Tidak Mungkin Memisahkan Olahraga dan PolitikOlahraga dan Politik

Olahraga merupakan microcosm atau lingkup yang lebih kecil dari sebuah komunitas sosial atau budaya yang mencerminkan karakteristik, fitur atau dinamika yang lebih besar dari sesuatu yang lebih luas. Dengan demikian, olahraga sebagai mikrokosmos masyarakat yang mana politik dan hubungan internasional tercakup di dalamnya, tidak mungkin dipisahkan atau terpisah dari politik.

Jadi, olahrga bukan sekadar kompetisi atau pertandingan, lantaran di dalam olahraga itu pula, isu-isu sosial memanifestasikan dirinya melalui kebijakan boikot, lagu kebangsaan, diskusi ihwal hak-hak asasi manusia, parade para atlit dengan mengetengahkan atribut dan simbol-simbol kebangsaan.

Karenanya, pandangan yang meyakini bahwa olahraga harus netral dari politik, merupakan mitos. Terlepas dalam piagam olimpiade mensyaratkan netralitas dalam olahraga, namun olahraga sejatinya senafas dengan politik, karena memainkan peran sebagai fondasi sekaligus wadah untuk memperagakan identitas nasional dan Soft Power sebuah bangsa.

FOTO: Adrian Heggem MisfjordDalam peristiwa olahrga seperti di dalam olimpiade, Asian Games, atau Sea Games, misalnya,  ketika semua hadirin berdiri menyanyikan lagu kebangsaan negara tuan rumah, penghormatan militer terhadap kepala negara yang membuka acara event olahraga, dengan jelas memperlihatkan bahwa olahraga melekat/inherent dengan politik.

Pernahkah anda perhatikan segi lain, betapa geopolitik juga punya pengaruh kuat dalam bidang olahraga. Ketika pemerintah sebuah negara kerap membuat kebijakan dengan menggunakan olahraga untuk mempengaruhi hubungan antar-bangsa seperti memboikot olimpiade atau melarang keikutsertaan tim olahraga dari beberapa negara tertentu untuk berlaga di Olimpiade atau Asian Games. Bukankah hal itu memperlihatkan betapa olahraga mustahil dipisahkan dari politik?

Melalui olahraga atau sport event, para olahragawan/olahragawati, seringkali menggunakan olahraga sebagai platform untuk mengemukakan isu-isu sosial-politik, untuk mempertunjukkan bahwa mereka sebagai para olahragawan/olahragawati bukan sekadar duta-duta olahraga bangsa dan negaranya, melainkan juga sebagai pribadi perorangan/individu yang punya pandangan politik.

Bebeberapa badan olahraga internasional seperti FIFA (Persatuan Sepakbola Dunia)  atau Komite Olimpiade Internasional (IOC), seringkali mendapat tekanan dari beberapa negara besar tertentu untuk mengangkat isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sehingga bukan saja garis pemisah antara olahraga dan politik menjadi kabur, bahkan olahraga kemudian menjadi wadah untuk gerakan advokasi para olahragawan untuk menyatakan pandangan politiknya.

Apa yang dilakukan FIFA maupun IOC terbukti berulangkali mengembangkan secara serius kebijakan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Sisi gelap dari peristiwa-peristiwa tersebut tadi, menggambarkan betapa sulitnya bagi dunia olahraga untuk menerapkan netralitas dalam politik.

Menarik pandangan guru besar manajemen olahraga, Hans Erik Næss. Dia mengatakan, meskipun olitik mungkin bukan hal utama yang dipikirkan para penggemar olahraga, hubungan tersebut sangat hadir dan penting. Olahraga dan politik selalu saling terkait. Jadi, siapa pun yang mencoba mengatakan sebaliknya, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sejarah.

Baca:

The endless battle between sports and politics

Bahkan Hans Erik Naess juga melihat betapa organisasi-organisasi olahraga dunia seperti FIFA atau badan persatuan olahraga Eropa UEFA, memiliki beberapa negara anggota yang secara terus-menerus mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bermuatan politis, sehingga politik internal organisasi-organisasi olahraga internasional seperti FIFA dan UEFA sama kompleksnya dengan menangani hubungan internasional itu sendiri. Dalam kajian sejarah Professor Hans Erik Naess,  FIFA pernah berperan sebagai organisasi yang pasif secara politik maupun yang aktif. Meskipun peran pasif lebih umum, tindakan-tindakan modern telah menimbulkan kebingungan di kalangan akademisi seperti Næss mengenai apakah federasi sepak bola tersebut menjunjung tinggi prinsip netralitas.

FIFA begitu cepat mengenakan Kode Disiplin FIFA berupa sanksi skors kepada Rusia terkait konflik militernya dengan Ukraina pada 2022 lalu, namun begitu ragu-ragu atau ambigu ketika harus mengenakan Kode Disiplin FIFA kepada Israel sehingga dipandang oleh Palestina FIFA memihak kepada Israel.

Ilustrasi lain tak kalah menarik, IOC harus menentukan siapa yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2024. Akhirnya IOC menetapkan Paris menjadi tuan rumah di antara beberapa kota lain yang juga mencalonkan diri seperti Boston, Budapest, Hamburg, Roma, dan Los Angeles. Keputusan IOC juga sempat menuai protes dari Boston dan  Hamburg. Bahkan Budapest sempat mengumpulkan tanda tangan ratusan ribu orang warga Budapest mendukung Petisi Anti-Olimpiade.

Rupanya kebijakan kompromistis IOC juga didasari pertimbangan  politis. Memutuskan Paris sebagai tuan rumah Olimpiade 2024, dan sekaligus menetapkan Los Angeles sebagai tuan rumah Olimpiade 2028.

Mencermati kompleksitas hubungan olahraga dan politik, yang tampak jelas memang tak mungkin dipisahkan, ada dua perkembangan mendatang yang mungkin terjadi di masa depan. Pertama, organisasi-organisasi olahraga dunia akan semakin bergerak menuju negara-negara non-Barat yang pada umumnya tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi ala Barat. Oleh sebab kesediaan negara-negara Barat untuk mengalokasikan miliaran dolar anggarannya kepada badan-badan olahraga dunia tersebut saat ini semakin menurun.

Kemungkinan kedua, turnamen olahraga lingkupnya akan semakin mengecil, dan menyebar ke pelbagai negara, seperti sudah terlihat dalam Pertandingan Sepakbola Perebutan Piala Eropa. Oleh sebab gelombang protes dan tekanan, IOC saat ini sedang mengubah turnamen-turnamen olahraga yang berskala besar dan gemuk, menjadi turnamen-turnamen berskala kecil dan ramping dengan dampak sosial yang sekecil mungkin. Sehingga keseimbangan dapat lebih tercipta.

Badan-badan olahraga internasional sangat beralasan untuk semakin khawatir, sebab dalam beberapa tahun mendatang, hak-hak asasi manusia bukan satu-satunya isu politis yang akan dimainkan dalam dunia olahraga. Bahkan isu Lingkungan Hidup, Climate Change (perubahan cuaca) dan Kesinambungan Pembangunan (Sustainable Development) diprediksi akan menjadi isu-isu sosial-politik yang bakal membikin sakit kepala para pengelola badan-badan olahraga dunia.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)