Tentang KamiBedah BukuRedaksiGaleriPodcastHubungi Kami
ID/EN
The Global ReviewThe Global ReviewPemandu Informasi Perkembangan Dunia
  • Analisis
  • Internasional
    • Asia Tenggara
    • Asia Timur
    • Asia Selatan
    • Asia Tengah
    • Australia
    • Timur Tengah
    • Afrika
    • Amerika Latin
  • Geopolitik
  • Politik-Keamanan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Isu

    • Diplomasi
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • Lingkungan Hidup
    • Sains & Teknologi
    • Kesehatan

    Liputan Khusus

    • Sorot Tokoh
    • Features
    • Media

    Kanal

    • Bedah Buku
    • Pustaka GFI
    • Podcast
    • Galeri
Logo Global Future Institute

Diterbitkan oleh

Global Future Institute (GFI)

Lembaga pengkajian geopolitik dan politik luar negeri, berdiri 11 Oktober 2007. The Global Review adalah kanal jurnalistiknya.

Tentang GFI
The Global Review

Pemandu Informasi Perkembangan Dunia

DARIA Building, Suite 402, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

redaksi.theglobalreview@gmail.com

Lembaga

  • Tentang Global Future Institute
  • Pengurus GFI
  • Hubungi Kami

Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Bedah Buku
  • Galeri
  • Podcast

Copyright © 2008-2026 The Global Review

Analisis

Menlu SugionoMenlu Sugiono dan Geopolitik Yang Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Hendrajit

Hendrajit·26 Januari 2026·4 menit baca

Bagikan
Menlu Sugiono dan Geopolitik Yang Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Sejujurnya saya tidak menyukai cara mantan Wakil Menteri Luar Negeri era pemerintahan SBY, Dino Patti Djalal, menyerang Menlu Sugiono yang dianggapnya tidak pandai berkomunikasi dan menerima masukan. Sebagai seorang diplomat yang nyaris Pamuncak di lembaganya, Dino memiliki previlege yang di dunia hubungan internasional dikenal sebagai gelar melekat. Seperti halnya Ambassador, dokter, atau profesor yang terus digunakan dan disebutkan sebelum nama sebagai penghormatan terhadap pencapaian karir, maka gelar tadi juga menjadi informasi bahwa ia pernah menjadi orang dalam yang dalam sekali. Yang setiap ucapannya paling tidak akan dilihat sebagai refleksi politik terkait pemerintahan dan keadaan di negerinya. Dino Patti Djalal Senggol... Inilah kenapa dalam tradisi hubungan luar negeri dan keprotokolan di AS dan Eropa, para mantan Dubes atau Menlu tetap difungsikan sebagai seorang envoy, duta urusan tertentu karena pengalaman karirnya. Ketika ia menyerang Menlu Sugiono maka pembacaan publik dalam perspektif hubungan internasional mesti akan dibaca simultan sebagai refleksi Dino yang tidak sejalan dalam politik internasional pemerintahan Prabowo. Kira-kira orang akan menilai, apakah yang membuat mantan Wamenlu mengkritik kolega diplomat ya secara terbuka? Mengapa ia berharap pada conditio Sine qua non untuk tetap pada status quo dalam menghadapi dinamika politik internasional hari ini. Apakah ada kebiasaan diplomasi a la Indonesia yang diterabas Menlu Sugiono dan itu membuat pihak-pihak mulai gelisah? Saya belum bisa mendasarkan asumsi saya tetapi terlepas Menlu Sugiono benar atau tidak saya hanya melihat bahwa politik internasional hari ini tidak baik-baik saja. Sehingga cara-cara diplomasi budaya angklung, tari Saman, atau jaipongan yang berulang-ulang dijadikan trade-mark a la Indonesian jadi tidak pada tempatnya. Kita melihat Raja Thailand berkunjung ke Beijing selepas konflik militer terbuka antara Kamboja dan Thailand. Keadaan ini adalah bukti yang merobohkan mitos ASEAN sebagai satu-satunya kawasan multilateral cooperationn di dunia yang zero konflik. Kunjungan tentu saja untuk menunjukkan bahwa Thai tidak berkonflik dengan Cina meski semua faham Kamboja didukung Cina. Pembicaraan lainnya tentu tawaran Thailand kepada Cina sebagai soft-diplomacy untuk sedikit mengendalikan Kamboja dengan menawarkan Beijing sebagai investor utama proyek Kanal Tanah Genting Kra. Artinya Thai tidak ingin diposisikan oleh Cina sama dengan Singapura yang berjajar sebagai boneka AS dan Australia di kawasan. Jika proyek Kanal Kra ini jadi maka sekali lagi pilar politik internasional ASEAN akan berubah, yaitu diplomasi musyawarah-mufakat sebagai adat pengambilan keputusan di ASEAN. Tentu saja Singapura yang mengambil keuntungan up to 35% transhipping semua armada yang masuk Selat Malaka tidak akan menyukai hal ini. Mereka tidak lagi dapat menggunakan adat diplomasi “yang banyak dihargai, yang minoritas didengar”. Thai, Malaysia, dan Vietnam ingin ada keuntungan dari proyek ini. Belum lagi bila Beijing setuju Binan Island South China Transhipping project jadi dan memberikan kemudahan armada niaga Indonesia langsung ke Cina via Koridor Laut Cina Selatan. Paling tidak Indonesia diuntungkan dari kerugian transito yang mesti diterima oleh Singapura. Saya rasa Menlu Sugiono dan Prabowo sedang menghadapi romantisme damai yang mulai dirasionalkan dengan perlunya memenangkan kepentingan nasional kita sendiri. Menurut Dino,  Sugiono kurang memberikan waktu untuk mendapatkan masukan dari birokrat di tubuh Kemenlu. Sugiono juga dianggap tidak memberikan haluan yang jelas dalam politik nasional di luar negeri. Selanjutnya ia menganggap Sugiono bukan seorang yang talkative atau komunikan yang bagik yang disukai masyarakat terutama dunia pers. Usai Dikritik, Menlu Sugiono Salami hingga Sapa Dino Patti Djalal

Menlu Sugiono menyalami mantan Wamenlu Dino Patti Djalal di acara PPTM 2026 (Foto: YouTube Kemlu RI)

Saya tidak tertarik membahas apakah tuduhan-tuduhan tadi benar adanya, tetapi dalam beberapa langkah misalnya dalam keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik-konflik eksternal (misi perdamaian afrika) dan tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina, memang terlihat tidak ada landasan konstitusional maupun landasan politik yang digunakan.

Maksud saya adalah, seberapa penting peran Indonesia dalam penyelesaian persolaan-persoalan itu? Pada konflik Israel-Palestina di Gaza misalnya, kita tidak akan pernah dapat terlibat kecuali sebatas mendorong adanya rapat-rapat atau statemen di forum-forum internasional seperti UNSC di PBB atau di ICC. Selama Jordania, Mesir, negara-negara kaya teluk yang jauh lebih berdampak bila mereka menekan Israel maka  tidak akan ada usulan dari Indonesia yang akan dipertimbangan.

Pengiriman bantuan kemanusia via udara (airborne) dengan pesawat Hercules milik TNI AU pada 17 Agustus 2025 hanya akan dilihat sebagai tindakan simbolis saja. Lebih mudah misi bantuan itu masuk bila Indonesia dapat menekan Mesir dan Jordan membuka pintu-pintu perbatasan mereka dengan Gaza dan Israel. Begitu pula dengan misi-misi perdamaian Indonesia dengan mengirim tentara ke wilayah-wilayah konflik yang sama di Afrika.

Bayangkan saja sejak tahun 1957 kita paling aktif mengirimkan tentara dengan sebenarnya tanpa tujuan jelas kecuali amanah pembukaan UUD 45, Ikut menjaga ketertiban dunia. Sangat klise, tentara kita lebih baik menjaga perdamaian di Papua atau diperbatasan-perbatasan dengan negara-negara kasar seperti Australia.

Sebenarnya yang menarik adalah, mengapa Dino menyerang Sugiono? Tidak lah kebiasaan di lingkungan Ministry of Foreign Affairs dimana pun di dunia, dimana seorang diplomat menyerang diplomat lainnya secara terbuka. Ini seolah-olah ada perang antar faksi di tubuh Kemenlu.

“Right or Wrong Soekarno is my president.” Begitu ketika Mohammad Hatta didesak orang-orang Indonesia di AS untuk memberikan penilaian terhadap Sukarno. Hatta tidak ingin orang melihat bahwa ada perpecahan di tubuh pemerintahan dan orang lain dapat mengambil keuntungan dari sana.

Apakah karena Sugiono itu mungkin a half-blood diplomat? Sehingga masih dapat diserang secara terbuka. Atau Dino yang dikenal sebagai orangnya SBY memang sedang berharap Sugiono mendengarkan aspirasi-aspirasi lain via birokrat diplomat yang mungkin kurang berkenan dengan gaya baru kepemimpinan Sugiono di Kemlu?

Saya tidak tahu, tetapi ini terlalu dini untuk menilai sebenarnya siapa yang mau diserang Dino.

Andi Hakim, Pengamat Masalah-Masalah internasional

Hendrajit

Editor

Hendrajit

Direktur Eksekutif GFI

Pengkaji geopolitik, memprakarsai berdirinya Global Future Institute pada 11 Oktober 2007. Penulis buku Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru.

SebelumnyaPancaroba Global — Dunia Kehilangan KompasSelanjutnyaSesuai Skema Nonblok ASEAN, Sebaiknya Menerima Turki Namun Menolak Ukraina Sebagai Mitra Dialog Terbaru ASEAN

Lainnya di Analisis

Lihat semua
Polarisasi Blok Indo-Pasifik, Membahayakan Kedaulatan Nasional ASEAN
Analisis

Polarisasi Blok Indo-PasifikIndo-Pasifik, Membahayakan Kedaulatan Nasional ASEAN

30 Agustus 2026 · 3 menit baca

Kita Butuh Mas Botok Sebagai Tokoh Rakyat
Analisis

Kita Butuh Mas BotokBotok Sebagai Tokoh Rakyat

29 Agustus 2026 · 10 menit baca

Demo 27 Agustus: Antara Isu Rakyat, Kepentingan Politik, dan Dugaan Penunggangan
Analisis

Demo 27 AgustusDemo 27 Agustus: Antara Isu Rakyat, Kepentingan Politik, dan Dugaan Penunggangan

27 Agustus 2026 · 2 menit baca

Terpopuler

  1. 01Rencana Merger Elnusa dan PDSI: Menguji Pidato Pasal 33 UUD 1945 Presiden Prabowo
  2. 02Redefinisi Paradoks untuk Dekonstruksi Derrida
  3. 03Ekonomi Politik NU dan Pesantren (Catatan Pasca Muktamar)
  4. 04Media Takut Penguasa atau Takut Kehilangan Bisnis?
  5. 05Menelisik Sindikat “Protection Racket” di Jantung Republik

Podcast Terbaru

  • Armory Reborn

    Militerisasi Eropa: Konsekuensi Pasca-Invasi Rusia ke Ukraina

  • Jaya Suprana Show

    Di Jaya Suprana Show, Hendrajit Bedah Perang Asimetris sebagai Sarana Nir-Militer Imperialisme Gaya Baru

  • Rasil TV

    Rasil TV: Gejolak Geopolitik Dunia dan Peluang Perang Dunia Ketiga

Semua podcast

Bedah Buku

Sampul buku Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

Buku pilihan

Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

Hendrajit, Global Future Institute (2019)

Baca ulasannya

Ikuti di Facebook

theglobal-review.com

2.147 pengikut

Suka Halaman

Jaringan Rujukan

Sumber dan mitra pantauan kami, dari lembaga resmi dalam negeri hingga media analisis lintas kawasan.

Indonesia

  • Kemlu.go.id
  • Kemhan.go.id
  • NU.or.id
  • Kompas.com
  • The Jakarta Post
  • Obsession News
  • Opini Indonesia
  • Pena Merah Putih

Internasional

  • Strategic Culture
  • Global Research
  • The Duran
  • Consortium News
  • Journal NEO
  • Voltaire Network
  • MintPress News
  • Oriental Review
  • Antiwar.com
  • Countercurrents