Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) telah menyelenggarakan Pelatihan Hukum Laut (PHL) di Bandung selama dua hari (27-29 Juli 2010). Pelatihan diikuti oleh 58 orang peserta yang terdiri atas perwakilan dari 12 perguruan tinggi/universitas dan 9 instansi terkait

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, meminta pihak kepolisian di Merauke, Papua, untuk mengusut hingga tuntas penyebab kematian Ardiansyah Matra`is, wartawan TV lokal di wilayah itu.

Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan tersangka dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (15/7).

Heboh kasus video porno yang menyeret selebriti Tanah Air, Nazriel Irham alias Ariel, sebagai tersangka telah menghiasi pemberitaan media massa selama beberapa minggu terakhir.

Untuk pertama kalinya, Indonesia dengan Uni Eropa telah menyelenggarakan Dialog HAM untuk menggarisbawahi nilai-nilai bersama yang merupakan ciri khas hubungan Uni Eropa-Indonesia. Dialog tersebut diselenggarakan kemarin (29/6) di Jakarta. Komitmen kedua pihak tersebut di patrikan dalam Pernyataan Bersama Indonesia-Uni Eropa.

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, "Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?" Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, "Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan."

Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dana aspirasi bagi daerah pemilihan (dapil) yang berkembang beberapa hari terakhir ini sungguh menggelikan. Tiba-tiba saja DPR merasa kurang memperhatikan dapil yang mereka wakili, dan merasa perlu membuat politik anggaran untuk mengalokasikan dana khusus dalam APBN sebesar Rp 15 miliar per anggota DPR. Usulan itu segera saja menuai pro dan kontra.

Tegaknya peraturan-perundangan tentang pelayanan publik sangat diperlukan masyarakat sebagai pengguna jasa/barang dalam pelayanan publik. Untuk itu, kepastian hukum telah menjadi taruhan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan menghargai HAM, semangat demokratis, dan profesionalisme aparatur/pihak-pihak terkait. 

Securency International, sebuah percetakan uang di Australia yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah, didapati aparat hukum menyediakan pelacur. Hal itu bertujuan untuk memuluskan bisnis dengan mitra pejabat-pejabat negara asing.

Baru-baru ini Jaksa Agung melontarkan gagasan untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi aparat hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, telah menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Gagasan yang kemudian populer dengan akronim Mahkumjapol, kiranya perlu dibedah lebih mendalam mengapa gagasan tersebut digulirkan ketika masalah penegakan hukum menjadi sorotan publik.