Perdamaian Afghanistan, September 2001 dan Terpilihnya Zohran MamdaniZohran Mamdani

Pernyataan mencengangkan muncul dari mulut Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika ditanya oleh wartawan Afghanistan, Nazira Azim Karimi perihal perjuangan hak-hak wanita yang sangat dibatasi oleh kelompok penguasa otoriter Afghanistan saat ini, yakni Kelompok Taliban. Trump berucap, “Saya tidak mengerti pertanyaan Anda, karena aksen anda jelek? Ya sudah damai-damai saja Afghanistan.” Apakah ini pertanda Amerika Serikat sudah inkrah dengan Islam?

 Konsekuensi Taliban Berkuasa

Serangkaian konflik perang Afghanistan terjadi puluhan tahun lamanya. Perang tersebut berlapis hingga empat karakter peperangan selama abad 20-21. Perang tersebut antara lain Invansi Uni Soviet, Perang Saudara Afghanistan, dan Invansi Amerika Serikat. Tahun 1919, melalui Perjanjian Rawalpindi, Afghanistan merebut kekuasaan dari kerajaan Britania Raya (Inggris), tepatnya pada 19 Agustus 1919 yang juga bertepatan dengan hari kemerdekaan Afghanistan.

Ada dua  kelompok besar perlawanan di Afghanistan yakni Front Perlawanan Nasional (NRF) dan Front Kebebasan Afghanistan (AFF) yang keduanya secara aktif melancarkan perlawanan terhadap Taliban. Taliban merupakan kelompok besar yang sangat ketat dalam menerapkan peraturan syariah.

Sebagian wanita merasa aturan yang diterapkan oleh kelompok Taliban telah mengekang hak-hak kaum wanita terutama dalam hal pendidikan dan keterlibatannya  dalam aktivitas politik.

Dengan tak ayal, banyak imigran Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara terdekat seperti Iran, Pakistan, dan negara barat lainnya karena aturan ketat Taliban dalam penerapan Hukum Syariah. Seperti Zarifa Ghafari, Walikota Maidhan Shar yang harus berpindah sementara waktu ke Jerman menyusul berkuasanya kembali Taliban sejak 2021.

Sebelum pindah, Zarifa harus menelan kenyataan pahit ayahnya Zarifa Ghafari yang merupakan mantan Jenderal Militer Tentara Nasional Afghanistan ditembak mati oleh militer oposisi di depan rumahnya.

Invansi Amerika Serikat Ke Afghanistan

Selama dua puluh tahun Amerika Serikat  menguasai Afghanistan, Dimulai sejak kejadian pembajakan  pesawat oleh kelompok AL Qaeda pimpinan Osama Bin Laden ditabrakan ke Gedung World Trade Center New York dan serangan ke Gedung Pentagon Washington DC. Serangan 11 September 2001 (atau lebih dikenal dengan 9/11) itu terjadi sembilan bulan setelah Presiden George W Bush terpilih menjadi Presiden.

Kritik masyarakat terhadap Central Intelligence Agency (CIA) saat itu menyeruak karena kejadian tersebut menewaskan kurang lebih 2.977 jiwa yang berada di kedua gedung tersebut dan di dalam pesawat American Airlines Flight 11, American Airlines Flight 77, dan United Airlines Flight 175. Namun, Amerika Serikat saat itu tak kunjung memecat Direktur CIA saat menjabat, George Tenet.

 

Sebagai konsekuensi dari kemarahan warga Amerika Serikat saat itu, satu bulan setelah kejadian 9/11, militer Amerika dibantu oleh pasukan lokal anti Taliban (lebih dikenal dengan Aliansi Utara/North Alliance) melakukan serangan udara dengan tujuan utama adalah penangkapan Osaman Bin Laden. Di Pakistan Osama dibunuh oleh Pasukan Khusus Amerika Serikat Navy Seal Team 6 kemudian jasadnya di buang ke laut.

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim tak luput dari narasi yang sama. Periode tahun 2002-2009 rentetan bom besar terjadi di Indonesia Bom Bali, Bom Ritz Carlton, dan Bom JW Marriot. Pelakunya merupakan didikan kader yang diberangkatkan ke Afghanistan pada tahun 1980-an saat melawan invansi Uni Soviet. Berbagai  hipotesa muncul, salah satunya tuduhan terhadap konspirasi yang didalangi AS dan negara-negara blok-Barat   dalam merekayasa seluruh program terorisme yang berlangsung di dunia. Percaya tidak percaya adanya konspirasi jahat tersebut, tetap saja kejahatan terorisme tetaplah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir hingga saat ini.

Tuduhan Komunis Zohran Mamdani

Sementara itu, seturut perkembangan waktu, muncullah sosok baru muncul di tengah minimnya kepemimpinan yang berasal dari kaum Imigran di Amerika Serikat, Zohran Mamdani. Seperti yang kita ketahui Amerika Serikat adalah negara tujuan bagi para imigran dari berbagai negara di dunia.

Saat ini 15% atau 53,3 juta dari total seluruh penduduk Amerika Serikat merupakan imigran yang terdata secara legal sedangkan yang ilegal diperkirakan sebanyak 14 juta orang.

Dunia politik New York dengan kehadiran Zohran Mamdani, ia menang dalam pemilihan Walikota melawan pesaing terbesarnya Andrew Mark Cuamo dengan selisih jumlah pemilih yang tidak jauh berbeda. Zohran meraih suara 50,78% sedangkan Andrew yang beberapa kali memenangkan konstalasi politik New York sejak 2011 sampai dengan 2021 mendapat presentase suara sebanyak 41,32%.

 

Sosok Zohran di kalangan politikus Amerika Serikat bukan orang yang baru. Ia memulai karirnya sebagai relawan kampanye Ali Najmi dalam pemilihan khusus Dewan Kota New York tahun 2015. Dewan Kota New York adalah lembaga perwakilan rakyat Amerika Serikat yang bertugas sebagai dewan legislatif.

Zohran kemudian memilih Partai Demokrat Sosialis Amerika untuk memperluas jaringan politiknya. Ia tergabung sebagai tim sukses kampanye Khadeer El Yateem di tahun 2017. Setelah dirasa pengalaman politiknya sudah mumpuni ia kemudian mencalonkan diri sebagi perwakilan dewan kota New York distrik 36 yang meliputi kawasan Astoria dan Long Island City di Queens . Ia terus terpilih sebagai Dewan Perwakilan Bagian New York (DPR) sampai dengan tahun 2024.

Isu penyelamatan rumah menjadi yang paling utama dalam kampanye Zohran Mamdani. Hal ini bersumber dari pengalaman pekerjaan pertamanya sebagai penasihat pencegah penyitaan rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu ia kerap kali melakukan kampanye door to door dan turun ke jalan. Kehadiran Zohran merupakan angin segar bagi warga New York yang kala itu dipimpin oleh Andrew Mark Cuamo sejak tahun 2011 hingga 2021.

Tuduhan Zohran berpandangan komunis ramai terdengar saat kampanye. Ia yang memiliki darah keturunan Islam kelahiran Uganda dianggap sebagai lawan dari mereka yang berpandangan negatif terhadap Islam (Islamofobia) sejak kejadian terorisme 9 September 2001.

Predikat komunis juga sempat disandangnya lantaran didukung penuh oleh serikat buruh sayap kiri seperti.  Seperti yang sudah banyak orang ketahui, Komunis merupakan paham ideologi yang rata-rata diterapkan di dunia belahan Timur seperti Cina,  Korea Utara, Kamboja, Vietnam dan Laos. Meskipun kita juga tidak boleh gegabah menyimpulkan bahwa mereka benar-benar komunis. Sebab arus besar di negara-negara Asia tersebut nasionalisme anti-kolonial. Selain itu, sosialisme yang dijiwai nasionalime maupun komunisme, sebenarnya punya kesamaan pandangan bahwa kepemilikan bersama menjadi tujuan utama dengan untuk menciptakan kesetaraan sosial.

Di sini, Amerika seringkali salah baca khususnya mengenai Cina dan Vietnam. Alhasil, pada 1975 tentara AS yang bercokol di Vietnam Selatan untuk menghadapi Vietnam Utara yang katanya komunis itu, akhirnya terpaksa pulang kembali ke negaranya, karena Vietnam Selatan takluk pada Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dan Vo Nguyen Giap.

Sekarang, kembali cerita so0al Zohran Mamdani. Dalam berbagai kesempatan, Zohran Mamdani kerap kali berbeda pandangan dengan Presiden Trump. Saat Maduro ditangkap oleh tim Drug Enforcement Administration (Badan Penegakkan Narkoba Amerika Serikat), Zohran memberikan pandangan berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Trump merupakan bagian dari penjajahan dan sebagai pimpinan Kota New York, Ia menentang keras perbuatan tersebut.

Elektabilitas ketenaran Zohran Mamdani di berbagai media sosial kerap kali memancing komentar berbagai kalangan di penjuru dunia terutama di negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Zohran memang wajah baru yang dapat diterima di semua kalangan, apakah pertanda munculnya kepemimpnan gaya baru di Amerika Serikat?

Inkrah Barat Terhadap Islam

Bangsa Barat telah menanamkan berbagai pengaruh politiknya di berbagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Kendati serangan Israel terhadap Palestina yang tak kunjung reda membuat gelombang penolakan pengaruh Barat di berbagai negara muncul. Alih-alih  pembelaan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, Barat dalam hal ini Amerikat Serikat cenderung melunak.

Tatkala kepentingan banyak korporasinya terancam, negara adidaya dengan perangkat militer yang sangat canggih tersebut lebih memilih untuk mengikuti arus gelombang dibandingkan melawan dengan cara militer. Namun apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini yang ditandai dengan pernyataan Presiden Donald Trump tak bisa dijadikan jaminan bahwa negara tersebut mengurungkan niat untuk menyimpan amunisi militernya terhadap negara-negara yang sudah dikuasai lewat pilar-pilar perdagangannya. Lantas apa ini bentuk kelembutan hati kaum Barat atau hanya ingin semua sektor bisnisnya terutama di bidang Sumber Daya Alam (SDA) selamat tanpa adanya gelombang perlawanan yang masif dari ?

Nia Margono, Direktur Kajian Hukum , Global Future Institute (GFI)