» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Analisis
23-03-2011
Krisis Timur Tengah, Minyak dan Operasi Siluman
Penulis : Hendrajit (Direktur Global Future Institute)

Pengantar Redaksi:
Sidang pembaca. Sungguh suatu kehormatan besar bagi Global Future Institute, terutama buat Hendrajit secara pribadi sebagai penulis artikel ini, karena artikel berkaitan dengan Dewan Kerjasama Teluk enam negara Arab, telah dimuat ulang di kantor berita  Iran, IRIB.

 


Untuk itu, tidak ada salahnya kami tayang ulang artikel ini secara lengkap ke hadapan anda, sidang pembaca.

Krisis Timur Tengah, Minyak dan Operasi Siluman

Apa yang sedang terjadi di Libya dan Bahrain, merupakan operasi siluman yang disponsori oleh dua konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild melalui Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan melibatkan setidaknya enam negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar.

Langkah awal yang mereka tempuh adalah menyerukan kepada dunia internasional agar tidak memasuki wilayah udara Libya. Barang tentu, hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi destabilisasi terhadap rejim Moamar Qadafi, yang pada akhirnya akan memicu gelombang perlawanan untuk menggusur sang tiran yang notabene merupakan binaan Amerika-Inggris sejak 2003.

Skema kerjasama strategis yang dirancang dua konglomerat Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild itu bermula sejak 1979, menyusul runtuhnya kerajaan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Sebagai buntut dari diberlakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, beberapa pengusaha minyak Amerika dan Eropa dipaksa untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah.

Maka, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Royal Dutch/Shell, yang berada dalam kepemilikan Rockefeller dan Rothschild, mulai merancang sistem pengamanan menyeluruh untuk mengamankan penguasaan mereka akan minyak mentah di kawasan teluk. Maka, Arab Saudi yang dikuasai dinasti Ibnu Saud dijadikan sebagai basis dan markas operasi politik-ekonomi-intelijen-militer dari kekuatan-kekuatan korporasi tersebut.

Konsesi yang diberikan Arab Saudi dengan adanya perlindungan militer dari persekutuan negara-negara yang kemudian tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut adalah, negara-negara barat mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Sebagai konsekwensi dari kerjasama itu, muncullah beberapa perusahaan kontraktor pertahanan negara-negara barat memberi pelatihan militer terhadap angkatan bersenjata Arab Saudi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain SAIC, Booz Hamilton, TRW dan Vinnel Corp.

Menariknya lagi, beberap pilot Mesir dan Pakistan kemudian dilatih untuk menerbangkan pesawat tempur AS jenis F-15 untuk melindungi kerajaan Arab Saudi. Sebagai imbalannya, Arab Saudi menjadi sumber penyandang dana bagi operasi-operasi siluman yang dilancarkan oleh badan intelijen Amerika CIA dan badan intelijen Inggris MI-6 maupun badan intelijen Israel Mossad.

Rupanya melalui Chad, sebuah negara di kawasan Afrika, operasi siluman yang melayani hajatan Exxon Mobil, segala sesuatunya dirancang dan dipersiapkan. Termasuk dalam mengontrol dan mengendalikan Libya di bawah kepemimpinan Moamar Qadafi.

Inggris-AS memang mempertaruhkan segalanya di Timur Tengah, karena 66,5 persen cadangan minyak mentahnya memang berada di kawasan tersebut. Dan 42 persen di antaranya, berada di keenam negara Arab di kawan teluk tersebut. Sementara di Arab Saudi sendiri, terdapat 60 ladang minyak dan gas bumi yang menghasilkan 10 juta barel per hari. Inilah yang kemudian dibentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan pilar 6 negera Arab tersebut. Dari keenam negara tersebut, kecuali Oman, merupakan negara OPEC (Negara-Negara Pengekspor Minyak).

Bisa dimaklumi jika negara-negara arab tersebut semuanya merupakan negara monarki sehingga para pengusaha minyak yang berada di belakang pemerintah Amerika dan Inggris dengan mudah bisa mengendalikan dan mengaturnya melaui uang suap dan segala bentuk praktek korupsi lainnya sebagai modus operandi.

Terciptanya Dewan Kerjasama Teluk yang disponsori Amerika-Inggris tersebut, pada perkembanganya telah melemahkan negara-negara arab berhaluan nasionalis seperti Lebanon dan Syria. Sementara negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris ini justru kian menguat.

Skema ekonomi liberal seperti Foreign Direct Investment lewat perbankan dan perusahaan-perusahaan barat, kemudian menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bahkan ada pelabuhan bebas arus masuk barang di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dan Bahrain, menjadi basis dan pusat perbankan dari kongsi bisnis negara-negara Arab tersebut. Buruh-buruh murah dari Filipina dan Bangladesh, dengan sengaja didorong  ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Singkat cerita, terbentuklah kemudian pasar bersama dan harmonisasi kebijakan perminyakan keenam negara Arab.

Skema persekutuan strategis Amerika-Inggris dengan keenam negara arab tersebut harus ditelusur melalui skema model penjajahan ala Inggris sejak 1776. Melalui apa yang disebut sebagai British East India Company, Kuwait dijadikan basis dan markas kekuasaan Kerajaan Inggris dalam mengendalikan seluruh kawasan Timur Tengah.

Berarti sejak abad ke-16 Kuwait sudah dipandang Inggris sebagai wilayah yang cukup strategis. Sejak 1917, Inggris mulai memindahkan dukungannya kepada dinasti Ibnu Saud dari Arab Saudi melalui momentum persekutuan untuk mengalahkan dinasti Ottoman dari Turki.

Di sinilah bermula campur tangan pengusaha Inggris Rothschild dengan mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi di tanah Palestina. Bagi Rothschild, tujuan utamanya bukan mendukung Yahudi, melainkan penguasaannya atas kawasan minyak di Timur Tengah.

Menyusul kekalahan Imperium Ottoman Turki, beberapa negara arab kemudian jatuh ke tangan Inggris seperti Irak, Jordan dan Arab Saudi lewat dinasti Ibnu Saud.

Pada 1922, Arab Saudi mendapatkan kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris melalui The Treaty of Jeddah. Sejak itu, praktis Arab Saudi menguasai beberapa kawasan di Timur Tengah dengan dukungan sepenuhnya Inggris. Setelah menganeksasi Riyadh, kemudian mencaplok Madina dan Mekkah yang sebelumnya dikuasai dinasti Hashemite.

Melalui perjanjian yang dikenal The San Remo Agreement, kawasan minyak Timur Tengah dibagi antara kedua negara Eropa . Beberapa pengusaha minyak besar Amerika yang berada dalam kepemilikan Rockefeller mulai merajalela seperti Exxon Mobil, Chevron, dan Texaco kemudian bergabung dengan British Petroleum, Royal Dutch/Shell yang berada dalam kepemilikan keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Belanda.

Sementara itu, Iraqi Petroleum Company dan The Iranian Consortium didominasi oleh beberapa perusahaan minyak Eropa, sedangkan Arab Saudi berada dalam cengkeraman beberapa konglomerat minyak Amerika.

Singkat cerita, keenam negara Teluk yang mulai dilepas sepenuhnya sebagai negara merdeka antara 1961 dan 1971, sejatinya merupakan alat monopoli dari dua pengusaha minyak Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild.

Dan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, termasuk yang sedang bergolak di Libya dan Bahrain sekarang ini, merupakan bagian dari operasi siluman yang merupakan hajatan kedua pengusaha minyak tersebut. (IRIB/theglobal-review/Hendrajit/PH)


Sumber :www.indonesian.irib.ir
Artikel Terkait
» Tujuan Akhir Koalisi Di Libya Tak Jelas
» Dewan Kerjasama Teluk Kreasi Rockefeller-Rothschild Untuk Kuasai Monopoli Minyak Timur Tengah
» Pergolakan di Jalur Sutra, Pilihan Menuju Timur Tengah Raya atau Timur Tengah Islami?



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

TNI Belum Berencana Kirim Pasukan ke Marawi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »