Rekam Jejak Strategis Purbaya Yudhi Sadewa saat Menjabat
1. Menolak IMF
Purbaya Yudhi Sadewa pernah secara tegas menolak tawaran pinjaman senilai US$ 20 hingga US$ 30 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Alasan Penolakannya:
– Kondisi APBN Kuat: Saldo anggaran lebih Indonesia saat itu tercatat kuat di angka lebih dari Rp420 triliun.
– Belum Darurat: Fasilitas dari IMF ditujukan bagi negara dengan risiko ekonomi tinggi, sementara ekonomi Indonesia dinilai masih tumbuh stabil.
– Komitmen Kemandirian: Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah tersebut untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri dan mengandalkan pembiayaan domestik atau investasi.
2. Pengawasan Pajak dan Bea Cukai
Adanya celah pengawasan serta dugaan praktik kecurangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Audit Perusahaan Sawit
Purbaya pernah mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera merampungkan audit terhadap 10 perusahaan besar kelapa sawit yang diduga memanipulasi nilai ekspor.
4. Memutar Liquiditas Pasar (200T)
Kebijakan “Memutar Likuiditas Pasar Rp200 Triliun” adalah gebrakan ekonomi yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa selama menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Langkah agresif ini diambil dengan cara memindahkan dana menganggur pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) langsung ke bank-bank milik negara (Himbara).
5. Mendorong Kas Daerah Mengendap agar Diserap
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran agar dana kas daerah yang mengendap di bank senilai Rp195,2 triliun dapat berputar untuk menggerakkan ekonomi.
6. Tindak Penunggak Pajak Kelas Kakap
Purbaya pernah menargetkan penagihan terhadap 200 pengemplang pajak kelas kakap dengan total potensi penerimaan mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.
7. Efisiensi dan Pengalihan Belanja Kementerian
Kebijakan efisiensi dan pengalihan belanja kementerian yang Purbaya saat itu berfokus pada pemangkasan belanja non-prioritas untuk menjaga kesehatan fiskal APBN.
8. Pemberantasan Rokok Ilegal
Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pernah diwarnai dengan kebijakan agresif dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia.
9. Percepatan Implementasi Sistem Core Tax
Purbaya pernah mendorong percepatan pembenahan dan optimalisasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi administrasi perpajakan nasional.
10. Pengalihan Beban Gaji PPPK ke APBN Pusat
Pada saat Purbaya menjabat, Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari anggaran daerah (APBD) ke APBN secara bertahap mulai Januari 2027
11. Restrukturisasi dan Pengetatan Restitusi Pajak
Purbaya pernah memberlakukan pengetatan dan restrukturisasi restitusi pajak melalui PMK 28/2026 untuk mengamankan kas negara dari potensi kebocoran, khususnya pada sektor-sektor seperti batu bara.
12. Optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD)
Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp735 triliun untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas pelayanan publik,
Rusman
Perintis GFI sejak 2008, wartawan tabloid DeTAK, jurnalis terbaik versi Yayasan KEHATI dan Lembaga Pers Dr. Supomo tahun 2000.
