Njoto, Intelektual PKIIntelektual PKI, Penggerak Pers, dan Tokoh yang Tersisihkan Menjelang G30S 1965

Njoto merupakan salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sering kalah populer dibandingkan D.N. Aidit atau M.H. Lukman. Padahal, pengaruhnya di dalam partai tidak kecil.

Ia adalah politikus, penulis, propagandis, pengelola pers, sekaligus tokoh kebudayaan. Ia duduk di Politbiro PKI, memimpin bidang agitasi dan propaganda, terlibat dalam penerbitan majalah Bintang Merah, serta menjadi salah satu tokoh utama di balik perkembangan Harian Rakjat. Ia juga dikenal dekat dengan Presiden Sukarno dan pernah menjadi Menteri Negara.

Namun Njoto bukan sekadar pejabat partai yang pandai berpidato. Ia mempunyai dunia pemikiran yang cukup luas: membaca Marxisme, berbicara tentang nasionalisme, menulis sastra, membahas kebudayaan, dan memikirkan bagaimana pers seharusnya berhubungan dengan rakyat.

Buku Fadrik Aziz Firdausi, Njoto: Biografi Pemikiran 1951–1965, terbitan Marjin Kiri pada 2017, mencoba melihat Njoto melalui tiga dunia tersebut: politik, publisistik, dan kebudayaan. Buku ini juga memuat tulisan serta pidato Njoto sehingga pembaca dapat melihat gagasannya melalui kata-katanya sendiri.

🔳 𝗗𝗜𝗕𝗘𝗦𝗔𝗥𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗞𝗘𝗟𝗨𝗔𝗥𝗚𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗘𝗞𝗔𝗧 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞

Njoto lahir di Jawa Timur dan tumbuh dalam keluarga yang cukup berada.

Ayahnya, Rustandar Sosrohartono, bukan orang yang asing dengan dunia politik. Ia mempunyai hubungan dengan PKI dan pernah dipercaya menangani bidang agitasi dan propaganda di lingkungan PKI Bondowoso. Keluarganya juga mempunyai usaha di bidang busana dan jamu.

Lingkungan keluarga tersebut membuat Njoto sudah mengenal politik dan buku sejak usia muda. Ayahnya mendorong kebiasaan membaca dan memberi ruang bagi Njoto untuk memilih bahan bacaan sendiri.

Kebiasaan membaca inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri penting dirinya. Njoto banyak belajar secara autodidak. Ia tidak hanya tertarik pada politik, tetapi juga sastra, musik dan kebudayaan.

Ia dikenal bisa memainkan sejumlah alat musik, menulis, serta berpidato. Karena itulah Njoto kemudian berkembang menjadi tokoh PKI yang berbeda dari stereotip kader politik pada zamannya.

Ia seorang komunis, tetapi sekaligus mempunyai perhatian besar terhadap seni, sastra dan persoalan kebudayaan.

🔳 𝗡𝗝𝗢𝗧𝗢 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗞𝗜 𝗦𝗘𝗧𝗘𝗟𝗔𝗛 𝟭𝟵𝟱𝟭

Setelah krisis besar yang menimpa PKI akibat pemberontakan Madiun 1948, partai tersebut berusaha membangun kembali organisasinya.

Pada awal 1950-an muncul generasi muda yang kemudian memainkan peranan penting dalam kebangkitan kembali PKI. Mereka antara lain D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Sudisman dan Sakirman.

Njoto menjadi salah satu bagian dari generasi tersebut.

Pada periode inilah ia semakin menonjol sebagai propagandis dan komunikator politik.

Ia kemudian dipercaya menjadi anggota Politbiro serta memegang bidang agitasi dan propaganda. Bersama Aidit dan Lukman, ia ikut menghidupkan kembali majalah teoretis Bintang Merah.

Namun medan perjuangan Njoto tidak hanya berada di ruang rapat partai.

Ia justru mempunyai pengaruh besar melalui surat kabar.

🔳 𝗛𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗞𝗝𝗔𝗧 — 𝗦𝗘𝗡𝗝𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗣𝗘𝗥𝗝𝗨𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗞𝗜

Harian Rakjat merupakan surat kabar yang berafiliasi dengan PKI.

Setelah pergantian kepemimpinan redaksi pada awal 1950-an, Njoto mempunyai pengaruh besar terhadap arah pemberitaannya. Ia tidak sekadar tercantum sebagai pimpinan, tetapi juga terlibat langsung dalam menentukan isi koran.

Ia menulis editorial, berita utama dan rubrik seperti “Wong Tjilik”.

Menurut kajian mengenai Harian Rakjat, Njoto menginginkan bahasa pemberitaan yang sederhana, hidup dan mudah dipahami. Koran tersebut juga tidak hanya mengandalkan wartawan profesional.

Njoto mendorong buruh dan tani untuk menjadi koresponden.

Muncullah jaringan seperti Koresponden Buruh dan Koresponden Tani. Mereka diminta mengirimkan pengalaman sehari-hari, persoalan pekerjaan, kehidupan masyarakat, hingga berbagai kesulitan yang mereka hadapi.

Dengan cara tersebut, hubungan antara surat kabar dan pembacanya dibuat dua arah.

Bagi Njoto, pers bukan sekadar tempat orang membaca berita.

Pers harus menjadi alat untuk mengorganisasi dan menghubungkan rakyat.

Karena itu ia juga menyerang apa yang disebutnya sebagai pers “borjuis” yang menurutnya lebih suka memberitakan hal-hal sensasional daripada persoalan yang dihadapi rakyat.

Pada masa itu, pers memang menjadi bagian penting dari persaingan politik. Partai-partai memiliki surat kabar masing-masing dan media digunakan untuk membentuk opini publik.

Dalam konteks PKI, Harian Rakjat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas pengaruh partai.

Njoto dan Ide Politik: Komunis, Tapi Tidak Menerapkan Teori Secara Mentah

Pemikiran Njoto berakar pada sosialisme dan komunisme. Namun ia tidak memandang teori politik sebagai sesuatu yang bisa diterapkan begitu saja di Indonesia.

Menurut pembacaan Fadrik Aziz Firdausi, Njoto berusaha menghubungkan gagasan Marxisme dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya nasionalisme.

Inilah salah satu hal yang membuat posisi Njoto menarik di dalam PKI. Ia tidak melihat perjuangan politik Indonesia hanya melalui kacamata pertentangan kelas, tetapi juga melalui persoalan nasionalisme, imperialisme dan kondisi khas masyarakat Indonesia.

Ia menentang imperialisme dan feodalisme. Pengaruh asing dalam bidang kebudayaan juga menjadi perhatiannya.

Baginya, kemerdekaan bukan hanya persoalan mengusir kekuatan asing dari wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia juga harus mempunyai kesadaran nasional agar tidak kembali berada di bawah dominasi asing dalam bentuk lain.

Di sinilah politik bertemu dengan kebudayaan.

Lekra dan Perjuangan Kebudayaan

Njoto termasuk tokoh yang berhubungan erat dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra.

Ia melihat seniman bukan sebagai orang yang berdiri sepenuhnya di luar masyarakat.

Menurut gagasan yang dikembangkan Njoto, seniman mempunyai tanggung jawab sosial. Karya seni seharusnya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan kehidupan rakyat dan perjuangan sosial.

Karena itu, hubungan antara Harian Rakjat dan Lekra menjadi sangat erat.

Koran tersebut menyediakan ruang kebudayaan secara rutin. Edisi khusus kebudayaan memberi tempat kepada tulisan dan karya para seniman yang dekat dengan Lekra.

Njoto juga ikut terlibat dalam perdebatan sastra.

Ia menulis mengenai Friedrich Engels dan kritik sastra serta membahas berbagai persoalan kebudayaan yang sedang diperdebatkan pada 1950-an.

Dari sini terlihat bahwa Njoto tidak hanya melihat kebudayaan sebagai pelengkap politik.

Baginya, kebudayaan merupakan salah satu medan perjuangan politik.

Fadrik kemudian merumuskan karakter pemikiran Njoto dengan konsep yang sering diasosiasikan dengannya: “politik adalah panglima.” Artinya, pers dan kebudayaan pada akhirnya ditempatkan dalam hubungan dengan tujuan politik gerakan.

Njoto dalam Politik Nasional

Karier Njoto tidak berhenti pada struktur PKI.

Ia pernah menjadi anggota Konstituante hasil Pemilu 1955.

Kemudian ia masuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam posisi ini ia ikut terlibat dalam agenda politik pemerintahan Sukarno, termasuk penyebarluasan Manipol dan pembahasan berbagai persoalan kebijakan negara.

Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Negara.

Posisinya tersebut semakin memperlihatkan kedekatannya dengan Sukarno.

Njoto juga dikenal sebagai salah satu orang yang membantu menyiapkan pidato-pidato Presiden Sukarno. Hubungan keduanya bukan sekadar hubungan antara pejabat pemerintah dan presiden, tetapi juga hubungan politik yang cukup dekat.

Kedekatan tersebut kelak menjadi salah satu faktor penting untuk memahami posisi Njoto di dalam konflik internal PKI menjelang 1965.

Njoto dan Aidit — Tidak Selalu Sejalan

Dari luar, Njoto, Aidit dan Lukman sering dipandang sebagai tiga tokoh utama PKI.

Tetapi hubungan mereka tidak selalu berarti memiliki pandangan yang sama dalam setiap persoalan.

Njoto lebih dekat kepada Sukarno dibandingkan sejumlah pimpinan PKI lainnya. Ia juga mempunyai kecenderungan politik yang berbeda dalam beberapa persoalan internasional.

Menurut keterangan Iskandar Subekti yang kemudian dikutip John Roosa, Aidit menilai Njoto lebih “Sukarnois” daripada komunis. Ada pula sumber yang menggambarkan Njoto lebih dekat kepada Uni Soviet dibandingkan kecenderungan PKI yang semakin dekat dengan Beijing.

Perbedaan tersebut menjadi semakin penting menjelang 1965.

Ketika ketegangan politik Indonesia semakin tinggi, Njoto justru tidak selalu berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan paling rahasia di tubuh partai.

John Roosa, berdasarkan kesaksian Iskandar Subekti, mencatat bahwa Aidit sengaja tidak mengikutsertakan Njoto dalam sejumlah diskusi penting mengenai rencana yang kemudian berkaitan dengan G30S. Alasannya berkaitan dengan penilaian bahwa Njoto lebih Sukarnois daripada komunis.

Artinya, posisi Njoto menjelang September 1965 jauh lebih rumit daripada gambaran sederhana bahwa seluruh pimpinan PKI mengetahui dan mengendalikan setiap langkah G30S.

Njoto dan G30S – Apa Perannya?

Bagian ini penting karena nama Njoto sering dimasukkan begitu saja ke dalam daftar tokoh yang dianggap sebagai pengendali G30S.

Namun sumber-sumber yang tersedia menunjukkan gambaran yang lebih rumit.

Pertama, Njoto memang pimpinan puncak PKI.

Ia adalah anggota Politbiro dan salah satu dari lima tokoh generasi muda yang membangun kembali PKI setelah krisis 1948. Karena kedudukannya tersebut, ia jelas merupakan bagian dari elite politik PKI pada 1965.

Kedua, tidak ada dasar kuat untuk menyamakan kedudukannya dengan Aidit dalam perencanaan rahasia G30S.

Kesaksian Iskandar Subekti yang dikaji John Roosa justru menyebut Njoto sengaja tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi inti yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga September 1965.

Menurut Subekti, kelompok yang membahas rencana tersebut terdiri dari Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea, Lukman dan Rewang, bersama tokoh-tokoh Biro Chusus seperti Sjam, Pono dan Bono. Njoto disebut berada di luar lingkaran tersebut.

Ketiga, setelah G30S pecah, Njoto tetap tampil sebagai pejabat dan pimpinan PKI yang mengambil posisi politik terbuka.

Pada 6 Oktober 1965, ia hadir bersama M.H. Lukman dalam sidang Kabinet Dwikora di Bogor.

Dalam forum tersebut, Njoto menyampaikan posisi bahwa PKI tidak bertanggung jawab atas G30S dan menyebutnya sebagai persoalan internal Angkatan Darat. Kesaksian mengenai pernyataan ini muncul dalam sejumlah sumber sekunder yang mengutip kejadian tersebut.

Keempat, pada 2 Desember 1965 Njoto masih memberikan wawancara kepada wartawan Asahi Shimbun.

Dalam wawancara tersebut ia menyatakan terkejut mengetahui sejumlah jenderal Angkatan Darat telah terbunuh. Sumber yang membahas wawancara itu juga menyebut bahwa Njoto mempertanyakan logika G30S sebagai kudeta yang dapat berkembang menjadi revolusi.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa posisi Njoto dalam G30S masih menjadi bahan perdebatan sejarah.

Ia memang bagian dari pimpinan tertinggi PKI.

Tetapi menjadi anggota Politbiro tidak otomatis berarti mengetahui seluruh operasi rahasia yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dalam atau sekitar partai.

Jadi Apa Sepak Terjang dalam G30S?

Jika diringkas berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, peran Njoto dapat ditempatkan dalam beberapa lapisan:

1. Sebagai pimpinan senior PKI:
Njoto merupakan bagian dari elite Politbiro PKI dan karena itu berada dalam struktur politik tertinggi partai.

2. Bukan tokoh lapangan G30S:
Tidak ada bukti yang cukup untuk menempatkannya sebagai komandan operasi penculikan atau pelaksana lapangan.

3. Tidak termasuk lingkaran inti perencanaan yang dikaji Roosa:
Kesaksian Iskandar Subekti justru menyebut Aidit sengaja tidak memasukkan Njoto dalam sejumlah pembicaraan rahasia menjelang G30S.

4. Menjadi bagian dari sikap politik PKI setelah G30S:
Pada 6 Oktober, Njoto hadir dalam sidang kabinet di Bogor dan menyampaikan bahwa PKI tidak bertanggung jawab atas G30S.

5. Menjadi salah satu tokoh PKI yang mempertanyakan narasi tentang G30S:
Dalam wawancara dengan Asahi Shimbun pada 2 Desember, ia mempertanyakan apakah G30S memang dapat disebut sebagai kudeta yang bisa berubah menjadi revolusi.

Jadi, menyebut Njoto sebagai “dalang G30S” tanpa menjelaskan perbedaan antara kedudukannya sebagai pimpinan PKI dan keterlibatannya dalam perencanaan rahasia gerakan akan membuat persoalannya menjadi terlalu sederhana.

Sebaliknya, mengatakan bahwa Njoto sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan PKI juga keliru. Ia adalah salah satu tokoh terpenting partai tersebut selama lebih dari satu dekade.

Posisinya berada di antara dua kenyataan: ia adalah elite PKI, tetapi menjelang G30S ia justru semakin tersisih dari sebagian proses pengambilan keputusan rahasia partai.

Akhirnya Njoto 

Setelah G30S, keadaan berubah sangat cepat.

PKI dihantam oleh operasi politik dan kekerasan yang kemudian berkembang menjadi pembunuhan massal serta penahanan terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Njoto dan keluarganya juga berada dalam bahaya.

Ia sempat mengupayakan keselamatan keluarganya dan kemudian menghilang. Mengenai waktu, tempat dan cara kematiannya terdapat beberapa versi, sehingga bagian akhir hidupnya masih menyisakan sejumlah pertanyaan sejarah.

Namun satu hal jelas: Njoto tidak hanya dikenang sebagai salah satu pimpinan PKI.

Ia adalah contoh tokoh politik Indonesia 1950-an–1960-an yang menggabungkan politik, pers, sastra, musik dan kebudayaan dalam satu perjuangan.

Ia membantu membangun Harian Rakjat menjadi media politik yang berpengaruh, mendorong keterlibatan buruh dan tani sebagai koresponden, ikut mengembangkan kebudayaan kiri melalui Lekra, menjadi anggota Konstituante dan DPA, menjadi Menteri Negara, serta mempunyai hubungan dekat dengan Sukarno.

Pada saat yang sama, kisahnya menjelang G30S memperlihatkan bahwa PKI bukanlah organisasi yang sepenuhnya tanpa perbedaan pandangan di dalamnya.

Ada persaingan, perbedaan orientasi ideologis dan perbedaan kedekatan politik.

Dan di tengah ketegangan itu, Njoto—yang sebelumnya merupakan salah satu wajah paling berpengaruh PKI—justru berada di luar sebagian pembicaraan rahasia yang kemudian berhubungan dengan G30S.

Itulah yang membuat Njoto menjadi salah satu tokoh paling menarik sekaligus kontroversial dalam sejarah politik Indonesia sebelum 1965.

Sumber ringkas:
Fadrik Aziz Firdausi, Njoto: Biografi Pemikiran 1951–1965 (Marjin Kiri, 2017); John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto; arsip/tulisan Harian Rakjat; kajian tentang Harian Rakjat dan Njoto; serta sumber sezaman yang memuat wawancara Njoto dengan Asahi Shimbun pada 2 Desember 1965.

#Njoto #PKI #SejarahIndonesia #G30S1965 #SejarahPolitik #beranipedia #sariberita