» “Kegenitan Geopolitik” » Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara


Hukum
07-06-2017
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Enam tersangka kasus suap DPRD Jatim ini berasal dari kalangan DPRD dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).


Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, tiga dari enam tersangka itu adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, staf DPRD Santoso, dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. "Ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka penerima suap," kata dia di kantor KPK, Selasa, 6 Juni 2017.

Tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Keenam tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 5 Juni 2017. Basaria mengatakan OTT dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya suap yang dilakukan para kepala dinas kepada Basuki terkait pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur.

Saat OTT penyidik menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki. "Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua," ujar Basaria.

Ia menjelaskan ada dugaan para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur.

Basaria mengatakan pada 26 Mei 2017 Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. "Ini pemberian pada triwulan pertama," kata Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus suap DPRD Jatim ini, namun belum ditangkap. Dia adalah mantan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang telah berpindah ke komisi lain. Laode tak mau menyebut nama ataupun inisialnya. "Sebaiknya dia segera datang ke KPK atau datangi polisi setempat," katanya.

Laode menyayangkan suap-suap semacam ini masih dilakukan oleh dinas-dinas di daerah kepada anggota di DPRD. Ia menyebut, komitmen memberi uang ini tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi masif dilakukan oleh dinas-dinas di seluruh Indonesia. "KPK mengimbau agar jangan dilakukan lagi dan apabila ada DPR yang meminta sesuatu supaya tidak mengikuti permintaan tersebut," ujarnya.



Artikel Terkait
» Tim Polri Berangkat ke Sudan Rabu Malam
» PROSES HUKUM KASUS AHOK, BISAKAH MENJADI SOLUSI DAMAI?
» Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, "Saya Tidak Kaget, Saya Diincar"
» Ketua Komisi A DPRD Kebumen Ditahan KPK



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
HMI Cabang Padang: Keluarkan Israel dari Keanggotaan PBB

Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »