» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Internasional
08-01-2017
Pemerintah Turki Pecat 8.000 Pegawai Negeri pascapercobaan kudeta

Pemerintah Turki memecat lebih dari 8.000 pegawai negeri dari kalangan militer, kepolisian dan sipil atas dugaan memiliki kaitan dengan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) pasca-percobaan kudeta pada Juli 2016, demikian laporan jaringan televisi CNN Turki.


Berdasarkan tiga undang-undang yang dikeluarkan pada Jumat malam (6/1), sebanyak 1.699 personel dibebastugaskan dari Kementerian Kehakiman, termasuk delapan anggota Dewan Negara dan satu anggota Dewan Pemilihan Agung.

Direktorat Jenderal Keamanan juga memecat 2.687 pegawai, termasuk 53 komisioner tinggi dan 919 kepala pegawai.

CNN Turki melaporkan bahwa 763 personel Angkatan Bersenjata Turki juga dipecat sehingga jumlah keseluruhan yang dicopot dari lembaga itu sebanyak 6.517 orang.

Kalangan akademisi tidak terkecuali, dengan 786 orang dibebastugaskan dari universitas-universitas di seluruh negeri. Mereka terdiri dari 631 akademisi dan 155 anggota staf administrasi.

Sebagai tambahan, 838 pegawai Kementerian Kesehatan juga dipecat, sementara itu 83 perhimpunan dan yayasan dibekukan.

Selain itu, CNN Turki mencatat, 276 orang yang pernah dicopot berdasarkan keputusan sebelumnya, kini dikembalikan ke posisi pekerjaan mereka semula.

Dalam bidang informasi, Pemerintah Turki membredel 11 surat kabar, sebagai yang menjadi bagian dari penyelidikan sudah diperbolehkan terbit kembali.

Menurut UU baru, warga-warga Turki di luar negeri dan tidak memenuhi panggilan yang dikeluarkan pengadilan atau kejaksaan dalam waktu 90 hari kemungkinan akan kehilangan kewarganegaraannya.

Dekrit-dekrit itu juga menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mengakses keterangan jati diri para pengguna Internet untuk tujuan penyelidikan kejahatan dunia maya.

Perundang-undangan baru dikeluarkan sebagai bagian dari status darurat yang dinyatakan Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Ergogan yang sempat menghadapi percobaan kudeta militer pada Juli 2016.



Artikel Terkait
» 75 Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional Dievaluasi
» Iran Kecam Perpanjangan Sanksi AS
» Aung San Suu Kyi Urung ke Indonesia Akibat Demo Rohingya
» Poros Perlawanan, Blok Timur, Axis of Resistance
» Kemenangan Trump Untungkan Rusia, Suriah dan Mesir



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Kaji Ulang Makna Globalisasi dan Implementasinya

China dan Rusia sepakat balas penempatan rudal AS di Korsel

Imigrasi Bekasi Deportasi 9 WNA China

Jasa Presiden Soekarno buat bangsa Indonesia

RESENSI: Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Partai Berkuasa di Hungaria Ingin Usir "LSM George Soros"

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »