» Menelisik Sejarah Kebijakan Maritim Rusia (Menyongsong ASEAN-Russia Summit, di Sochi, Rusia, 18-20 Mei 2016) » Asia Tenggara Sebagai Kawasan Bebas Nuklir Sesuai dengan Semangat KAA Bandung 1955 dan ZOPFAN ASEAN » Suriah, Pusaran Pertarungan Global AS-Inggris-Perancis dan Rusia » Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN » Indonesia Harus Mendorong Terciptanya Keseimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara Melalui KTT ASEAN-Rusia Mei 2016
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Industri Strategis
03-03-2016
Ini Dokumen Konsultasi Kuntoro CS untuk Inpex Masela
Beberapa hari belakangan ini masyarakat pemerhati energi, khususnya yang terkait dengan rencana pemerintah membangun kilang di Blok Abadi Masela, ramai membicarakan isu pengucuran uang bernilai besar dari Inpex Masela kepada firma konsultan Tridaya Advisory.
 


29-02-2016
Pemerintah Hati-hati Soal Pengelolaan Blok Masela
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bersikap hati-hati dalam menentukan pengelolaan kilang minyak dan gas terkait dengan blok Masela di kawasan Maluku."Karena proyeknya besar jadi harus hati-hati," ujarnya seusai menghadiri acara "Indonesia Summit 2016" di Jakarta, Kamis (25/2).
 

25-02-2016
Menyoal Rencana Revisi Permen ESDM No 37 Tahun 2015

Penerbitan Permen ESDM No.37/2015 tentang Ketentuan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi telah memberi harapan adanya perbaikan tata kelola gas bumi nasional di masa mendatang. Namun tidak sampai sebulan, Permen yang terbit 23 Oktober 2015 tersebut ditarik kembali. Pemerintah gamang menghadapi para trader gas yang keberatan atas berbagai aturan baru dalam Permen, terutama tentang alokasi  gas yang hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD.


24-02-2016
Revisi ICP Pengaruhi PNPB Migas

Menyusul melemahnya harga komoditas minyak dan gas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mempertimbangkan untuk merevisi turun asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) tahun ini ke kisaran US$30-40 per barel. Dan dipastikan akan berdampak pada merosotnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas.


23-02-2016
Tata Kelola Migas Indonesia
Reformasi Tata Kelola Migas: Laba Bersih Pertamina Masih Merosot
Memang perusahaan-perusahaan minyak dunia sedang mengalami tekanan dengan turunnya harga minyak dunia di bawah USD 50 per barel Pertamina sebagai perusahaan minyak negara tidak lepas dari kondisi itu. Tetapi kita juga mengharapkan perbaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu: 

23-01-2016
Minyak Mentah Mentah Iran
Yunani Pembeli Minyak Iran Pertama Pasca Sanksi Internasional

Hellenic Petroleum, perusahaan penyulingan minyak mentah terbesar di Yunani pada Jumat waktu setempat, menyepakati pembelian minyak mentah dari Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC). Kesepakatan ini menjadikan Hellenic perusahaan penyuling minyak Eropa pertama yang mengawali hubungan dagang dengan Tehran pasca pencabutan sanksi internasional.


04-01-2016
Mengkritisi Kebijakan Impor Pangan Pemerintahan Jokowi-JK (Sebuah Catatan Akhir Tahun)
Pernyataan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang mengatakan Indonesia masih akan mengandalkan impor pangan pada tahun 2016 mendatang menjadi catatan serius yang perlu dikritisi. Apapun alasannya, pemerintah sejatinya mencari solusi agar tidak melulu mengandalkan impor dibidang pangan. Pasalnya, dianalisis dari segala aspek, Indonesia sebenarnya berpotensi untuk bisa mengerem kebijakan impor pangan ini.  

16-12-2015
Freeport, Papua
Freeport, Sejarah Kelam Amerika Serikat di Papua
Freeport bukan sekadar hitung-hitungan investasi ekonomi, melainkan merupakan mata-rantai investasi politik  dan simbol penjajahan ekonomi Amerika Serikat di Papua. Alhasil, benturan antara kepentingan nasional NKRI versus kepentingan asing, tak terhindarkan lagi. Beranikah Presiden Jokowi ambil sikap tegas hentikan kontrak karya sekaligus menasionalisasi Freeport?

07-12-2015
Bangun kendaraan militer, Pindad gandeng Australia
PT Pindad akan berkongsi dengan perusahaan asal Australia, Defense Teaming Center (DTC) Inc, untuk memproduksi kendaraan pertahanan berbasis teknologi. Kerjasama jangka panjang tersebut bakal meningkatkan pendapatan Pindad dari segmen pasar militer.

04-12-2015
Akal-Akalan Sudirman Said, "Mencurangi Waktu"
Pada 10 Juni 2015, PT. Freeport Indonesia menyatakan persetujuan untuk mengubah pola hubungan kerja dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sesuai ketentuan UU No. 4/2009. Awalnya, Kementerian ESDM berusaha untuk menjadikan persetujuan tersebut sebagai jalan keluar bagi permohonan perpanjangan izin operasi PT. Freeport Indonesia, karena menurut Pasal 83 UU yang sama, Menteri ESDM dapat menerbitkan IUPK dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

04-12-2015
Jokowi dan Sudirman Said Membegal UUD dan UU MINERBA Izinkan Freeport dan Newmont Ekspor Kosentrat
Sekali lagi pemerintahan Jokowi melalui Menteri ESDM telah membegal UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementrian ESDM dengan Perusahaan Tambang raksasa multinasional Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).



123456   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN
Kita harus bedakan Cina Republik Kita dan Rakyat Cina. Pertumbuhan kekuatan ekonomi dan keuangan dari para taipan seberang laut (Overseas China) yang berkiblat pada Kapitalisme berbasis ...

Dalam Soal Ianfu (Comfort Women), Korea Selatan Bukan Satu-satunya Korban Kejahatan Perang Jepang

Blunder AS dalam Perang Suriah

Indonesia Harus Bisa Mencegah Terseretnya Negara-Negara OKI Dalam Proxy War Arab Saudi versus Iran

MEA: Peluang atau Ancaman?

Rencana Mundurnya James “Bob” Moffet, Indikasi Adanya Strategi Freeport Ganti Aktor Baru Untuk Pertahankan Kesepakatan Lama

Lihat lainya »
   Arsip
Menghina Presiden RI sama dengan Menghina NKRI

Pemerintah Tidak Berhadil Membalikkan Tren Penurunan Ekspor Sepanjang 18 Bulan

Pertama, Pesawat Militer Cina Mendarat di Pulau Sengketa

Wapres JK Sampaikan Kritik Pedas Kepada Negara-negara OKI

PPRC TNI Fokus Latihan Pembebasan Sandera

Panglima TNI: Kopassus Itu Ibarat Angin

Satgas Pamtas 431/SSP Ajarkan Baca Tulis Warga di Papua

Korsel dan AS Perkirakan Korut Lakukan Pelucuran Rudal Balistik

ADB Tingkatkan Dana Utang Ke RI dari $ 740 Juta menjadi $ 2 Miliar per Tahun selama 5 Tahun ke Depan

India Dituduh Ingin Ganggu Stabilitas Pakistan

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Lihat Lainnya »