Hoegeng, Pahlawan KejujuranPahlawan Kejujuran di Tengah Krisis Kepercayaan Polri

Penulis: Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI

Ada pahlawan yang dikenang karena mengangkat senjata melawan penjajah. Ada pula yang dikenang karena keberaniannya melawan sesuatu yang jauh lebih dekat, tetapi tidak kalah berbahaya: korupsi, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso termasuk dalam kelompok kedua.

Hoegeng Iman Santoso telah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, dalam acara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Penghargaan itu bukan sekadar pengakuan terhadap perjalanan panjang seorang perwira kepolisian. Lebih dari itu, negara sedang mengabadikan sebuah standar moral tentang bagaimana seorang aparat penegak hukum seharusnya menjalankan kekuasaan.

Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool di Batavia sebelum memilih jalur kepolisian dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Kariernya membawanya bertugas di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, sebelum dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan dan kepolisian. Ia pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, hingga akhirnya menjabat Kapolri kelima pada 1968–1971. Hoegeng meninggal pada 14 Oktober 2004 dalam usia 82 tahun.

Namanya kemudian menjadi legenda bukan karena kekuasaan yang pernah dimilikinya, melainkan karena hal-hal yang justru ditolaknya. Ia menolak suap, gratifikasi, fasilitas dari pengusaha, dan segala bentuk perlakuan istimewa yang berpotensi mengikat independensinya.

Penyelundupan Mobil Mewah dan Kasus Sum Kuning

Salah satu kisah paling terkenal terjadi ketika Hoegeng ditugaskan di Medan. Sebelum kedatangannya, sejumlah pengusaha yang memiliki kepentingan dengan kepolisian telah menyiapkan rumah dan mobil untuk menyambutnya. Hoegeng menolak fasilitas tersebut.

Ketika kemudian menempati rumah dinas, ia mendapati sejumlah perabot di dalamnya berasal dari pemberian pihak-pihak yang berkepentingan. Perabot itu diperintahkan untuk dikeluarkan. Pesannya sederhana: seorang polisi tidak boleh merasa berutang budi kepada orang yang mungkin suatu hari harus diperiksanya.

Prinsip serupa terlihat ketika seorang perempuan dari Makassar datang membawa berbagai hadiah untuk keluarganya. Perempuan itu memiliki perkara yang sedang berurusan dengan hukum.

Hoegeng tidak menerima pemberian tersebut sebagai tanda penghormatan. Ia justru menegaskan bahwa cara seperti itu tidak dapat dibenarkan dan meminta agar pemberian tersebut tidak digunakan untuk memengaruhi penanganan perkara. Perempuan itu kemudian diproses dan dijatuhi hukuman. Kisah ini didokumentasikan dalam tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai integritas Hoegeng.

Bagi Hoegeng, korupsi tidak selalu dimulai dari amplop berisi uang. Ia bisa berawal dari hadiah, fasilitas, hubungan pertemanan, atau kebaikan yang pada akhirnya menciptakan utang budi.

Karena itu, ia juga meminta istrinya, Meriyati Roeslani, menutup toko bunga yang baru dirintis ketika dirinya diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Ia khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi akan membeli bunga di toko istrinya untuk mencari kedekatan atau kemudahan. Bahkan, ia tidak ingin keluarganya menjadi pintu masuk konflik kepentingan.

Kesederhanaan itu bukan pencitraan sesaat. Setelah tidak lagi menjabat Kapolri pada 1971, Hoegeng menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Ia mengisi waktu dengan melukis, bermusik, dan siaran radio. Ia tidak membangun kekayaan dari jabatan yang pernah dipegangnya.

Dalam sebuah pesan yang terus dikenang oleh anaknya, Hoegeng pernah mengingatkan bahwa ketika harta dan segala sesuatu telah hilang, yang tersisa hanyalah nama baik. Itulah yang harus dijaga.

Sebagai Kapolri, Hoegeng juga dikenal tidak gentar menghadapi perkara yang menyentuh kepentingan orang berpengaruh. Ia menangani kasus penyelundupan mobil mewah yang menyeret pengusaha dekat lingkar kekuasaan, serta memberi perhatian terhadap kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970.

Masa jabatannya berakhir lebih cepat pada Oktober 1971. Pemberhentian tersebut memunculkan berbagai tafsir, termasuk dugaan bahwa sikap tegasnya membuat sejumlah pihak tidak nyaman. Namun, alasan resmi pemberhentian dan berbagai tafsir politik mengenai peristiwa itu perlu tetap dibedakan.

Proses dan Makna Politik Penganugerahan

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tidak semestinya dipahami sebagai keputusan spontan pemerintah. Prosesnya melalui pengusulan masyarakat, penelitian dan pengkajian oleh tim di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, kemudian tim tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Hasilnya dibahas Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi. Pemerintah melalui Sekretariat Negara telah menjelaskan bahwa mekanisme berjenjang tersebut ditempuh dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional 2026.

Dalam konteks Hoegeng, pengakuan negara ini terasa memiliki resonansi khusus. Penganugerahannya berlangsung ketika institusi Polri sedang menghadapi tekanan reputasi akibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara.

Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, membuat publik kembali mempertanyakan tata kelola kewenangan, akuntabilitas, dan integritas di tubuh kepolisian. Penyidikan perkara itu sendiri masih harus berjalan berdasarkan bukti dan proses hukum.

Apakah pengangkatan Hoegeng merupakan politik simbolik pemerintah? Sangat mungkin dibaca demikian, meskipun tidak ada bukti bahwa krisis Polri menjadi alasan resmi di balik keputusan tersebut.

Politik simbolik tidak selalu berarti manipulasi. Negara menggunakan figur, penghargaan, dan momentum untuk menyampaikan nilai yang ingin ditegaskan kepada masyarakat maupun institusi.

Keberanian untuk Tetap Bersih

Dalam situasi ketika citra kepolisian sedang dihantam skandal, menghadirkan kembali sosok Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional mengandung pesan yang kuat: polisi yang dihormati bukanlah polisi yang paling berkuasa, melainkan polisi yang paling mampu menjaga integritasnya. Namun, pesan itu baru bermakna jika diikuti pembenahan nyata, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pengawasan yang efektif.

Hoegeng tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional untuk dikenang sebagai polisi bersih. Publik telah memberinya penghormatan itu jauh sebelum negara mengambil keputusan. Kini, negara menyusul pengakuan masyarakat tersebut.

Tetapi ada pekerjaan yang lebih berat daripada menganugerahkan gelar: menjadikan nilai-nilai Hoegeng hidup kembali dalam institusi kepolisian. Sebab, pahlawan kejujuran tidak cukup dikenang melalui upacara, patung, atau nama jalan. Ia harus hadir dalam perilaku aparat sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan uang, kekuasaan, dan godaan untuk menyalahgunakan jabatan.

Pada akhirnya, warisan terbesar Hoegeng bukanlah pangkat jenderal yang pernah disandangnya, melainkan keberanian untuk tetap bersih ketika memiliki kesempatan untuk menjadi tidak bersih. Ini adalah wujud kepahlawanan yang relevan bagi Indonesia hari ini.

Namun, apakah kita dan Polri hari ini hanya akan mengenang Hoegeng sebagai pahlawan masa lalu, atau sungguh-sungguh menjadikan integritasnya sebagai standar perilaku institusi? Itulah pertanyaannya.