» Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing » Strategi Geopolitik Arab Saudi Gandeng Jepang-Indonesia-Cina Amankan Jalur Sutra


Internasional
08-01-2017
Pemerintah Turki Pecat 8.000 Pegawai Negeri pascapercobaan kudeta

Pemerintah Turki memecat lebih dari 8.000 pegawai negeri dari kalangan militer, kepolisian dan sipil atas dugaan memiliki kaitan dengan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) pasca-percobaan kudeta pada Juli 2016, demikian laporan jaringan televisi CNN Turki.


Berdasarkan tiga undang-undang yang dikeluarkan pada Jumat malam (6/1), sebanyak 1.699 personel dibebastugaskan dari Kementerian Kehakiman, termasuk delapan anggota Dewan Negara dan satu anggota Dewan Pemilihan Agung.

Direktorat Jenderal Keamanan juga memecat 2.687 pegawai, termasuk 53 komisioner tinggi dan 919 kepala pegawai.

CNN Turki melaporkan bahwa 763 personel Angkatan Bersenjata Turki juga dipecat sehingga jumlah keseluruhan yang dicopot dari lembaga itu sebanyak 6.517 orang.

Kalangan akademisi tidak terkecuali, dengan 786 orang dibebastugaskan dari universitas-universitas di seluruh negeri. Mereka terdiri dari 631 akademisi dan 155 anggota staf administrasi.

Sebagai tambahan, 838 pegawai Kementerian Kesehatan juga dipecat, sementara itu 83 perhimpunan dan yayasan dibekukan.

Selain itu, CNN Turki mencatat, 276 orang yang pernah dicopot berdasarkan keputusan sebelumnya, kini dikembalikan ke posisi pekerjaan mereka semula.

Dalam bidang informasi, Pemerintah Turki membredel 11 surat kabar, sebagai yang menjadi bagian dari penyelidikan sudah diperbolehkan terbit kembali.

Menurut UU baru, warga-warga Turki di luar negeri dan tidak memenuhi panggilan yang dikeluarkan pengadilan atau kejaksaan dalam waktu 90 hari kemungkinan akan kehilangan kewarganegaraannya.

Dekrit-dekrit itu juga menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mengakses keterangan jati diri para pengguna Internet untuk tujuan penyelidikan kejahatan dunia maya.

Perundang-undangan baru dikeluarkan sebagai bagian dari status darurat yang dinyatakan Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Ergogan yang sempat menghadapi percobaan kudeta militer pada Juli 2016.



Artikel Terkait
» 75 Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional Dievaluasi
» Iran Kecam Perpanjangan Sanksi AS
» Aung San Suu Kyi Urung ke Indonesia Akibat Demo Rohingya
» Poros Perlawanan, Blok Timur, Axis of Resistance
» Kemenangan Trump Untungkan Rusia, Suriah dan Mesir



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Waspadai Eskalasi Propaganda Aktivis Pro Papua Merdeka

Menyoal Manuver Vanuatu dan Solomon Islands dalam Isu Papua

Akankah Teroris Menjadi Ancaman Nyata Selamanya di Kehidupan Kita

Amerika Mulai Kerahkan Pesawat Tempur Tanpa Awak ke Korsel

PM Jepang Minta Raja Salman Dukung Aramco di Bursa efek Tokyo

Peringatan ke-62 KAA akan Digelar Pekan Literasi

PMPP TNI Latih 20 Diplomat Uni Eropa

Bali Intensifkan Promosi Pariwisata ke Arab Saudi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »