Sengketa Wilayah Perbatasan Filipina-China Potensial Mengguncang Stabilitas Politik-Keamanan Asia Tenggara

Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)

Sengketa perbatasan/border dispute antara Republik Rakyat China dan Filipina, selalu menarik untuk dicermati. Baru-baru ini pemerintah Filipina menolak klaim China bahwa mereka punya hak yuridiksi dan kedaulatan di lepas pantai, Batanes, yang masuk provinsi bagian utara Filipina.

Baca: Philippines Rejects Chinese Claim to ‘Sovereign Rights’ Over Waters Around Batanes (ini link-nya: https://thediplomat.com/2026/10/philippines-rejects-chinese-claim-to-sovereign-rights-over-waters-around-batanes/)

Sebagai sekutu tradisional Amerika di kawasan Asia Tenggara, ketegangan diplomatik apalagi militer antara China-Filipina, pastinya dipandang sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. Apalagi setelah Penjaga Pantai Filipina mendapati adanya kapal penelitian China di wilayah itu dan mengusirnya, yang berkeliaran di sekitar 37 mil barat laut Batenes selama 4 hari, eskalasi konflik bisa semakin menajam ketika  sebuah kapal Penjaga Pantai China juga bergerak masuk dan “berulang kali mencoba melindungi kapal penelitiannya.

Namun dalam konteks konflik geopolitik China-Amerika Serikat di Asia Pasifik yang semakin memanas saat ini, manuver militer China melalui kasus Batenes tersebut, sebagai perang urat syaraf saat ini China unggul satu set. Seperti diutarakan oleh juru bicara Kedutaan Besar China, pemerintah Beijing menyatakan bahwa kapal penelitian China tersebut “melakukan operasi normal di perairan di bawah yurisdiksi China sesuai dengan hukum internasional. Nah, ini dia. Satu kasus lagi muncul, ihwal sengketa wilayah perbatasan yang potensial mengguncang stabilitas Politik-Keamanan di Asia Tenggara.’

Apalagi kemudian pihak pemerintah Filipina juga bersikukuh menyatakan bahwa bahwa kapal penelitian Tiongkok tersebut beroperasi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut negara itu, di mana, menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), penelitian ilmiah kelautan hanya dapat dilakukan “dengan persetujuan negara pantai.”

Kalau menelisik kejadian-kejadian serupa sebelumnya, sengketa wilayah perbatasan antara Filipina dan China berlangsung di wilayah Laut China Selatan. khususnya di Scarborough Shoal dan di berbagai bagian Kepulauan Spratly.

Jadi rupanya pada Akhir Juni lalu, panel para ahli dari Universitas Jinan, China, menggelar simposium yang mana kemudian para pakar dari berbagai lembaga penelitian dan riset tersebut menyimpulkan bahwa Kepulauan Batenes sebagai “perpanjagan  geografis alami” Taiwan. Oleh sebab itu China merasa berhak terhadap kepulauan tersebut.

Kalau dipikir masuk akal juga. Bukankah hingga kini pemerintah China menganggap Taiwan pun merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan China?

Saya kira inti soal bukan soal wilayah yang jadi obyek sengketa Filipina dan China. Pun juga inti soal bukan soal Kepulauan Batenes atau Laut China Selatan. Inti soal, seturut dengan semakin menajamnya konflik Amerika vs China seturut terbentuknya persekutuan militer empat negara (QUAD) Amerika, Australia, Jepang dan India yang berada di bawah payung Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, konflik sekecil apapun seperti sengketa kepulauan Batenes, sewaktu-waktu bisa menjadi faktor pemicu konflik politik dan militer dalam skala yang lebih luas.