» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Ekonomi dan Bisnis
24-03-2010
Perekonomian Yunani
Yunani, Bom Waktu Kejatuhan Uni Eropa
Penulis : Rachmat Adhani

Akibat penyelesaian yang berlarut-larut, Yunani akhirnya membuka opsi untuk mengundang Dana Moneter Internasional (IMF). Apalagi setelah Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan perlu ada sanksi tegas bagi negara yang melanggar ketentuan Uni Eropa mengenai kebijakan fiskal, seperti pembatasasn defisit dan utang. Bahkan sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari Uni Eropa.


Permintaan Yunani kepada Uni Eropa, menurut Perdana Menteri George Papandreou, bukanlah pinjaman langsung. Apa yang diinginkan Yunani adalah dukungan dalam menghadapi para spekulator di pasar keuangan, yang dituding membuat mereka terseret dalam krisis. Spekulator membuat biaya utang Yunani semakin mahal, sampai sulit dibayar.

Oleh karena itu, Yunani mengharapkan agar Uni Eropa mendukung, salah satunya dengan bentuk menjamin surat utang yang diterbitkan. Skema ini mirip seperti penerbitan Samurai Bond oleh Indonesia di pasar Jepang, yang dijamin oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Samurai Bond diterbitkan dengan rating dari JBIC, sehingga biaya penerbitan bisa ditekan. Skema seperti inilah yang diharapkan oleh Yunani dari negara-negara kuat di Uni Eropa, seperti Jerman atau Perancis.

Gertakan Yunani yang ingin mengundang IMF ini ternyata tidak mendapat respons yang cukup hangat. Padahal, awalnya Uni Eropa berkeras untuk mencegah keterlibatan IMF di Yunani. Kredibilitas Uni Eropa dipandang akan menurun apabila IMF ikut manangani masalah di wilayah mereka.

Uni Eropa awalnya menginginkan penyelesaian internal diantara mereka sendiri, seperti dengan bantuan finansial atau pembentukan European Monetary Fund (EMF). Namun, sepertinya Yunani tidak bisa menunggu terlalu lama karena mereka harus segera membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Jika Uni Eropa masih sibuk berdebat, mungkin IMF merupakan pilihan yang paling rasional.

Jerman, inisiator pembentukan EMF, kini justru berubah sikap. Saat ini, Jerman menyatakan terbuka apabila IMF ingin mengambil peran dalam penyelamatan Yunani. Jika diperlukan, intervensi IMF dinilai memang tidak bisa terhindarkan.

IMF memang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi. Namun bagi Uni Eropa, sepertinya penyelesaian secara internal diantara para anggota akan lebih baik, untuk lebih menjaga stabilitas mata uang euro yang memang berlaku secara kolektif. Karena apa yang dilakukan di suatu negara akan berdampak ke negara lain, karena mereka menggunakan mata uang yang sama.

Tidak ada yang lebih mengerti kondisi euro, kecuali para anggota Uni Eropa sendiri. Selain itu, jika sampai ada intervensi dari pihak eksternal, maka Uni Eropa tidak lagi dianggap sebagai kawasan yang penting oleh kekuatan ekonomi lain, seperti AS atau Asia.

Kredibilitas Uni Eropa Dipertaruhkan

Akan tetapi, pasar melihat bahwa penyelesaian masalah utang di Yunani sudah semakin jelas. Sikap Uni Eropa yang agak lamban ditutup dengan opsi pelibatan IMF. Lembaga pemeringkat Standard and Poors juga tidak jadi menurunkan rating utang Yunani. Saat ini, rating utang pemerintah Yunani adalah BBB+ untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook Yunani juga diubah dari CreditWatch menjadi Negative. Akibatnya, credit default swap (CDS) Yunani cenderung menurun setelah sempat melonjak akibat krisis utang ini. Setidaknya sudah ada satu titik terang bagi Yunani.

Para Menteri Keuangan Uni Eropa juga tetap pada pendirian tidak meberikan utang. Hal tersebut ditegaskan oleh dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, yaitu Jerman dan Perancis. Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada Yunani. Sementara Menteri Ekonomi Perancis Christine Lagarde menyebutkan bahwa keputusan untuk memberikan bantuan keuangan kepada Yunani masih terlalu dini.

Walau demikian, kemungkinan untuk memberikan bantuan langsung keuangan kepada Yunani tidak sepenuhnya tertutup. Uni Eropa masih membahas hal-hal prinsip dan kriteria kepantasan pemberian bantuan kepada Yunani. Selain itu, bantuan juga tidak akan diberikan jika Yunani tidak meminta. Yunani sendiri membutuhkan dana 53,2 miliar euro untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun ini.

Tidak bisa dipungkiri, masalah yang terjadi di Yunani dan beberapa negara lain memang memperlambat proses pemulihan ekonomi di Eropa. Di antara kawasan lain, Eropa merupakan salah satu yang paling lambat dalam mengalami pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan global.

Apabila masalah di Yunani bisa terselesaikan dengan cepat, maka efek coupling tidak akan menjalar lebih jauh ke sistem perekonomian global. Krisis bisa diisolasi dan tidak menyebar. Namun jika krisis tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan persepsi terhadap investasi di negara berkembang akan kembali menurun. Investor akan melepas portofolio mereka di negara-negara berkembang, mungkin termasuk Indonesia. (ap/afp/dni)



Artikel Terkait
» RI-Korsel Akan Bahas Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Investasi
» Krisis Ekonomi Tak Padamkan Keinginan Warga Bulgaria Berkunjung ke Indonesia
» Obama Akan Memilih 3 Kandidat Untuk Bank Sentral AS
» AIG Obral Aset Untuk Bayar Utang ke Pemerintah
» Ekonomi Eropa Diguncang Spekulasi Stimulus Yunani
» Perbankan Inggris Akan Ekspansi Besar-Besaran di Asia
» Forum Ekonomi Jeddah Usulkan Kebijakan Alternatif
» Kepercayaan Konsumen di Negara Maju Membaik
» Negara Asia Tenggara Siap Jual Obligasi Euro
» Jepang Hadapi Krisis Ketenagakerjaan Terburuk



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Holding BUMN dan Bancakan Kekuasaan

Federasi Nusantara dan Segala Hal yang Perlu Diperjuangkan

Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »