Swastanisasi TentaraSwastanisasi Tentara, Buah Dari Globalisasi Neoliberal dan Globalisasi Neokonservatif

Sepertinya arus deras globalisasi di bidang ekonomi dalam bingkai Neoliberalisme yang benih-benihnya sudah bertumbuh sejak usai Perang Dingin pada akhir 1980an dan awal 1990an, hanya segelintir kalangan yang membayangkan bakal menjamurnya perusahaan-perusahaan jasa keamanan dan militer sejak paruh pertama abad ke-21.

Ambillah sebagai contoh, Vinel Corporation, anak perusahaan Northrop Grunman, ternyata tercatat merupakan salah satu perusahaan penyewa polisi global terkemuka. Vinel Corporation sewaktu AS menginvasi Irak pada 2003, memenangkan kontrak senilai 48 juta dolar AS, untuk melatih angkatan bersenjata Irak yang baru. Bukan itu saja. Sebagai informasi tambahan, Vinel Corporation adalah perusahaan milik Northrop Grunman, yang pernah dimiliki Carlyle Group, merupakan organisasi tentara bayaran. Dengan rekam jejak pernah melatih pasukan nasional Arab Saudi.

Analisis Bonnie Setiwan dalam pengantar buku karya Veronika Sintha Saraswati, Imperium Perang Militer Swasta, penting untuk kita renungkan: “Kapitalisme Global mengandung dua sisi, sisi ekonomi berupa globalisasi neoliberal, dan sisi politik-keamanan berupa globalisasi neo-konservatif.”

Artinya, perkembangan liberalasi pasar berimplikasi pula pada perkembangan perubahan-perubahan kebijakan dan bentuk sistem keamanan militer. Sistem keamanan ekonomi pasar terbuka ini sangat tergantung pada kekuatan militer dengan basis kewilayahan yang cukup kuat. Kebutuhan ekspansi pasar berskala global hal itu sejajar dengan kebutuhan adanya basis kekuatan militer secara global pula.

Dengan itu, dalam khazamah studi hubungan internasional, mencuat sebuah gejala baru, yaitu Private Military Corporations (PMC). Saya teringat diskusi saya dengan almarhum Hasyim Wahid (Gus Im), sekitar tahun 2005 lalu. Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang punya minat besar dalam mengkaji geopolitik internasional, tiba-tiba menunjukkan sebuah buku, yang kala itu belum saya pahami makna dan maksud Gus Im mempertunjukkan buku itu. Buku itu bertajuk “The Private Army (1950) karya Vladimir Peniakof.

Namun fenomena Vinel Corporation seperti saya gambarkan pada awal tulisan tadi, atau kiprah dari perusahaan sejenis seperti The Blackwater, yang diperlihatkan Gus Im kepada saya itu, seakan seperti sebuah ramalan atau nubuat. Betapa tidak. Sepak-terjang perusahaan korporasi militer swasta seperti DynCorp, yang memperoleh kontrak di Afghanistan dan Irak, bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga polisi dan tentara. Perusahaan ini memperoleh nilai kontrak untuk penyediaan jasa ini di Afghanistan dan Irak, sebesar 50 juta dolar AS.

Vinel Corporaation atau DynCorp, hanya sekadar ilustrasi, betapa yang namanya Korporasi Militer Swasta  saat ini sudah berkembang menjadi industri besar dengan kontrak resmi mencapai 10-20  miliar dolar per tahun. Dari peta bisnis tersebut, korporasi militer swasta milik AS dan Inggris, berhasil meraup 70 persen dari bisnis PMC tersebut. Hal ini menjelaskan betapa AS dan Inggris merupakan dua negara besar yang begitu gigih mendesak dilancarkannya invasi militer ke Irak dengan dalih untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Rupanya, bagi AS dan Inggris, Perang pun sejatinya merupakan sebuah proyek binis.

 

SUMBER: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/private-security-contractors-pat-scott-mike-stocksett-neil-news-photo/79728488?adppopup=true

Sehingga invasi militer AS dan Inggris ke Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah dengan dalih Regime Change atau Aksi Mendorong Pergantian Kekuasaan, agenda tersembunyinya adalah untuk memberikan “lahan bisnis” kepada beberapa korporasi militer swasta seperti Vinnel Corporation, DynCorp, Blackwater, Stratfor, Defence System Ltd, California Microwave Inc, Executive Outcome, Sandline International, Halliburton, Defence Security, Elite Security Corps, dan masih banyak lagi.

Seperti pemaparan Veronika Sintha Saraswati, korporasi-korporasi militer swasta itu merambah pada bidang Garapan yang luas seperti jasa pelayanan, pelatihan dan pendidikan, rekonstruksi pasca-perang, bantuan tenaga ahli  untuk perencanaan pembangunan hingga keterlibatan dalam komunitas internasional dalam rangka mendirikan pemerintahan protektorat (istilah halus dari jajahan) di beberapa negara. Kasus Afghanistan dan Irak, merupakan ilustrasi yang pas sekali. Ketika Korporasi Militer Swasta terlibat secara langsung di medan-medan perang, termasuk jasa-jasa konsultasi dan pelatihan militer.

Dalam kasus invasi militer AS ke Afghanistan, Korporasi Militer Swasta seperti DynCorp digunakan untuk memberi perlindungan khusus kepada Presiden Hamid Karzai. DynCorp juga digunakan untuk melatih polisi di Bosnia-Herzegovina, Kosovo dan Timir-Leste.

Jadi ketika kita cermati secara jeli, ketika AS melancarkan invasi militer ke negara-negara lain yang disusul dengan pergantian kekuasaan seperti di Afghanistan, Irak dan negara-negara Balkan seperti Serbia, Kosovo dan Bosnia-Harzegovina,  Korporasi Militer Swasta tersebut juga berperan mendirikan pemerintahan protektorat (istilah lugasnya, pemerintahan boneka) di Balkan, Afghanistan, dan Irak. Termasuk memberikan pelatihan-pelatihan militer seperti peran yang dimainkan DynCorp.

 

SUMBER: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/private-security-contractor-neil-gary-a-former-u-s-marine-news-photo/1388612202?adppopup=true

Pertanyaan pentingnya adalah, jika maraknya Korporasi Militer Swasta sebagai buah dari Globalisasi Neoliberal di bidang ekonomi-perdagangan dan Globalisasi Neokonservatif di bidang politik-keamanan, apakah akan berdampak secara langsung dengan melemahnya fungsi sosial negara? Nampaknya memang seperti itu.

Dalam konteks ekonomi-perdagangan, tujuan strategis skema Neoliberalisme adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, seraya mendesak agar lintas barang jasa dan modal tidak terhambat oleh regulasi negara. Pasar bebas mengandaikan dihilangkannya kontrol dan aturan-aturan yang menghambat laju pasar. Negara harus dibatasi perannya untuk mengontrol kepentingan-kepentingan umum. Dengan kata lain, keputusan-keputusan strategis harus berada di luar kendali negara.

Sayangnya, seperti juga diingatkan oleh Veronika Sintha Saraswati, dalam bukunya yang sangat informatif dan mencerahkan, kajian-kajian ihwal sepak-terjang Korporasi Militer Swasta itu, masih sedikit yang menaruh perhatian sebagai subyek studi hubungan internasional maupun ekonomi politik. Sepertinya korporasi-korporasi di bidang ekonomi-bisnis, saat ini sudah meluas lingkupnya ke ranah militer dan keamanan.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)