» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Ekonomi dan Bisnis
02-12-2016
ASEAN RCEP Dinilai Rugikan Indonesia
Pada awal bulan Desember ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah perundingan ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Demikian kata Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, pada pembukaan diskusi mengkritisi mega FTA (Free Trade Agreements) di Jakarta, Senin (28/11/16).

Rachmi mengatakan, RCEP adalah sebuah inisiatif perjanjian perdagangan bebas antara antara 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra lembaga (China, Australia, Selandia baru, Korea Selatan, Jepang dan India).
 
“Namun, jangan salah, setiap perundingan perdagangan bebas, termasuk ASEAN RCEP, selalu mensyaratkan adanya kebijakan baru pemerintah yang mendukung investasi dan menghapuskan kebijakan yang menghambat investasi,” jelasnya, “Inilah kemudian yang menjadikan perjanjian perdagangan bebas tidak hanya berpengaruh pada ekspor-impor namun juga berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, pelayanan publik dan sebagainya.”
 
Rachmi mencontohkan, dalam perundingan RCEP mengadopsi ISDS (Investor-state dispute settlement).
 
“ISDS adalah instrumen hukum internasional umum yang memberikan investor hak penyelesaian sengketa terhadap pemerintah asing,” jelas Rachmi, “Meski ISDS sering dikaitkan dengan arbitrase internasional di bawah peraturan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes of the World Bank), ISDS justru lebih sering terjadi di bawah pengawasan pengadilan arbitrase internasional yang diatur oleh serangkaian peraturan dan/atau lembaga seperti London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, Hong Kong International Arbitration Centre, atau UNCITRAL Arbitration Rules.”
 
Kasus di beberapa negara, lanjut Rachmi, ISDS digunakan perusahaan investor untuk menggugat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup bagi warganya. “Di Amerika Serikat dan Jerman pernah ada kasus pemerintah digugat investor karena kebijakan perlindungan lingkungan hidupnya dianggap menghambat investasi,” tegasnya, “Singkatnya, RCEP yang didalamnya ada ISDS adalah mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia.”
 
Celakanya, lanjut Rachmi, meskipun berdampak buruk secara meluas bagi masyarakat, perundingan RCEP ini dilakukan secara tertutup. “Pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup mengenai apa saja yang sebenarnya dirundingkan di RCEP,” jelasnya, “Proses perundingan RCEP ini jelas tidak demokratis.”

Sumber :liputanislam.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Panglima TNI: Tujuh Langkah untuk Menguasai Indonesia

Mengapa China Bersemangat Membangun Infrastruktur di Indonesia?

Tentara Filipina Tewaskan 10 Aktivis Garis Keras Guna Bebaskan Sandera

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »