» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Internasional
13-10-2016
Belasan Negara Blokir Hak LGBT dalam Perencanaan Kota PBB

Sebuah kelompok 17 negara yang dipimpin Belarusia telah memblokir sebuah rencana untuk menyertakan hak kaum gay, lesbian dan transgender (LGBT) dalam sebuah strategi perkotaan baru yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).


Kanada yang didukung oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Meksiko, telah mendorong agar pengakuan bagi kaum LGBT dan keberadaan homofobia disertakan dalam sebuah dokumen kebijakan yang akan diselesaikan pada konferensi tingkat tinggi PBB di Ekuador pekan depan.

Rencana Perkotaan Baru PBB adalah perjanjian tidak mengikat untuk mengatasi tantangan yang berkembang pesat di kota-kota secara global dan akan disahkan di Habitat III, Quito, Ekuador. Agenda PBB itu akan menetapkan pedoman bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan selama 20 tahun ke depan.

Pengakuan bagi hak masyarakat LGBT dan keberadaan homofobia dinilai akan menjadi langkah signifikan dari PBB. Saat ini, 76 negara menganggap hubungan sesama jenis sebagai tindakan ilegal dan, di tujuh negara, hubungan seperti itu bisa dikenakan hukuman mati.

Akan tetapi, narasumber mengatakan kampanye yang dilancarkan dibalik layar oleh Belarusia, yang didukung oleh berbagai negara termasuk Rusia, Mesir, Qatar, Indonesia, Pakistan dan Uni Emirat Arab, berujung hanya pada pencantuman kota-kota yang "ramah pada keluarga".

Juru bicara pemerintah Kanada Josh Bueckert mengatakan pemerintah Kanada "berjuang keras" agar hak-hak gay serta homofobia resmi diakui dan bersikeras bahwa "yang paling rentan dan kurang beruntung" harus diperhatikan.

"Kami tidak bisa berbicara soal sikap negara-negara lainnya dalam negosiasi deklarasi untuk Rencana Perkotaan Baru... Sayangnya, komunitas LGBTQ2 ditinggalkan," kata Bueckert pada Thomson Reuters Foundation.

Pada bagian dari "Seruan untuk Bertindak" dalam dokumen itu, pengakuan hak dari kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dan kerentanan khusus di kota-kota besar termasuk perempuan dan anak perempuan, kaum difabel, masyarakat adat, tunawisma, penghuni daerah kumuh, pengungsi dan pemuda, namun tidak menyebutkan kaum LGBT.

Negosiasi untuk merumuskan Rencana Baru Perkotaan telah dilaksanakan selama berbulan-bulan di seluruh dunia.

Pertemuan-pertemuan terakhir, sebelum konferensi pekan depan yang diperkirakan akan diikuti 30 ribu delegasi, telah dilangsungkan di New York pada Agustus dan di Surabaya, Indonesia, pada Juli.

Pemerintah Indonesia menyatakan pada Agustus bahwa tidak ada "tempat" bagi gerakan LGBT di Nusantara.

Para narasumber mengatakan bahwa pada hari kedua perbincangan di Surabaya, kata-kata "ramah keluarga" muncul dari delegasi Belarusia sebagai pilihan yang lebih disukai dan Rusia serta Mesir mendukung perubahan itu.

Akan tetapi, anggota delegasi Belarusia tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Sementara itu, pernyataan resmi dari Belarusia menekankan kebutuhan untuk mengutamakan keluarga dalam Agenda Pembanguna PBB pasca-2015 dan mengatakan pernyataan itu dibuat atas nama 17 negara.

Daftar dari negara-negara tersebut juga termasuk Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Arab Saudi, Somalia, Iran dan Zimbabwe. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa kelompok itu ingin menegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit alami dan mendasar dalam masyarakat.

"Kami yakin hak asasi wanita dan pria, anak-anak dan orang dewasa dan penyandang cacat, bisa menjadi yang terbaik untuk dimajukan dan dilindungi dalam lingkungan yang ramah keluarga," kata dia.

Ketua Komunitas Internasional Women Transforming Cities dan mantan Dewan Kota Vancouver Ellen Woodsworth adalah sosok yang memprakarsai desakan Kanada untuk memasukan hak kaum gay dalam dokumen.

Dia mengatakan bahwa dirinya terkejut ketika dia pertama kali menyampaikan ide itu dan dianjurkan untuk melupakannya karena Rusia diduga akan menghancurkan rencana itu. Ia kemudian dikabari bahwa Rusia memang mendukung pernyataan Belarusia.

"Perkotaan adalah tempat banyak warga LGBT berada, namun banyak negara tidak hanya menghadapinya secara acuh tapi dengan kekerasan yang ekstrem. Sungguh sulit dipercaya bahwa dokumen seperti ini tidak memuat perlindungan terhadap diskriminasi orientasi seksual," kata dia seperti dilansir Reuters.



Artikel Terkait
» Permusuhan AS Terhadap Rusia Mengancam Kemanan Nasional
» Rusia Muak Dibawa-bawa dalam Kampanye Pemilu di AS
» Pembunuh Ulama di New York Tertangkap, Berawal dari Kasus Tabrak Lari
» Menteri Jerman: Kelompok ISIS Dibiayai oleh Qatar



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Panglima TNI: Tujuh Langkah untuk Menguasai Indonesia

Mengapa China Bersemangat Membangun Infrastruktur di Indonesia?

Tentara Filipina Tewaskan 10 Aktivis Garis Keras Guna Bebaskan Sandera

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »