» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Internasional
27-12-2016
75 Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional Dievaluasi

Sebanyak 233 organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia, sebanyak 112 di antaranya keanggotaan Indonesia memang bersifat strategis dan permanen. Pemerintah Indonesia juga akan mengevaluasi 75 keanggotaan yang. Alasannya, satu diantaranya karena dana keikutsertaan yang terlampau besar.


“Kemudian ada 46 keanggotaan yang bersifat teknis yang juga akan dilanjutkan, dan ada 75 keanggotaan yang perlu dilakukan evaluasi,” kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada wartawan usai di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Kabanya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri serta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap 75 keanggotaan Indonesia di organisasi internasional.

“Intinya kalau memang tidak diperlukan, kita akan keluar, karena ini berkaitan dengan anggaran dan yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat. Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan, kebutuhan kita,” ungkap Pramono.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, bahwa pemerintah harus membayar sekitar Rp 400 miliar per tahun sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota 236 (termasuk 3 yang baru) internasional.

Menlu menjelaskan, dari 236 organisasi itu, hanya beberapa saja yang dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sebagian besar ada di kementerian dan lembaga teknis. Hanya pada saat membayar maka dompetnya itu dititipkan di Kemlu.

“Jadi dari aspek kebutuhan, kepentingan, assessment manfaatnya itu dilakukan di kementerian/lembaga teknis, tetapi pada saat pembayaran kontribusi itu, uangnya dititipkan di budget-nya kementerian luar negeri,” kata Menlu.

Mengenai evaluasi yang diinginkan Presiden Jokowi, Menlu menjelaskan, bahwa di tingkat menteri sudah pernah dilakukan duduk bersama untuk koordinasi. Namun dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tadi, maka koordinasi akan dilakukan di level Menteri Koordinator (Menko).

Menlu tidak bisa menyebutkan berapa organisasi yang akan dilepas keanggotaannya oleh Indonesia, karena masih akan dilakukan evaluasi pada minggu depan. (TGR07/KLNRI)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Panglima TNI: Tujuh Langkah untuk Menguasai Indonesia

Mengapa China Bersemangat Membangun Infrastruktur di Indonesia?

Tentara Filipina Tewaskan 10 Aktivis Garis Keras Guna Bebaskan Sandera

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »