Membaca Suahasil NazaraSuahasil Nazara dari Karya-Karyanya

Penulis: Satrio Arismunandar

Ada cara yang lebih menarik untuk mengenal Suahasil Nazara daripada membaca daftar jabatan yang pernah didudukinya. Lihatlah karya-karyanya.

Sebab sebelum menjadi Menteri Keuangan, bahkan jauh sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara adalah seorang akademisi yang menghabiskan bertahun-tahun meneliti kemiskinan, ketimpangan, pembangunan regional, kesempatan hidup, konflik sosial, hingga dinamika kota. Dari sanalah barangkali kita dapat memahami seperti apa cara berpikir Menteri Keuangan baru Indonesia ini.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengangkatan itu segera dibaca pasar sebagai pilihan terhadap figur teknokrat yang dianggap lebih familiar dengan tradisi kebijakan fiskal yang hati-hati dan lebih dapat diprediksi. Nazara langsung menegaskan komitmennya menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB.

Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persoalan “fiscal discipline“. Untuk memahami Nazara, kita perlu kembali ke dunia akademiknya. Dan di sana kita menemukan seorang ekonom yang sejak awal tampaknya tidak melihat ekonomi hanya sebagai persoalan pertumbuhan.

Ia lebih tertarik pada pertanyaan: siapa yang menikmati pertumbuhan, siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan bagaimana negara dapat memperbaiki kesempatan hidup masyarakat? Itulah benang merah yang menarik dari karya-karyanya.

Dari Angka Kemiskinan ke Manusia di Balik Angka

Salah satu tema yang menonjol dalam penelitian Nazara adalah kemiskinan dan pembangunan regional. Bersama sejumlah ekonom, ia terlibat dalam kajian mengenai pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Bahkan salah satu karya yang tercatat dalam jejak akademiknya adalah buku Empowering Regional Economic Development toward Sustainable Poverty Alleviation, yang diterbitkan pada 2007. Tema ini penting karena menunjukkan titik berangkat pemikiran Nazara.

Kemiskinan tidak dipandang semata-mata sebagai kekurangan pendapatan. Kemiskinan terkait dengan bagaimana suatu wilayah berkembang, bagaimana sumber daya ekonomi tersebar dan bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya. Cara berpikir semacam ini membawa konsekuensi penting.

Indonesia tidak dapat diperlakukan sebagai satu ruang ekonomi yang seragam. Ada Jawa dan luar Jawa. Ada kota dan desa. Ada wilayah kaya sumber daya alam dan wilayah yang miskin sumber daya. Ada daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan daerah yang bahkan untuk menyediakan pelayanan dasar pun menghadapi keterbatasan.

Dengan kata lain, geografi ikut menentukan ekonomi. Dan perhatian terhadap dimensi geografis ini cukup konsisten dalam karya-karya Nazara.

Indonesia yang Tidak Tumbuh Secara Seragam

Salah satu penelitian Nazara bersama Geoffrey J.D. Hewings dan Michael Sonis bahkan secara khusus membahas interaksi antardaerah di Indonesia.

Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang bersifat sekaligus komplementer dan kompetitif antara berbagai kawasan Indonesia. Kawasan Indonesia bagian barat, misalnya, menunjukkan kecenderungan saling melengkapi, sementara terdapat indikasi persaingan dengan kawasan Indonesia bagian timur. Temuan semacam itu membawa implikasi penting bagi kebijakan desentralisasi dan distribusi belanja nasional.

Ini bukan sekadar penelitian regional. Di baliknya terdapat sebuah cara pandang. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak otomatis berarti seluruh wilayah tumbuh dengan cara yang sama. Bahkan, pertumbuhan satu kawasan dapat berlangsung bersamaan dengan tertinggalnya kawasan lain.

Maka persoalan pembangunan bukan hanya bagaimana membuat “kue ekonomi” menjadi lebih besar, tetapi juga bagaimana struktur ekonomi nasional memungkinkan daerah-daerah yang tertinggal memperoleh kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya.

Dalam konteks Indonesia hari ini, gagasan tersebut tetap sangat relevan. Ketika pemerintah berbicara tentang industrialisasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi baru dan transformasi ekonomi, pertanyaan regional tetap muncul: Di mana pertumbuhan itu terjadi?

Dan pertanyaan berikutnya: Siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari pertumbuhan tersebut?

Ketimpangan Bukan Sekadar Angka Gini

Pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat pertumbuhan kemudian membawa Nazara ke penelitian mengenai ketimpangan. Bersama Indra, Djoni Hartono dan Sudarno Sumarto, ia meneliti “expenditure inequality and polarization” di Indonesia selama 2002–2012.

Penelitiannya menemukan bahwa ketimpangan pengeluaran dan polarisasi meningkat searah. Yang menarik, perbedaan antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu sumber penting polarisasi tersebut.

Ini memberikan perspektif yang lebih kaya daripada sekadar melihat angka Gini. Ketimpangan bukan hanya berarti jarak antara orang kaya dan orang miskin. Ada pula persoalan ketika masyarakat semakin terbelah ke dalam kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda, hidup dalam ruang geografis yang berbeda dan mengalami kesempatan ekonomi yang berbeda.

Ketimpangan dengan demikian memiliki dimensi sosial dan politik. Dan penelitian Nazara berikutnya membawa persoalan itu lebih jauh.

Dalam studi mengenai hubungan polarisasi pendapatan, ketimpangan, fragmentasi etnis dan konflik sosial di provinsi-provinsi Indonesia, ia dan rekan-rekannya menemukan bahwa tingkat ketimpangan, polarisasi pendapatan dan fragmentasi etnis berkaitan dengan kemungkinan konflik sosial. Kemiskinan, pengangguran, jumlah penduduk, sumber daya alam dan beberapa jenis belanja pemerintah daerah juga ditemukan berkaitan dengan konflik.

Di sini ekonomi bertemu dengan politik. Ketimpangan bukan lagi sekadar persoalan distribusi pendapatan. Ia dapat menjadi persoalan stabilitas sosial. Ini barangkali salah satu aspek paling menarik dari jejak intelektual Nazara: ia melihat kebijakan ekonomi dalam hubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Dari Ketimpangan Hasil Menuju Ketimpangan Kesempatan

Pemikiran tersebut kemudian berkembang menuju persoalan yang lebih mendasar: bukan hanya apakah hasil akhirnya timpang, tetapi apakah titik awal kehidupan manusia memang sudah tidak setara.

Dalam penelitian tentang “inequality of opportunity among Indonesian school children”, Nazara bersama para peneliti lain mengkaji akses anak-anak usia sekolah terhadap pendidikan dasar, pendidikan menengah, listrik dan air bersih.

Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan keluarga serta perbedaan wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan faktor penting yang menjelaskan ketimpangan kesempatan.

Ini penting. Sebab ada perbedaan besar antara mengatakan: “Orang miskin harus bekerja lebih keras” dengan mengatakan: “Apakah semua orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk memperbaiki hidupnya?”

Anak yang lahir dari keluarga miskin, tinggal di daerah tertinggal, tidak memiliki akses listrik yang memadai, air bersih dan pendidikan berkualitas tentu memulai perlombaan kehidupan dari posisi yang berbeda.

Maka kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tidak cukup hanya dilakukan setelah ketimpangan terjadi. Negara juga perlu memperbaiki ketimpangan kesempatan. Di titik inilah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial menjadi bukan sekadar program sosial. Mereka adalah investasi ekonomi.

Dari Manusia ke Kota

Menariknya, perhatian Nazara terhadap pembangunan kemudian juga masuk ke wilayah yang tampaknya lebih mikro: kota dan kehidupan sosial di dalamnya. Penelitian bersama Irfani Fithria Ummul Muzayanah dan sejumlah peneliti lain mengkaji hubungan antara bentuk kota dan social capital di kota-kota metropolitan Indonesia.

Pertanyaannya sederhana tetapi dalam: apakah bentuk fisik kota ikut memengaruhi hubungan sosial masyarakat? Penelitian tersebut membahas hubungan antara urban form dan pembentukan modal sosial. Ini memperlihatkan keluasan minat intelektual Nazara.

Dari APBN ke kota. Dari kemiskinan ke modal sosial. Dari angka pendapatan ke hubungan antarmanusia. Artinya, ekonomi bagi Nazara tampaknya tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ekonomi selalu berada dalam ruang sosial, geografis dan institusional.

Jejak akademik Nazara juga memperlihatkan perhatian terhadap rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami 2004. Bersama Budy Resosudarmo, ia meneliti proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias serta berbagai tantangan yang muncul pada masa pemulihan.

Sekilas, tema ini mungkin tampak jauh dari persoalan fiskal. Sebenarnya tidak. Bencana menguji kapasitas negara. Berapa besar uang yang tersedia? Bagaimana uang itu dialokasikan? Bagaimana pemerintah pusat bekerja dengan pemerintah daerah? Bagaimana lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil dikoordinasikan?

Dan yang paling penting: bagaimana dana yang besar benar-benar diterjemahkan menjadi pemulihan kehidupan manusia?

Pertanyaan-pertanyaan itu sangat dekat dengan persoalan yang kelak dihadapi seorang Menteri Keuangan.Karena anggaran pada akhirnya bukan sekadar angka. Anggaran adalah kapasitas negara yang dikonversikan menjadi tindakan.

Maka Siapa Sebenarnya Suahasil Nazara?

Jika seluruh karya tersebut dibaca sebagai satu rangkaian, kita melihat sebuah evolusi pemikiran yang cukup menarik. Nazara mulai dari persoalan pembangunan regional. Lalu masuk ke kemiskinan. Kemudian ketimpangan. Dari ketimpangan menuju polarisasi sosial. Dari polarisasi menuju konflik.

Dari ketimpangan hasil menuju ketimpangan kesempatan. Dari wilayah menuju kota dan modal sosial. Dan dari sana ia semakin dekat dengan pertanyaan besar mengenai bagaimana negara bekerja.

Inilah yang membuatnya menarik sebagai Menteri Keuangan. Sebab ia bukan ekonom yang pertama-tama dibentuk oleh meja birokrasi. Ia datang dari tradisi penelitian.

Ia membawa pengalaman akademik mengenai bagaimana ketimpangan terbentuk dan bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi struktur kesempatan masyarakat. Kemudian ia masuk ke birokrasi dan selama bertahun-tahun terlibat langsung dalam perumusan kebijakan fiskal.

Dengan kata lain, perjalanan Nazara adalah perjalanan “dari membaca realitas ekonomi menjadi mengelola instrumen untuk mengubahnya.”

Nazara Bukan Ekonom yang Sekadar Anti-Defisit

Di sinilah posisi Nazara sekarang menjadi menarik. Sebagai Menteri Keuangan, ia bukan lagi hanya menganalisis mengapa ketimpangan terjadi. Ia harus menentukan berapa banyak uang negara yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, daerah, subsidi. Dan berapa besar ruang fiskal yang harus disisakan agar negara mampu menghadapi krisis berikutnya.

Semua itu pada akhirnya kembali kepada pertanyaan akademik yang dulu ia teliti. Bagaimana sumber daya publik dapat menciptakan kesempatan yang lebih luas? Tetapi sekarang pertanyaannya bukan lagi berada di halaman jurnal. Ia berada di dalam APBN.

Karena itu, terlalu sederhana jika Nazara hanya diberi label sebagai “ekonom konservatif” karena sikapnya terhadap defisit. Pada hari pertama sebagai Menteri Keuangan, ia menegaskan komitmen menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB.

Tetapi disiplin fiskal tidak otomatis berarti negara harus pasif. Justru seorang teknokrat fiskal yang memahami persoalan ketimpangan dapat melihat APBN sebagai alat intervensi yang sangat penting.

Pertanyaannya bukan: Belanja atau tidak belanja? Pertanyaannya: Belanja untuk apa, untuk siapa, dengan multiplier seperti apa, dan apakah negara mampu membiayainya secara berkelanjutan?

Di situlah perbedaan antara sekadar membelanjakan anggaran dan menjalankan kebijakan fiskal. Nazara tampaknya berada pada posisi kedua.

Bertemu dengan Agenda Prabowo

Tantangan terbesar Nazara sekarang adalah mempertemukan tradisi teknokrasi tersebut dengan agenda politik-ekonomi Presiden Prabowo. Prabowo memiliki ambisi pertumbuhan tinggi dan program pembangunan yang besar. Di sisi lain, Nazara datang dengan pesan mengenai kredibilitas fiskal dan stabilitas anggaran.

Para analis melihat pengangkatan Nazara sebagai sinyal menuju kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi, meskipun arah akhirnya tetap sangat bergantung pada agenda Presiden. Di sinilah ujian sesungguhnya.

Nazara harus menemukan titik temu antara “growth” dan “fiscal credibility”. Antara kebutuhan mempercepat pembangunan dan kebutuhan menjaga ruang fiskal. Antara program politik pemerintah dan efektivitas ekonomi. Antara belanja hari ini dan kemampuan negara membayar konsekuensinya di masa depan. Dan mungkin yang paling penting: antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan.

Karena itu, Suahasil Nazara sebaiknya tidak dibaca hanya dari pidatonya setelah dilantik. Bacalah karya-karyanya. Di sana terlihat seorang ekonom yang sejak lama bertanya tentang ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, kesempatan hidup, konflik sosial, kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat di kota.

Jika dibaca dari sudut ini, APBN bukan sekadar tabel penerimaan dan belanja. APBN adalah cara negara menjawab persoalan-persoalan tersebut. Uang untuk sekolah berarti memperkecil ketimpangan kesempatan. Uang untuk infrastruktur berarti mengubah struktur ekonomi suatu wilayah. Transfer ke daerah berarti memengaruhi kapasitas pemerintah daerah menyediakan layanan publik.

Belanja sosial berarti menjaga masyarakat ketika mengalami guncangan. Investasi publik berarti mencoba menciptakan produktivitas masa depan. Dan disiplin fiskal berarti memastikan semua itu dapat terus dilakukan tanpa membuat negara kehilangan ruang gerak.

Mungkin inilah inti yang paling menarik dari perjalanan intelektual Suahasil Nazara. Ia memulai karier akademiknya dengan meneliti manusia yang berada di balik angka-angka ekonomi. Kini ia duduk di kursi yang menentukan ke mana angka-angka itu mengalir. Itulah sebabnya pengangkatan Nazara bukan hanya menarik untuk dibaca sebagai pergantian Menteri Keuangan.

Ia adalah sebuah eksperimen besar: apakah seorang teknokrat yang puluhan tahun mempelajari ketimpangan, kesempatan dan pembangunan dapat menerjemahkan pengetahuan itu menjadi kebijakan fiskal yang membuat pertumbuhan Indonesia bukan hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan?

Jawabannya tidak akan ditemukan di jurnal. Jawabannya akan terlihat di APBN. Dan akhirnya, di kehidupan masyarakat.

Depok, 15 September 2026