» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Internasional
03-11-2016
Di Mana Netralitas PBB dalam Krisis Yaman ?
Kementerian luar negeri Yaman menyatakan, utusan khusus Sekjen PBB urusan Yaman, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed dalam sidang Dewan Keamanan menuding pihak Yaman menentang peta jalan PBB mengenai solusi damai di Yaman, padahal faktanya delegasi nasional Yaman justru menegaskan perundingan sebagai jalan untuk meretas solusi damai di negara Arab itu.

Prakarsa PBB mengenai solusi keluar dari krisis Yaman tidak diumumkan secara rinci. Tapi secara umum, berdasarkan prakarsa tersebut, jika tercapai kesepakatan para pihak di Yaman, kepemimpinan baru diserahkan melalui konsensus  dari Abd Rabbuh Mansur Hadi, dan seluruh wewenang Hadi diserahkan kepadanya.
 
Kementerian luar negeri Yaman dalam statemennya menyinggung kejahatan selama 19 bulan koalisi Arab pimpinan Saudi terhadap Yaman, sekaligus mengkritik sikap bungkam PBB dan publik dunia terhadap aksi kejahatan tersebut yang masih berlanjut hingga kini.
 
Agitasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan pendukungnya menyebabkan prakarsa yang disampaikan PBB tidak adil dan berpihak terhadap Riyadh. Akhirnya, PBB justru menjadi perpanjangan tangan Arab Saudi dan antek-anteknya.
 
Sikap pasif PBB dalam menyikapi berlanjutnya pembunuhan warga sipil Yaman dalam agresi militer koalisi Arab yang dipimpin Saudi sangat berbahaya dan bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya organisasi bangsa-bangsa dunia ini. PBB alih-alih menjadi juru damai, justru mengambil peran sebagai sekutu agresor, yang bertentangan dengan piagamnya sendiri.
 
Keputusan dan aksi yang dilakukan PBB terhadap krisis Yaman selama ini mencerminkan besarnya pengaruh intervensi politik AS dan Arab Saudi di organisasi internasional itu.
 
Oleh karena itu, para analis politik berkeyakinan bahwa rendahnya peran PBB dalam penyelesaian krisis Yaman bermakna bahwa AS secara terbuka dan resmi mengambil alih berkas tersebut, dan secara langsung menjalankan kebijakan yang menguntungkan kepentingan Washington dan sekutunya. Tentu saja, masalah ini menyebabkan Washington semakin arogan dalam menyikapi masalah krisis Yaman.
 
Sebagai salah satu pemain internasional kunci dalam penyelesaian krisis regional dan internasional, PBB dan institusi yang berafiliasi dengannya seharusnya bersikap netral dan mengambil kebijakan yang adil dan tidak memihak. Tapi, jika menilik rekam jejak dalam masalah Yaman, tampaknya rapor kinerja PBB tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan.
 
Salah satu yang paling parah adalah ketidakmampuan PBB mencegah berlanjutnya kejahatan Arab Saudi terhadap Yaman. Padahal laporan PBB sendiri menunjukkan begitu banyak korban jiwa dari pihak sipil Yaman, termasuk anak-anak dan perempuan.
 
Selama ini salah satu langkah penting yang telah dilakukan utusan Sekjen PBB urusan Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed adalah menggelar perundingan nasional Yaman. Tapi, pertemuan tersebut gagal membuahkan hasil, karena dijegal oleh Saudi dan AS.
 
Sekjen PBB pernah memasukkan nama Arab Saudi sebagai pelanggar hak anak dalam krisis Yaman, tapi kemudian dianulir karena Riyadh mengancam akan menghentikkan bantuannya kepada PBB.
 
Meskipun Arab Saudi melakukan tiga kejahatan besar sesuai kriteria pengadilan pidana internasional, yaitu: kejahatan terhadap kemanusian, kejahatan terhadap perdamaian dan kejahatan perang, tapi berkat dukungan Barat, terutama AS, rezim Al Saud justru menjadi anggota dewan HAM PBB. Dengan fakta-fakta ini, masihkah bisa berharap PBB akan netral dan tidak memihak kepentingan Riyadh dalam krisis Yaman. 

Sumber :parstoday.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Pembentukan Citra Negatif Indonesia di Luar Negeri

Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif

ASEAN-Kanada Sepakat Perkuat UMKM dan Lindungi Pekerja Migran

Wikipedia segera Disaingi Ensiklopedia Daring China

Kuba Pasar Potensial bagi Amerika Serikat

Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »