» Perpecahan di G8 Jangan Sampai Merusak Kekompakan Negara-Negara Forum G20 » Gagasan Mengisolasi Rusia dari G20, Lumpuhkan Skema Kerjasama Ekonomi ala BRICS bagi Negara-Negara Berkembang » Ironi Geopolitik (3) » Geopolitik Antara Dua Karang (2) » Membaca Perilaku Geopolitik (1)


Politik
19-10-2012
Dugaan Korupsi di PT TELKOM
TELKOM, BUMN Terkorup dan Kasus-kasusnya

 

Korupsi TELKOM yang pertama yang akan dibahas adalah korupsi yang dilakukan Direktur Utama TELKOM Arif Yahya. Kerugian negara sekitar 30 Milyar. Korupsi 30 Milyar ini dilakukan Arif Yahya sebelum dia menjabat Dirut Telkom. Saat itu dia sebagai Direktur EWS (Enterprise & Wholesale) TELKOM.

PT. Telkom adalah BUMN pemenang tender pengadaan MPILK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) dari BP3TI Kominfo RI. Paket yang dimenangkan TELKOM terdiri dari paket 4,12,13,14,17 dan 20 diberbagai wilayah Indonesia total 588 unit MPILK senilai Rp. 520 M. Sesuai dengan kontrak, seluruh unit MPLIK harus siap beroperasi pada tanggal 26 Maret 2012. Penanggungjawab adalah Arif Yahya sebagai Direktur EWS TELKOM.

 

 
Proyek MPLIK dikerjakan oleh EGM Dives dengan struktur pelaksanaan sebagai berikut : dibentuk konsorsium rekanan, tugas masing-masing rekanan, bisnis model dan tahapan pembayaran proyek seperti yang ada dalam kontrak perjanjian.
 
Konsorsium rekanan terdiri dari : Direktorat EWS, PT. PIN, PT. Geoys dan PT. Metra dengan PT. TELKOM sebagai penanggungjawab utama. Khusus untuk pelaksanaan proyek ini, sesuai dengan peraturan internal PT. Telkom, Arif Yahya sebagai Direktur EWS TIDAK PUNYA kewenangan transaksional. Kewenangan diberikan pada unit bisnis Dit EWS yaitu EGM Dives dengan limit maksimum transaksi 25 Milyar.
 
Kewenangan pengadaan di atas 25 milyar sesuai kententuan internal TELKOM ada pada Direktur Utama atau Direktur Peocurement Telkom. Lalu bagaimana modus Arif Yahya Dir EWS PT. Telkom saat itu melakukan korupsinya. Mari kita bongkar satu persatu.
 
Pertama : Arif Yahya sebagai Direktur EWS TIDAK PERNAH menyampaikan laporan terhadap struktur konsorsium kepada Rapat Direksi Telkom. Kedua : Direksi Telkom juga tidak pernah mendapatkan laporan tentang kontrak, aspek legal, keputusan-keputusan dan lain-lain yang dilakukan konsorsium. Padahal, ada surat BP3TI Kominfo tanggal 9 Januari 2012 dan nota dinas Direktur Compliance & Risk Management (CRM) Prasetio tanggal 3 Feb 2012.
 
Kedua surat dan nota dinas tersebut tidak pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Arif Yahya selaku Direktur EWS ke Dewan Direksi. Arif Yahya sengaja menyembunyikan kedua surat tersebut agar tidak diketahui dewan direksi TELKOM agar dia bisa melakukan penyimpangan.
 
Pada tanggal 8 Mei 2012 Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah melalui Disposisi kepada Direktur EWS untuk meminta tindaklanjut solusi. Disposi Dirut Telkom itu untuk atasi keterlambatan yang berisiko terhadap pengenaan denda dan sanksi lain (perdata/pidana) sesuai Perpres 54/2010.
 
Disposisi Dirut Telkom itu juga ditembuskan ke Chief Operating Officer (COO), Direktur CRM, Dirkeu Sudiro Asno dan Komut Jusman S Djamal. Terhadap disposisi Dirut Telkom itu, TIDAK ADA tanggapan sama sekali apalagi tindak lanjut dari Direktur EWS Arif Yahya.
 
Akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Arif Yahya tersebut, Arif Yahya dipastikan sudah melanggar hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Arif Yahya selaku Direktur EWS secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dewan Direksi Telkom telah menunjuk PT. Geosys sebagai rekanan secara melanggar hukum.
 
PT. Geosys ditunjuk secara langsung oleh Arif Yahya tanpa adanya syarat-syarat yang memadai untuk itu dan tanpa melalui prosedur. Penunjukan oleh Arif Yahya itu adalah diluar kewenangannya. Belakangan diketahui bahwa PT. Geosys itu adalah MILIK Arif Yahya sendiri !!
 
Arif Yahya juga kemudian secara diam-daiam telah melakukan pembayaran kontrak uang muka dari BP3TI sekitar 30 Milyar kepada PT. Geoysis. PT. Geosys selain milik Arif Yahya sendiri juga sahamnya dimiliki oleh Staf Ahli Menkominfo yang bernama Adiseno (duh, Lagi2 PKS !)
 
Kepemilikan saham PT. Geoysis oleh Arif Yahya dan Adiseno ini memang tidak secara langsung tapi atas nama orang lain sebagai bonekanya. Setelah menerima uang muka 30 milyar tadi, PT. Geoysis yang berkewajiban melakukan pengadaan, karoseri dan sistem dilaporkan BANGKRUT ! Semua yang menjadi kewajiban PT. Geoysis ini tidak ada yang dipenuhi sama sekali kepada PT. TELKOM. PT. Geosys ini hanya perusahan abal-abal !
 
Arif Yahya melapor ke Dewan Direksi setelah dewan direksi mengetahui penyimpangan/korupsi ini. Arif Yahya berjanji akan cari solusi. Arif lalu melaporkan adanya upaya pengambilalihan (takeover) kewajiban PT. Geosys oleh perusahaan lain yang kemudian diketahui abal-abal juga. Ternyata laporan tentang rencana pengambilalihan kewajiban PT. Geoysis oleh perusahaan lain itu hanya strategi busuk Arif Yahya untuk mengulur-uur waktu.
 
Kemana uang 30 M itu mengalir? Siapa yang menikmati, untuk apa uang 30 M itu? Siapa bermain dibalik AY? Nanti saya lanjutkan lebih rinci.
 
Sudah menjadi rahasia umum dan menjadi kesimpulan komisi I DPR bahwa Proyek MPLIK Telkom - Kominfo jadi bancakan pejabat-pejabat kedua instansi tersebut. Proyek 1.4 Triliun yang dimaksudkan untuk pengadaan jasa internet rakyat di seluruh kecamatan di Indonesia dilaksanakan secara asal-asalan.
 
Saya tentu tidak sembarangan menuduh staf khusus menkominfo Adiseno dan Dirut Telkom Arif Yahya terlibat dalam korupsi proyek ini. Ada datanya. Bahkan korupsi-korupsi di PT. Telkom tidak hanya itu saja. Ada juga korupsi proyek IT di PT. pelindo II senilai 105 milyar. Proyek PT. Telkom dan Pelindo II yang ditujukan untuk migrasi IT Pelindo itu dimark up. Dari harga semula 26 Milyar menjadi 105 M.
 
Lagi-lagi Arif Yahya yang dulu adalah Direktur EWS Telkom lakukan KKN dengan tunjuk dan subkon kan proyek tersebut kepada PT. Sigma. Penunjukan PT. Sigma sebagai pelaksana proyek Migrasi Pelindo II itu lagi-lagi tanpa persetujuan dan sepengetahuan dewan direksi PT. TELKOM. 
 
Modus korupsi Dirut Telkom Arif Yahya sewaktu jadi Direktur EWS Telkom ini selalu dengan cara melanggar kewenangannya sebagai Direktur EWS TELKOM. Sebagai Direktur EWS, Arif Yahya tidak punya kewenangan untuk lakukan transaksi di atas 25 milyar. Tapi itu selalu dia langgar.
 
Jika pada proyek MPLIK Kemenkominfo, Arif Yahya transfer 28.5 Milyar ke perusahaan bodong PT. Geosys, pada proyek Pelindo modusnya mark up. Pada proyek migrasi IT Pelindo II tersebut, selisih mark up sebesar Rp. 79 milyar dibagi-bagi dan dinikmati oleh Arif Yahya dan direksi Pelindo II.
 
Korupsi-korupsi tadi belum termasuk korupsi di PT. Telkomsel anak perusahaan PT. Telkom yang nilai korupsinya lebih besar. Meski begitu, korupsi terbesar PT. Telkom masih pada proyek pengadaan kabel optik senilai 5.7 triliun yang merugikan negara sekitar 2,3 T. Kerugian negara pada proyek pengadaan kabel optik Telkom itu terkait dengan penentuan harga tembaga milik Telkom yang hanya 60% dari harga pasar. Disamping itu, penunjukan PT. INTI sebagai kontraktor pengadaan kabel optik TELKOM dilakukan secara langsung /non tender.
 
Korupsi PT. TELKOM yang lain adalah terkait pengadaan IT di Depag dan modem di Surabaya. Kasus-kasus korupsi PT. TELKOM ini sangat meresahkan para karyawan TELKOM karena menggangu kinerja mereka. Apalagi kasus-kasus korupsi PT. TELKOM ini sekarang sedang diusut oleh Tipikor Bareskrim Polri dan akan segera membidik Dirut Telkom sebagai tersangka.
 
Sejak kasus korupsi PT. TELKOM ini mencuat ke publik, Dirut Telkom semakin tak jelas kinerjanya. Makin otoriter dan emosi tak terkendali. Saat ini dewan direksi TELKOM juga gelisah dengan kasus-kasus korupsi TELKOM dan ulah dirut TELKOM yang "one man show". Hampir semua kewenangan dan kebijakan strategis PT. TELKOM berada ditangan Dirut Telkom, Arif Yahya. Direksi lain tidak dilibatkan. Jabatan-jabatan strategis dan "basah" di PT. TELKOM kini diisi oleh orang-orangnya Arif Yahya yang dulu jadi stafnya di Dit EWS TELKOM.
 
Kini kita tunggu proses hukum di Tipikor Bareskrim Polri dan KPK. Dir Tipikor Nur Ali berjanji akan segera tuntaskan kasus korupsi ini.
 
Sumber: @TrioMacan2000

 



Artikel Terkait
» Kontradiksi Keterangan Pers BPK RI Perihal Kasus Hambalang
» Nuansa Politik Tingkat Tinggi Dalam Konflik POLRI Vs KPK
» BUNG KARNO Ramalkan Pecahnya Perang Asia Timur Raya, Gara-Gara Baca Novel
» Asing Dominasi Penelitian Situs Bersejarah
» Mafia Pupuk Penyebab Hancurnya Ketahanan Pangan



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Drone, Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional?
Selain membahas secara umum terkait perlunya memberi makna baru tentang konsepsi Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Global Future Institute (GFI) secara khusus menyorot pesawat ...

Meluruskan Konsepsi Ketahanan Nasional NKRI

Pembelian 3 Unit Pesawat Drone Tidak Sesuai Dengan Anatomi dan Kebutuhan Nyata Pertahanan Nasional RI

Presiden Terpilih Jokowi Harus Jelaskan Apa Pentingnya Penggunaan Drone Bagi Pertahanan Nasional RI

Media Mainstream Nasional Pendukung Capres pada Pilpres 2014

Reputasi Buruk Drone UAV Sebagai Mesin Pembunuh

Lihat lainya »
   Arsip
Cegah Penyeludupan Senjata, Rumah Diperbatasan Mesir-Gaza Dihancurkan

Pesan Menlu Kepada Pelajar: Harus Bangga Menjadi Orang Indonesia, Berani, dan Percaya Diri

Angkatan Udara Korsel Luncurkan Pesawat Tempur FA-50

Kualitas Rakyat adalah Cerminan Batin Pemimpinnya

Gagasan Mengisolasi Rusia dari G20, Lumpuhkan Skema Kerjasama Ekonomi ala BRICS bagi Negara-Negara Berkembang

Satelit Maritim Tiongkok di atas NKRI

Jokowi dan Facebook

Roket Amerika Serikat Meledak Saat Diluncurkan

Dilma Rousseff Sang Petarung

Ketua BPK: Saya Ini Doktor Amerika!

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Belum Ada Manfaatnya Obama Bagi Islam dan Kepentingan Indonesia

Judul : Obama, Islam dan Gaza
Penulis : Wawan H Purwanto
Penerbit : CMB Press
Tebal buku : 216 halaman termasuk biodata penulis
Peresensi : Muhammad Mubdi Kautsar

Lihat Lainnya »