» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Hukum
07-06-2017
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Enam tersangka kasus suap DPRD Jatim ini berasal dari kalangan DPRD dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).


Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, tiga dari enam tersangka itu adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, staf DPRD Santoso, dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. "Ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka penerima suap," kata dia di kantor KPK, Selasa, 6 Juni 2017.

Tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Keenam tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 5 Juni 2017. Basaria mengatakan OTT dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya suap yang dilakukan para kepala dinas kepada Basuki terkait pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur.

Saat OTT penyidik menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki. "Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua," ujar Basaria.

Ia menjelaskan ada dugaan para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur.

Basaria mengatakan pada 26 Mei 2017 Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. "Ini pemberian pada triwulan pertama," kata Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus suap DPRD Jatim ini, namun belum ditangkap. Dia adalah mantan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang telah berpindah ke komisi lain. Laode tak mau menyebut nama ataupun inisialnya. "Sebaiknya dia segera datang ke KPK atau datangi polisi setempat," katanya.

Laode menyayangkan suap-suap semacam ini masih dilakukan oleh dinas-dinas di daerah kepada anggota di DPRD. Ia menyebut, komitmen memberi uang ini tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi masif dilakukan oleh dinas-dinas di seluruh Indonesia. "KPK mengimbau agar jangan dilakukan lagi dan apabila ada DPR yang meminta sesuatu supaya tidak mengikuti permintaan tersebut," ujarnya.



Artikel Terkait
» Tim Polri Berangkat ke Sudan Rabu Malam
» PROSES HUKUM KASUS AHOK, BISAKAH MENJADI SOLUSI DAMAI?
» Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, "Saya Tidak Kaget, Saya Diincar"
» Ketua Komisi A DPRD Kebumen Ditahan KPK



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Holding BUMN dan Bancakan Kekuasaan

Federasi Nusantara dan Segala Hal yang Perlu Diperjuangkan

Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »