Purbaya Hilang, SuahasilSuahasil Terbilang

Penulis oleh: Dikdik Sadikin

Senin, 14 September 2026. Purbaya Yudhi Sadewa sedang berada di ruang rapat ketika telepon itu datang. Tak lama kemudian ia meninggalkan rapat. Dan beberapa jam setelah itu Indonesia mengetahui: Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Menteri Keuangannya.

Di Istana, Suahasil Nazara mengucapkan sumpah.

Begitulah kekuasaan bekerja. Kadang-kadang sebuah jabatan berakhir bukan dengan pidato panjang, melainkan dengan sebuah telepon.

Tapi Menteri Keuangan bukan sekadar nama di pintu ruang kerja. Di belakang pintu itu ada APBN, utang, pajak, subsidi, gaji pegawai, sekolah, rumah sakit, makan bergizi gratis, jalan, bendungan, dan berjuta harapan yang semuanya meminta bagian dari uang yang sama. Maka pergantian seorang Menteri Keuangan sesungguhnya adalah pergantian orang yang berdiri di depan brankas republik. Purbaya berada di sana hanya sekitar setahun. Ia menggantikan Sri Mulyani pada September 2025 dan datang membawa aksen berbeda.

Jika tradisi Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun identik dengan kehati-hatian fiskal, Purbaya terdengar lebih seperti orang yang ingin membuka jendela: ekonomi harus bergerak, likuiditas harus mengalir, pertumbuhan harus dipacu.

Ada sesuatu yang menggoda dari gagasan itu. Sebab sebuah negara tentu tidak dibangun hanya dengan menghemat.

John Maynard Keynes pernah mengingatkan bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati. Kalimat itu kerap dibaca sebagai pembelaan terhadap keberanian bertindak hari ini: jangan biarkan ketakutan terhadap masa depan membuat pemerintah lumpuh menghadapi persoalan sekarang.

Tetapi negara berbeda dengan manusia. Manusia mati, negara mewariskan tagihan. Di sinilah persoalan fiskal selalu menjadi percakapan antargenerasi.

Purbaya pernah mempertanyakan kesakralan angka defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen terhadap PDB. Ia menunjuk negara-negara maju yang hidup dengan rasio utang jauh melampaui angka itu.

Dan memang, angka 3 persen dan 60 persen bukan hukum alam. Eropa mengenalnya melalui disiplin fiskal Maastricht sejak 1992. Indonesia mempunyai pagarnya sendiri: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3 persen PDB dan jumlah pinjaman maksimal 60 persen PDB (UU 17/2003).

Pagar itu penting. Tetapi pagar bukan tujuan perjalanan. Sebab ada sesuatu yang sering hilang ketika Indonesia dibandingkan dengan Amerika. Yang berutang bukan hanya angka. Yang berutang adalah kepercayaan.

Amerika Serikat berutang dalam dolar, mata uang yang juga dicari dunia ketika dunia sedang takut. Indonesia tidak mempunyai kemewahan yang sama. Karena itu, satu dolar utang Washington dan nilai ekuivalennya yang dipinjam Jakarta tidak memikul risiko yang serupa.

Ketika Purbaya pergi, keadaan APBN sebenarnya tidak sedang tampak seperti rumah yang terbakar. Hingga Juli 2026, defisit masih sekitar 0,91 persen PDB. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit sepanjang 2026 sekitar 2,68 persen PDB (Kementerian Keuangan, Agustus–September 2026). Jadi apa yang salah? Mungkin pertanyaan itu terlalu sederhana.

Sebab pasar tidak hanya membaca apa yang terjadi hari ini. Ia membeli kemungkinan tentang esok pagi.
Pada 2026, Fitch dan Moody’s mengubah outlook Indonesia menjadi negatif di tengah kekhawatiran mengenai arah kebijakan dan belanja pemerintah. Rupiah juga berada dalam tekanan. Sementara kebijakan injeksi likuiditas yang ditempuh Purbaya untuk mempercepat pertumbuhan sempat menimbulkan friksi dengan bank sentral (Reuters, 14 September 2026).

Di kejauhan, sederet janji tetap membutuhkan uang. Makan Bergizi Gratis membutuhkan uang. Subsidi membutuhkan uang. Infrastruktur, pertahanan, pendidikan, semuanya mengetuk pintu yang sama.
Utang lama pun tetap datang ketika jatuh temponya tiba.

APBN akhirnya seperti meja makan keluarga besar: semua orang punya alasan mengapa piringnya harus diisi lebih dahulu. Lalu datanglah Suahasil Nazara.

Ia bukan orang asing di rumah itu. Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Master of Science dari Cornell University, dan doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Ia pernah memimpin Lembaga Demografi FEB UI, menjadi guru besar, bekerja di TNP2K, menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan sejak 2019 menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Ia tumbuh bukan dari panggung politik, tetapi dari tabel, model ekonomi, proyeksi penerimaan, dan ruang-ruang tempat sebuah angka diperdebatkan sampai ke digit terakhir.

Sesudah dilantik pada 14 September 2026, ia menyampaikan prioritas yang terdengar sederhana: menjaga APBN tetap kredibel dan defisit berada di bawah batas 3 persen PDB (Reuters, 14 September 2026).

Sebuah kalimat yang pendek. Tapi pasar mungkin mendengarnya seperti seseorang mendengar bunyi kunci ketika pintu rumah akhirnya dikunci pada malam hari. Persoalannya, kehati-hatian pun mempunyai jebakan.

Negara yang terlalu takut berutang dapat kehilangan kesempatan membangun. Negara yang terlalu takut defisit dapat membiarkan sekolah rusak, rumah sakit kekurangan alat, dan infrastruktur menunggu puluhan tahun.

Jepang hidup dengan rasio utang pemerintah yang jauh melampaui 200 persen PDB. Amerika Serikat melampaui 100 persen. Sejumlah negara Eropa pun pernah berkali-kali melampaui batas fiskal Maastricht.
Namun mereka mempunyai sesuatu yang tidak dapat diimpor hanya dengan sebuah keputusan kabinet: kedalaman pasar keuangan, basis investor, kekuatan institusi, produktivitas, mata uang, dan sejarah panjang kredibilitas.

Maka persoalannya bukan semata-mata: berapa besar utang kita? Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa kita berutang, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang kelak membayarnya?

Utang untuk membangun sistem air minum yang bertahan 50 tahun berbeda dengan utang untuk membayar pengeluaran yang habis sore ini. Defisit untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis berbeda dengan defisit yang lahir karena pemerintah tak sanggup memilih prioritas.

Angka yang sama dapat mempunyai moral yang berbeda. Sebab fiskal bagaimana pun juga bukan cuma matematika. Di belakang setiap angka ada pilihan tentang siapa yang hendak ditolong hari ini, dan siapa yang diminta membayarnya esok. Dan ujian itu segera datang kepada Suahasil.

Untuk 2027, pemerintah merencanakan pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun. Di antara keduanya terbentang selisih sekitar Rp671,2 triliun. Namanya: defisit yang harus dibiayai. Besarnya dirancang sekitar 2,40 persen PDB (RAPBN 2027, Kementerian Keuangan, Agustus–September 2026).

Angka 2,40 persen terlihat kecil di layar komputer. Tapi Rp671,2 triliun bukan angka kecil. Ia adalah uang yang harus dicari. Dan suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Di sinilah Suahasil mungkin akan menemukan paradoks yang pernah ditemui semua Menteri Keuangan: ia diminta menjaga pintu. Sementara dari belakang terdengar banyak suara meminta pintu dibuka.

Presiden membutuhkan pertumbuhan. Menteri membutuhkan anggaran. Daerah membutuhkan transfer. Rakyat membutuhkan pelayanan. Pasar membutuhkan kepastian. Dan generasi yang belum lahir, yang bahkan belum mempunyai suara dalam pemilu, membutuhkan agar kita tidak menghabiskan terlalu banyak uang mereka hari ini.

Barangkali di situlah pekerjaan paling menggetarkan bagi seorang Menteri Keuangan. Ia harus mengatakan ya kepada pembangunan. Tetapi pada saat tertentu ia harus berani mengatakan tidak ketika kemampuan kas negara memang mengatakan tidak.

Sebab bendahara yang baik bukan orang yang selalu menutup dompet. Ia adalah orang yang tahu kapan dompet harus dibuka, untuk apa uang dikeluarkan, dan kapan ia harus berkata: cukup. Purbaya hilang dari kursi itu. Suahasil kini terbilang di dalamnya.

Tapi dalam urusan fiskal, sejarah tidak menghitung nama. Ia menghitung akibat.

Kita belum tahu apakah yang berubah hanya orangnya atau juga arah kebijakannya. Presiden belum menjelaskan secara terperinci alasan pemberhentian Purbaya (Reuters, 14 September 2026). Dan mungkin kita tak perlu terlalu cepat menebaknya.

Sebab sejarah tidak akan terlalu lama mengingat siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan pada sebuah Senin sore di bulan September.

Sejarah akan menghitung sesuatu yang lain: berapa banyak utang yang ditinggalkan, berapa banyak sekolah yang dibangun, berapa banyak anak yang terbebas dari kemiskinan, berapa banyak uang yang terbuang, dan berapa banyak kepercayaan yang masih tersisa.

Barangkali di situlah makna lain dari terbilang. Bukan ketika sebuah nama tercatat dalam daftar Menteri Keuangan. Melainkan ketika kelak ada sesuatu yang dapat dihitung dari masa jabatannya. Pertumbuhan yang lahir, kesejahteraan yang sampai, atau utang yang diwariskan.

Menteri Keuangan boleh berganti. Presiden boleh berganti. Bahkan generasi boleh saja berganti.
Tetapi tagihan mempunyai kebiasaan yang aneh. Ia selalu tahu alamat rumah kita.

Bogor, 14 September 2026