namun kalau menelaah dari segi waktu, Juni 1965 berarti kurang dari seminggu sebelum berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika II yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Aljazair tersebut. Presiden Aljazair yang berhasil digulingkan itu adalah Ahmad Ben Bella, salah seorang pejuang kemerdekaan Aljazair melawan pemerintah kolonial Prancis. Aljazair berhasil mengalahkan Prancis dan menjadi negara merdeka pada 5 Juli 1962.

Saat kudeta militer Aljazair terjadi, Bung Karno memang sempat bertanya-tanya apakah Boumediene ini boneka CIA seperti kebanyakan para pelaku kudeta di Afrika yang diam-diam didukung Amerika atau sekadar seorang nasionalis independen yang pada dasarnya tetap mendukung skema Konferensi Asia Afrika Bandung 1955. Repotnya, waktu itu para penasehat strategi Sukarno tidak tahu latarbelakang Boumediene. Apakah ia sejatinya perwira militer berhaluan Marxis sayap kiri atau perwira sayap kanan yang bermuara pada pembersihan konfigurasi politik nasionalis populis pimpinan Presiden Ben Bella.

Lepas dari itu, perkembangan susulan jadi semakin memperjelas haluan politik Boumediene Pasca Kudeta Aljazair. Boumediene kemudian membentuk Dewan Revolusi yang terdiri dari duapuluh tiga orang. Apakah ini yang kelak menginspirasi Aidit atau siapapun yang jadi konspirator G-30-S? Belum bisa dipastikan memang. Namun terungkap dari cerita Manai Sophiaan yang masuk radar sorotan Rossa dalam bukunnya, bahwa Aidit andaikan benar tergabung dalam kelompok yang mendukung skema G-30-S, simpati dan dukungan Aidit terhadap keberhasilan kudeta Aljazair itu, pemimpin tertinggi PKI itu tidak berkeberatan apabila ada rencana gerakan dari atas semodel kudeta Aljazair itu. Asalkan nantinya segera diubah jadi gerakan rakyat.

Dari sini John Rossa berani membuat hipotesis bahwa aksi militer serupa Aljazair bisa diterapkan di Indonesia, agar perkembangan politik PKI bisa bergerak lebih maju lagi. Hanya saja dalam benak Aidit, hasil akhirnya bukan negara di bawah pimpinan tentara, melainkan di bawah pimpinan PKI. Aksi militer bisa menjadi jalan sementara yan berguna untuk mencapai tjuan yang lebih besar.

Hemat saya, sikap ambigu Aidit yang seperti  ini, jika memang benar ia terlibat dalam rencana aksi G-30-S, di tingkat gagasan pun sudah menanamkan benih-benih kesimpangsiuran dan tumpang-tindih ketika rencana strategis tersebut dilaksanakan di lapangan. Bukan saja tidak tercipta sistem komnando terpusat untuk menyatukan tujuan dan sasaran strategis operasi, melainkan juga juga tumpang-tindih siapa yang seharusnya berwenang menggerakkan seluruh operasi secara simultan.

Hal ini sejalan dengan analisis Brigjen Supardjo dalam dokumen tertulis yang ia buat sebelum ditangkap tentara, namun sempat beredar di kalangan terbatas. Menurut analisis Supardjo, ketika para perwira loyalis Sukarno membahas kemungkinan adanya rencana kudeta jenderal-jenderal sayap kanan, dan para jenderal loyalis Sukarno itu bermaksud menggagalkan rencana mereka dengan melancarkan serangan mendahului, baqi Supardjo G-30-S yang dalam rencana semula berasal dari inisiatif partai (maksudnya Supardjo tentunya Aidit dan Sjam) yang dalam persepsi Supardjo sepenuhnya representasi PKI. Namun pada pelaksanaan teknisnya, PKI terlalu mencampuri rencana kalangan perwira militer pro Sukarno yang hendak menghadapi Dewan Jendral tersebut sebagai masalah intern angkatan darat.

Dari sini Rossa menyimpulkan, dan saya setuju sepenuhnya, bahwa dalam analisis Supardjo G-30-S gagal togal justru karena gerakan ini dipimpin seorang sipil, dalam hal ini Sjam yang menurut para konspirator yang berada dalam kendali komandonya, merupakan representasi Aidit sebagai pucuk pimpinan tertinggi PKI.

Dengan menempatkan diri sebagai seseorang yang berwenang atas sebuah aksi militer, Sjam telah menimbulkan kekacauan mengenai garis komando justru di dalam kelompok inti. Lebih anehnya lagi, Sjam dengan wewenang yang begitu besar dalam mengarahkan misi G-30-S, malah tidak merumuskan secara tepat sifat peranannya dan batas kewenangannya. Singkat cerita, dengan mengikuti alur pikir Supardjo, dengan campur tangan Sjam sifat militer G-30-S lalu menjadi lemah.

G-30-S dipimpin langsung oleh partai, sedangkan para perwira militer yang siap mendukung Skema Sjam sebagai representasi PKI dan Aidit (Untung-Latief, Sujono dan Supardjo) merupakan mereka yang mau mengikuti arahan Sjam. Supardjo tahu siapa Sjam, tapi ia tidak punya gambaran jelas bagaimana “partai” memimpin operasi ini. Apalagi dalam mengetahui jalinan hubungan yang intens antara Sjam dan Aidit. Lagi-lagi, Sjam lah mata rantai vital dari konektivitas antara partai dan militer. Intinya, kegagalan G-30-S buah dari Strategi Keliru Arahan.

Strategi Amerika: Menata Panggung Bentrokan

Sejak 1962-1964, pemerintah Amerika sudah punya gambaran jelas dan menggariskan kebijakan strategis yang tegas: Mengandalkan Angkatan Darat merupakan sarana paling dapat diandalkan untuk menjinakkan PKI. Maka bantuan militer Washington mengalir deras sejak 1958, yang ironisnya baru disadari oleh para petinggi militer Pentagon dan CIA setelah militer kita berhasil menumpas pemberontakan PRRI/Permesta pada 1958. Yang membawa implikasi positif menguatnya posisi politik Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution dan semakin tersentralisasinya sistem komando di dalam tubuh kemiliteran, utamanya angkatan darat.

Rossa membuat penyimpulan yang imajinatif dalam menggambarkan konsolidasi kekuaatan angkatan darat untuk menghadapi pengaruh yang kian menguat dari PKI. Rossa menulis: “Angkatan Darat Indonesia mengikuti strategi faya Gramsci dalam versinya sendiri, yaitu menerabas ranah-ranah strategi dalam masyarakat sipil sebelum melancarkan usaha merebut kekuasaan  negara.”

Bahkan sejak era John F. Kennedy, banyak pejabat dari kalangan pemerintah Amerika percaya bahwa ketertiban politik dan pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga tertentu bisa tercapai dengan baik melalui pemerintahan militer. Dengan kata lain para pejabat Amerika beranggapan bahwa militer sering kali merupakan lembaga yang terorganisasi paling baik, dan oleh karena itu paling layak memimimpin pemerintahan.

Atas dasar kerangka pemikiran itu, pada  Januari 1963 Walt Rostow yang mengepalai sebuah tim di Departemen Luar Negeri menulis laporan berjudul “The Role of the Military in the Underdeveloped Areas (Peranan Militer di Kawasan Yang Belum Berkembang). Dalam laporan itu Rostow menyodorkan gagasan mendorong militer di beberapa negara untuk mengambil-alih fungsi-fungsi negara dan mengabaikan prinsip-prinsip supremasi sipil.”

Jika kita telaah secara saksama laporan Rostow  yang kala itu masih bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Kennedy, bahwa semasa Kennedy yang relatif cukup akrab hubungan antara Kennedy dan Sukarno, sudah mendesak agar Angkatan Darat Indonesia menjadi negara di dalam negara. Semacam Deep State atau Invisible Government.

Sukarno dan Kennedy (Foto: dok. jfklibrary.org)

 

Dari skema Gedung Putih inilah kemudian muncul dua aktor kunci sebagai pelaksana teknis operasional rekomendasi Rostow. Doktor Guy Pauker, pakar militer dari Rand Corporation dan Universitas California-Berkeley, dan Kolonel Suwarto, kala itu masih Wakil Direktur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD). Kelak salah salah siswa murid Suwarto di Seskoad pada 1959 adalah Suharto, kelak presiden kedua Indonesia.

Sebagaimana hasil studi Ulf Sundhausen, semasa di SESKOAD inilah Suharto bersama para siswa perwira lainnya, memperoleh pengajaran langsung dari Suwarto tentang Civic Mission atau Operasi Karya, yang gagasan dasarnya adalah bagaimana Angkatan Darat mampu melakukan penetrasi ke dalam segala bidang kegiatan dan tanggungjawab pemerintah. Suwarto mengjar para perwira agar berpikir tentang Angkatan Darat sebagai sebuah lembaga yang punya hak dan kemampuan untuk melibatkan diri di dalam memimpin negeri ini.

Dari itu, Amerika kemudian mengembangkan Strategi Kudeta Yang Tak Tampak Seperti Kudeta. Dalam jabaran yang lebih teknis dan operasional, saya memilih istilah Strategi Menatan Panggung Benturan.

Jadi kalau kemudian bergulir isu Dewan Jenderal sayap kanan yang bertujuan untuk menggulingkan Sukarno dengan melumpuhkan PKI terlebih dahulu, tampaknya harus ditelisik sejak Januari 1965. Bermula saat Jenderal Ahmad Yani dan empat jenderal lainnya bertemu pada Januari 1965 membahas bagaimana merespons situasi politik nasional yang dianggap bakal membahayakan posisi militer.

Keempat jenderal tersebut adalah Jenderal Yani, Jenderal S Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, dan Jenderal Sukendro. Para jenderal tersebut secara berkala bertemu secara rahasia.

Anehnya, informasi ihwal kelompok Yani itu bocor, dan Presiden Sukarno pun termasuk yang mendengar desas-desus tersebut. Sehingga pada Mei 1965 Sukarno memanggil Yani untuk dimintai keterangan. Belakangan seperti diakui CIA saat dokumen-dokumen rahasia yang setelah 30 tahun bisa dirilis ke publik,kelompok Yani itulah yang kelak dimaksud PKI pada saat memperingatkan Sukarno.

Tentu saja Yani membantah ihwal kelompok pemikir militer tersebut sebagai kesalahpahaman karena yang betul adalah Dewan Kenaikan Pangkat dan Jabatan di kalangan perwira tinggi angkatan darat. Tapi, apakah berarti secara konspiratif Dewan Jenderal yang bermaksud melancarkan kudeta terhadap Sukarno itu memang benar-benar tidak ada?

Mungkin pertanyaan itu bisa dilacak melalui cerita dari Duta Besar AS, Howard Jones. Menurut Jones, dalam laporannya kepada Departemen Luar Negeri di Washington, menerima laporan dari seorang informan, yang pastinya salah satu peserta yang ikut dalam pertemuan kelompok pemikir Yani pada Januari 1965 itu. Si informasi itu melaporkan kepada Jones bahwa Angkatan Darat sedang menyusun rencana khusus untuk mengambil-alih pemerintahan pada saat Sukarno “turun panggung.”

Informan itu juga melaporkan kepada Jones yang kemudian oleh Jones diteruskan kepada atasannya di Washington, jika Angkatan Darat memang mengambil-alih kekuasaan sebelum Sukarno meninggal, “maka kudeta akan dilakukan sedemikian rupa untuk menjaga agar kepemimpinan Sukarno tetap utuh.”

Sebab menurut penilaian sang informan tadi, yang logikanya pasti salah satu jenderal angkatan darat yang ikut dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa bagi para penghujat Sukarno di dalam tubuh angkatan darat pun yakin bahwa kudeta tidak akan berhasil kalau secara langsung berhadapan dengan Sukarno. Sukarno masih tetap dicintai rakyat.

Bahkan dalam Strategi Kudeta Yang Tak Tampak Seperti Kudeta itu, harus diberi kedok sebagai usaha menyelamatkan Sukarno dan bukannya malah menggulingkannya dari tampuk kekuasaan.

Untuk itu, harus disusun suatu rencana yang ujung ceritanya menggiring PKI masuk posisi sebagai oposisi terbuka terhadap Pemerintah Indonesia. Maka dalih yang paling masuk akal adalah menggiring PKI untuk melancarkan percobaan kudeta oleh PKI. Namun dalam desain besarnya, haruslah menjadi percobaan kudeta yang gagal. Atau yang dari mula dirancang sebagai operasi prematur yang akan berakhir dengan kegagalan. Justru dari gagalnya operasi itulah, menjadi momentum untuk pembalikan kecenderungan politik di Indonesia. Pendulum yang semula di kiri segeral bergerak ke kanan.

Dari kementerian luar negeri Pakistan, yang kita ketahui merupakan mata rantai jejaring militer-intelijen Inggris, pada Desember 1964, terbetik informasi bahwa seorang perwira Belanda yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), memberi tahu Duta Besar Pakistan di Eropa Barat tentang adanya rencana mendorong pihak komunis di Indonesia untuk melancarkan kudeta premature yang sengaja dirancang untuk gagal. Sehingga begitu percobaan kudeta itu gagall akan memberi kesempatan yang sah dan memuaskan bagi angkatan darat untuk menghancurkan komunis dan membikin Sukarno sebagai tawanan niat baik Angkatan Darat.

Kalau begitu rencana strategis dan scenario buildingnya, lantas apa yang jadi pedoman tindakan yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap Jakarta? Ellsworth Bunker, dalam laporannya pada April 1965 kepada Departemen Luar Negeri mengatakan: “Amerika harus diarahknan untuk menciptakan kondisi yang akan memberi elemen-elemen kekuatan yang potensial, kondisi-kondisi yang paling menguntungkan untuk konfrontasi.”

Dengan kata lain, pemerintah Amerika mendapat rekomendasi untuk menciptakan kondisi panggung benturan itu melalui operasi-operasi rahasia. Bisa jadi ini yang kemudian pada Maret 1965 National Security Council menyetujui proposal untuk aksi-aksi rahasia itu. Yang mana dalam rencana itu PKI akan digambarkan sebagai penentang Sukarno dan nasionalisme yang semakin berbahaya dan ambisius. Proposal itu juga menyebutkan bahwa “tokoh-tokoh nasionalis terkemuka” di Indonesia telah diberi sejumlah dana melalui saluran-saluran yang aman. Sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah merintangi terhadap PKI.

April 1965, kurang lebih lima bulan sebelum meletus G-30-S, para pejabat tinggi Gedung Putih sudah mengendus benturan antara PKI vs militer makin menajam. Sehingga Elsworth Bunker menulis: “Ketertampakan Amerika harus dikurangi sehingga mereka yang menentang kaum komunis dan esktremis bisa leluasa  menghadapi konfrontasi, tanpa kekhwatiran akan diserang sebagai pembela-pembela kaum neokolonialis dan imperialis.”

Menariknya, merespons ide dan rencana seperti itu, Duta Besar Amerika Howard Jones malah termasuk yang pesimis. Dalam pidatonya di Kementerial Luar Negeri pada Maret 1965, Jones mengatakan bahwa PKI mungkin tidak akan mencoba melakukan aksi apa pun terhadap Sukarno. PKI berada di posisi yang baik melalui taktik kerja samanya dengan Sukarno dewasa ini. Kecuali jika pimpinan PKI lebih gegabah dari yang saya piir tentang mereka, mereka tidak akan mengajukan kepada Angkatan Darat tantangan tegas yang bisa merangsang  reaksi yang efektif.”

Namun dalam logika operasi intelijen yang menurut saya mendasari G-30-S, pandangan dan analisis Jones yang logis dan rasional itu, bisa jadi malah menciptakan keadaan yang sebaliknya. Atau semacam rekemondasi terselubung untuk merancang skenario yang justru di luar nalar dan imajinasi Jones sendiri.

Pada kenyataannya, berlawanan dengan perhitungan Jones, PKI, dan utamanya Aidit dan Sjam, malah dengan mudah mampu digiring masuk perangkap. Gerakan 30 September 1965 memang bukan sebuah percobaan kudeta langsung dari PKI, tapi ironisnya justru mewujudkan tujuan terselubung para konspirator sesungguhnya yang berada di belakang layar. Kegagalan Gerakan 30 September 1965 malah membuka jalan bagi para pejabat tinggi Gedung Putih dan CIA yang berkolaborasi dengan para jenderal sekutu Amerika, untuk menjalankan rencana lama mereka: Melancarkan serangan mematikan kepada PKI seraya menyiapkan pendongkelan Sukarno dari tampuk kekuasaan. Praktis rencana strategis tersebut berhasil terwujud sejak 1967.