» Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing » Strategi Geopolitik Arab Saudi Gandeng Jepang-Indonesia-Cina Amankan Jalur Sutra


Isu Hangat
26-11-2016
Seminar Terbatas GFI dan Vox Muda (5 Desember 2016)
MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN KEMBALI POLITIK LUAR NEGERI RI YANG BEBAS DAN AKTIF

Term of Reference SEMINAR TERBATAS Seminar Terbatas Global Future Institute (GFI) dan Vox Muda (Komunitas Mahasiswa Universitas Nasional),  Senin 5 Desember 2016

 
Sebenarnya sejak 1972 Dr Daoed Joesoef, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan di era pemerintahan Suharto, yang juga dikenal sebagai budayawan yang punya wawasan dan pemahaman yang luas terhadap masalah-masalah internasional, pernah memprediksi bahwa akan terjadi  pergeseran percaturan politik internasional dari atlantik ke kawasan Asia.

Hanya saja yang mungkin luput dari prediksi Pak Daoed, tren perkembangannya kemudian malah jauh lebih dinamis dari prakiraan semula. Betapa persaingan global antara Amerika Serikat versus Cina dan Rusia yang semakin  menajam di era pasca Perang Dingin, pula mulai bergeser dari Daerah Jantung (Heartland) di kawasan Timur-Tengah dan Asia Tengah, ke Asia Pasifik.

Dengan demikian, Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, menjadi sentra geopolitik yang menjadi sasaran dan medan tempur baru antara Amerika Serikat versus Cina. Bagi Indonesia, yang sejak awal kemerdekaan menganut azas Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif, sejatinya tren global tersebut merupakan momentum yang amat bagus untuk memotori kembali penyusunan Strategi Perimbangan Kekuatan Baru di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN.

Berarti, Indonesia harus merevitalisasikan kembali Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif seraya mengingatkan kembali negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempertahankan terus Netralitas ASEAN.

Menyusul berakhirnya US-ASEAN Summit di California, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, nampaknya ada tekanan yang cukup kuat baik dari Washington maupun dari dalam negeri kita sendiri, agar Indonesia dan ASEAN lebih berkiblat kepada Amerika dan blok Uni Eropa dibandingkan Cina, Rusia dan India. Sehingga sempat ada desakan kuat kepada pemerintah Indonesia agar ASEAN Dialog Partnership dengan Cina, Rusia dan India, dikurangi intensitasnya cukup dua tahun sekali, atau bahkan jika dimungkinkan, ditiadakan sama-sekali.

Jika Indonesia menyerah terhadap desakan dari Amerika dan blok Barat, maka bisa jelas ini akan mengancam Netralitas ASEAN dan pelaksanaan Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif. Namun, lepas dari trend yang mengkhwatirkan tersebut, hal ini membuktikan bahwa pergeseran pesaingan global antar negara-negara adikuasai pada kenyataannya memang sudah beralih ke kawasan Asia-Pasifik dan utamanya Asia Tenggara. Kedua, pula hal ini menggambarkan dengan terang-benderang bahwa Amerika Serika dan blok Barat yang tergabung dalam Uni Eropa, mulai menaruh kekhawatiran yang cukup besar bahwa persekutuan strategis Cina-Rusia, ditambah lagi India yang bersama-sama dengan Brazil telah menjalin persekutuan strategis dengan Cina dan Rusia, pada perkembangannya akan semakin menjalin kerjasama-kerjasama strategis yang semakin solid dengan ASEAN sebagai mitra strategis.

Bagi Indonesia, yang pada April 1955 memotori terbentuknya Solidaritas bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika melalui terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, maupun Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Beograd pada 1961, sepertinya harus kembali kepada konsepsi Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif. Karena untuk memotori penyusunan Strategi Perimbangan di Asia Tenggara menyusul bergesernya persaingan global negara-negara adikuasa di Asia Tenggara, para stakeholders kebijakan luar negeri RI harus dijiwai oleh Dasa Sila Bandung 1955 dan komitmen Gerakan Non Blok 1961.

Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif sebagaimana dimaksud dalam kerangka pemikiran ini adalah, Bebas. Dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif. Artinya di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif, dalam menjabarkan tantangan global dan nasional yang kita hadapi sekarang. Juga dapat didefinisikan: “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok."

Juga bisa diartikan Bebas dalam artian tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis secara giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. 

Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang mencetuskan untuk pertama-kalinya konsepsi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada 1948,  di tengah polarisasi dua kekuataan global yang ketat bersaing yakni Blok Barat dan Blok Timur. Dalam Perang Dingin (1947-1991), ketika itu Barat dikuasai Amerika Serikat (AS) sedang Timur oleh Uni Soviet. 

Gagasan Bung Hatta tentang bebas aktif bukanlah dimaksud agar Indonesia mau cari amanya saja atau cari selamat, bukan asal tidak di kiri atau tak ke kanan, atau netral tidak memihak siapapun, tetapi semata-mata lebih ditujukan pada menjabarkan kepemilikan jati diri atas prinsip, watak dan warna politik  Indonesia itu tersendiri. Dengan kata lain, Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif harus diabdikan untuk melayani apa yang menjadi hajat sesunguhnya masyarakat Indonesia. Dalam konteks zaman kala itu, yaitu kemerdekaan Indonesia lepas dari belenggu Belanda. 

Dalam konteks zaman sekarang yang sejatinya komunitas internasional sedang dihadapkan pada suatu skema Kutub Tunggal alias Unipolar yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa, maka para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI sudah saatnya menjabarkan konsepsi Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif atas dasar dengan didasari  gagasan untuk membendung dan menetralisasikan skema Uni Polar AS dan Uni Eropa tersebut. 

Dan di atas itu semua, melalui watak politik bebas aktif sejatinya terkandung misi dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menghapus segala bentuk imperialisme dan kolonialisme baik berupa penjajahan fisik negara atas negara lain, maupun dalam wujud penjajahan lain dalam kemasan baru atau model baru yang coba mereka lestarikan di muka bumi.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, kami dari Global Future Institute mendesak Kementerian Luar Negeri maupun para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI pada umumnya, agar tetap menjaga netralitas Politik Luar Negeri RI sehingga tidak condong ke salah satu kutub. Atas dasar kerangka pemikiran tersebut di atas, maka para pemangku kebijakan luar negeri RI baik Kementerian Luar Negeri maupun kementerian-kementerian terkait, untuk secara imajinatif mengimplementasikan Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif, sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman yang kita hadapi dewasa ini. Baik terkait perkembangan politik internasional di kawasan Asia Pasifik, Timur-Tengah, Semenanjung Korea, Afrika Utara, Eropa Barat dan Eropa Timur, dan barang tentu, Amerika Serikat dan Amerika Latin.  Maupun dalam menyikapi berbagai isu global seperti krisis Suriah, Ketegangan di Irak dan Turki, Kemandirian Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai aspirasi negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, Ketegangan antara Amerika Serikat-Uni Eropa dalam krisis Cremea dan sebagainya.

Atas latarbelakang dan pemikiran tersebut di atas, maka  kami dari Global Future Institute bersama Fox Muda, bermaksud untuk menggelar seminar terbatas dengan tema: MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN KEMBALI POLITIK LUAR NEGERI RI YANG BEBAS DAN AKTIF. Pada hari Senin, 5 Desember 2016, di Wisma Daria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Untuk mendalami, menyerap dan mencari masukan dari berbagai stakeholders (Pemangku Kepentingan) Kebijakan Luar Negeri RI, baik dari kalangan pemerintahan maupun berbagai komponen strategis masyarakat. Seperti unsur-unsur perguruan tinggi, Lembaga-Lembaga Kajian, Pengusaha, Media Massa, DPRI-RI Komisi I, para mantan diplomat Kemenlu, berbagai Organisasi Kemasyarakatan baik keagamaan maupun pemuda-mahasiswa, dan lain sebagainya.

Adapun makalah dari para narasumber dan peserta aktif maupun hasil akhir dari seminar terbatas tersebut, akan kami himpun dalam Jurnal Edisi ke-10 The Global Review Quarterly, secara komprehensif dan terintegrasi. 

Jakarta, 25 November 2016

 




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Waspadai Eskalasi Propaganda Aktivis Pro Papua Merdeka

Menyoal Manuver Vanuatu dan Solomon Islands dalam Isu Papua

Akankah Teroris Menjadi Ancaman Nyata Selamanya di Kehidupan Kita

Amerika Mulai Kerahkan Pesawat Tempur Tanpa Awak ke Korsel

PM Jepang Minta Raja Salman Dukung Aramco di Bursa efek Tokyo

Peringatan ke-62 KAA akan Digelar Pekan Literasi

PMPP TNI Latih 20 Diplomat Uni Eropa

Bali Intensifkan Promosi Pariwisata ke Arab Saudi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »