Antara People Power, Preman Pembangunan, dan Kudeta KonstitusiKudeta Konstitusi

Hikmah Silaturahmi ke Senior Tiga Zaman (1) Senior tiga zaman bilang, jika sebuah rezim atau pemerintahan dibidani oleh people power, biasanya (rezim) cenderung kurang stabil dalam perjalanannya. Entah fluktuatif kondisi sosial politiknya, atau perekonomian carut marut, dan khususnya pengelolaan kewenangan terkait distribusi kekuasaan berjalan tidak optimal. Mengapa begitu? Konon, selain timbul kegaduhan di sana-sini, bahwa aksi people power yang berubah menjadi rezim kerap kali memunculkan ‘premanisme’ di dalam pemerintahan itu sendiri. Beliau —senior tiga zaman— tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan premanisme di pemerintahan. Mungkin, semacam kaum birokrat atau aparat yang suka menabrak aturan; bagian dari (linkar) mafioso; benere dewe; mencuri hati rakyat melalui pencitraan untuk menutup ‘kelemahan’-nya dan lain-lain. Pada gilirannya, mereka menjadi ‘preman – preman pembangunan’ dalam negara. Lagi-lagi, entah apa makna preman pembangunan —pikiren dewe— senior tiga zaman itu tidak menjelaskan secara detail. Pakistan misalnya, ia mengambil contoh, atau Srilanka, Filipina, Georgia, Cekoslowakia, maupun beberapa negara di Afrika yang kerap jatuh bangun akibat people power stabilitasnya cenderung labil. Ya. Jangan sampai terjadi people power di Indonesia, begitu pesannya, karena ia saksikan sendiri saat people power terjadi di Praha, Ceko — ada jenderal digantung lalu digebuki massa hingga tewas. Sungguh mengerikan dan nyaris hilang adab. Dari sudut pandangnya, stabilitas negeri-negeri di atas cenderung rapuh lagi tidak kondusif. Kenapa people power justru menciptakan premanisme pada pemerintahan (baru) yang terbentuk? Tentu saja, selain proses pembentukan kabinetnya rusuh lagi gaduh sebab tak ada tokoh sentral dan/atau tidak punya lagi institusi terpercaya; banyak elemen massa merasa berjasa dalam pelengseran rezim sebelumnya; buruknya moral dan kompetensi personel yang duduk di kabinet; juga kelompok-kelompok dalam pergerakan saling berebut jabatan serta ingin duduk di tempat strategis, bergengsi, dan pos yang dianggap ‘basah’. Mungkin semacam kavling-kavling jabatan bagi kelompok kontributor pergerakan. Syukurlah, di republik ini tak sekalipun pernah ada people power dalam perjalanan tiga orde (Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi) kecuali revolusi saat proklamasi kemerdekaan tempo doeloe. Sekali lagi, Indonesia belum pernah terjadi people power sekalipun. Kalau nyrempet-nyrempet sedikit, bolehlah. Peristiwa Mei 1998, misalnya, itu bukan people power, hanya nyrempet seketek. Kenapa? Sebab, nyaris semua institusi dalam struktur kenegaraan —saat peristiwa— masih berfungsi secara efektif kecuali lembaga tertentu dinilai lumpuh. Gerakan Mei 1998 dulu —pelengseran Pak Harto— bukan murni kehendak rakyat dan/atau faktor kekuatan mahasiswa. “Mereka hanya penembak di atas kuda”. Mohon maaf, bukan bermaksud mengecilkan peran rakyat dan aksi mahasiswa dalam reformasi, namun begitulah realitasnya. Sekali lagi, reformasi 1998 bukanlah people power. Tetapi, aksi tersebut merupakan buah dari manuver asing melalui proxy agents yaitu para pemain serta tokoh-tokoh lokal. Kejatuhan Orde Baru, sebenarnya cuma sasaran antara saja, karena tujuan (skema) gerakan ialah ‘kudeta konstitusi’. Silent invasion. Hal inilah yang kurang dipahami sebagian anak bangsa karena canggihnya skenario serta trik deception atas nama isu KKN dan euphoria reformasi. Pertanyaan selidik, “Apa indikator bahwa reformasi 1998 merupakan kudeta konstitusi alias buah invasi senyap oleh asing?” Jujur harus diakui, bahwa gerakan reformasi sebenarnya dimotori oleh NDI (National Democratic Institute) yang dipimpin oleh Madeleine Albraight, Menlu AS pada masanya (1997-2001). Tidak boleh dipungkiri, NDI kala itu didukung 18 LSM lokal yang tergabung dalam ‘Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru’. Ornop itu akronim dari ‘organisasi nonpemerintah’ di bawah pimpinan (mendiang) BN. Nah, dari namanya (Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru) saja sudah bisa dibaca, bahwa NDI bersama 18 LSM memang berencana mengganti —silent invasion— terhadap UUD 1945 Naskah Asli karya agung The Founding Fathers. Bagaimana kudeta konstitusi UUD 1945 dilakukan? Tak elok mengurai detail satu per/satu, ataupun menyebut nama-nama komprador yang masih hidup, kata senior tiga zaman. Semoga mereka cepat insyaf lalu bertobat. Mari kita urai benang merahnya, pokok-pokok pikiran dari UUD 1945 yang dikudeta oleh NDI melalui tokoh-tokoh lokal alias kaum komprador. Bersambung ke (2) M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)