» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Internasional
10-12-2013
Trita Parsi, Iran dan Israel (I)
Penulis : Purkon Hidayat, Wartawan Kantor Berita IRIB dan Pengamat Timur Tengah

Tanggapan saya terhadap tulisan Dinna Wisnu (DW) berjudul “Harapan dari Teluk Persia" akan dibagi menjadi tiga tulisan. Bagian pertama difokuskan mengungkap literatur di Iran sendiri terkait klaim DW bahwa Iran dan Israel bekerjasama. Bagian kedua mengupas sumber yang dijadikan rujukan oleh DW yaitu Trita Parsia dengan mengulas papernya berjudul "Iran and Israel: The Avoidable War" dan bukunya,"Treacherous alliance:The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States". Bagian ketiga akan menelisik agenda diplomasi Iran-Israel yang diusung Trita Parsi dan kepentingan ekonomi politiknya sebagai Presiden dari National Iranian American Council (NIAC) dengan menggunakan Critical Discourse Analysis.


Kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman menjadi sorotan berbagai kalangan di dunia, termasuk media dan akademisi Indonesia. Koran Sindo tertanggal 28/11/2013 memuat tulisan Dinna Wisnu (DW) berjudul “Harapan dari Teluk Persia”, yang menelisik masalah tersebut.  

Direktur pascasarjana program diplomasi Universitas Paramadina ini melihat kesepakatan nuklir Iran di Jenewa sebagai sebuah harapan baru bagi dunia. Meski demikian, muncul penentangan yang sangat keras dari Israel dan penolakan secara tidak terbuka dari Arab Saudi. Selain keduanya, DW menyebut kubu Konsevatif di Iran sebagai pihak yang paling getol menentang perundingan nuklir Iran dengan enam kekuatan dunia. Ketiga kubu tersebut dipandang merupakan pihak-pihak yang selalu mendorong perang sebagai jalan untuk mengatasi masalah nuklir Iran. Mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang mewakili pandangan keras kaum konservatif Iran disebut-sebut sebagai pemicu ketegangan keras antara Israel dan Iran.

Statemen keras Ahmadinejad terhadap Israel dianggap oleh jebolan Ohio University ini bertentangan secara historis dengan kerjasama Iran dan Israel ketika meletus perang selama delapan tahun dengan Irak. DW menulis, "Kecaman-kecaman pedas dan penolakan atas berdirinya negara Israel yang selalu ada dalam setiap pidato Ahmadinejad di berbagai kesempatan sangat kontras dengan kerja sama Iran dan Israel saat Perang Iran-Irak 1980–1988, yaitu Israel banyak membantu memberikan peralatan dan nasihat militer kepada Iran.”

Dari statemen satu paragraf ini, saya mengajukan beberapa tanggapan mendasar.

Pertama, Iran dan Israel tidak mungkin bekerjasama, karena pembelaan Iran terhadap bangsa Palestina melawan Israel sejak kemenangan Revolusi Islam hingga kini merupakan bagian dari kebijakan umum politik luar negeri Republik Islam Iran. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Islam Iran Bab 10 mengenai Politik Luar Negeri pasal 152 dan 154. Selain itu pernyataan Imam Khomeini dan penerusnya Ayatullah Khamenei sebagai Pemimpin besar Revolusi Islam Iran menegaskan perlawanan terhadap Israel.

Jika lebih cermat membaca perjalanan sejarah Iran di era “Perang Pertahanan Suci” menghadapi Irak antara tahun 1980-1988, Republik Islam di era perang delapan tahun berada di bawah kepemimpinan Imam Khomeini, yang sangat keras dan tidak kompromis sama sekali terhadap Israel. Bagaimana mungkin terjadi kerjasama dengan Israel di masa itu sebagaimana yang diklaim DW dalam tulisannya. Sikap Imam Khomeini sangat jelas dan keras terhadap Israel. Imam Khomeini menyebut Israel sebagai rezim agresor, dan tidak mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Bahkan Bapak Revolusi Islam Iran ini menyebut Israel sebagai tumor ganas yang harus dilenyapkan. Imam Khomeini juga menyebut masalah Palestina dan perlawanan terhadap Israel sebagai masalah penting dunia Islam. Salah satu bentuk lain komitmen Imam Khomeini terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan Israel dibuktikan dengan ditetapkannya Jumat terakhir di bulan suci Ramadhan sebagai “Hari Quds Sedunia”, sebuah kampanye global pembebasan Baitul Maqdis dari tangan Israel yang terus diperjuangkan hingga kini, bukan hanya di Iran bahkan menjalar ke seluruh dunia.

Imam Khomeini dalam salah satu pernyataannya menyebut perlawanan terhadap Israel sebagai agenda Islam dan dunia Islam. “Kita harus menggalang kerjasama dengan seluruh bangsa dan pemerintahan Islam di dunia demi melawan Zionisme, melawan Israel, melawan rezim imperialis…,” (Shahifah Imam Khomeini jilid 1 hal 336). Lalu, bagaimana bisa DW menyebut Iran pernah bekerjasama dengan Israel dalam perang delapan tahun menghadapi rezim Saddam Irak. Pengakuan terhadap Israel sebagai negara saja tidak, bagaimana mungkin dua negara bisa disebut bekerjasama.

Setelah Imam Khomeini wafat, komitmen perlawanan Iran terhadap Israel terus berlanjut hingga ini. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei menyebut perlawanan terhadap Israel sebagai prinsip Iran dan umat Islam dunia. “Agenda Palestina bagi Republik Islam bukan sebuah taktik, tapi sebuah prinsip yang berpijak dari keyakinan Islam. Kita berkewajiban untuk mengeluarkan wilayah ini dari cengkeraman rezim agresor [Israel] dan negara pendukungnya di dunia, kemudian menyerahkannnya kepada bangsa Palestina; Inilah kewajiban agama; kewajiban seluruh Muslim; kewajiban seluruh pemerintah Islam; sekali lagi inilah kewajiban Islam.”(Pidato Ayatullah Khamenei, 25/5/1391 Hs).

Hingga kini dukungan pemerintah Iran terhadap Palestina melawan Israel masih terus dilakukan dengan memberikan bantuan finansial hingga militer. Kunjungan para pejabat tinggi Hamas seperti Ismail Haniyeh, Khaled Meshal dan lainnya beberapa tahun lalu menunjukkan komitmen Tehran membela bangsa Palestina melawan Israel. Selain itu, dukungan Iran terhadap Hizbullah Lebanon dan pemerintah Suriah bagian dari komitmen melawan Israel, karena dua kekuatan itu merupakan proxy war Iran menghadapi Israel.

DW menilai sikap keras Ahmadinejad atas Israel kontras dengan kerjasama Iran dan Israel di era perang dengan Irak selama delapan tahun antara tahun 1980-1988. Dari kalimat tersebut kita memahami ia membandingkan  periode pemerintahan Ahmadinejad dengan era masa perang delapan tahun yang diklaimnya pernah bekerjasama dengan Israel. Tampaknya, DW meloncat membandingkan sikap kabinet sembilan dan sepuluh di era Ahmadinejad yang keras terhadap Israel dengan periode perang delapan tahun antara tahun 1980-1988. Di antara rentang waktu itu ada beberapa kabinet Iran, di era Hashemi dan Khatami yang dilupakan DW dalam tulisannya. Meski keduanya dikenal lebih lunak terhadap Barat dalam kebijakan luar negerinya, tapi komitmen perlawanan terhadap Israel merupakan garis merah Iran yang tidak bisa diubah oleh siapapun, bahkan presiden sendiri karena melawan UUD RII.

Kedua, kebanyakan literatur yang membahas perang Irak-Iran tidak menyinggung satupun mengenai kerjasama Iran-Israel, sebagaimana yang diklaim DW dalam tulisannya. Pusat Dokumentasi Perang Pertahanan Suci Iran(Markaz Esnad-e Defa Moghadas) yang menerbitkan seri buku-buku perang tidak menyinggung sedikitpun masalah tersebut. Hingga kini bagian penerbitan lembaga ini telah mengeluarkan buku serial perang Irak-Iran hingga 52 dua buku yang disusun secara sistematis dari buku pertama yang membahas faktor pemicu perang yang dipaksakan rezim Saddam terhadap Iran hingga buku ke-52 yang membahas tentang kesepakatan damai mengakhiri perang. Selain buku serial perang tersebut, Pusat Dokumentasi Perang Pertahanan Suci  juga menerbitkan buku-buku yang membahas perang secara tematis, bahkan isu yang sangat spesifik seperti buku “Ekonomi Iran di Era Perang 1980-1988” hasil riset Dr. Farhad Dejpasand dan Hamid Reza Raufi dari Universitas Shahid Behesty,Tehran. Semua literatur di pusat penelitian tersebut tidak satu pun membahas adanya kerjasama antara Iran dan Israel dalam perang delapan tahun Iran-Irak.

Ketiga, jika memang kerjasama antara Iran dan Israel dalam perang delapan tahun dengan Irak ada dan terjadi kesepakatan sebagaimana diklaim DW, maka hal tersebut akan menjadi masalah penting dan besar dalam dinamika politik Iran selama 33 tahun. Jika kesepakatan itu pernah terjadi, kekuatan non-pemerintah, terutama kalangan ulama yang berpusat di Qom, pasti akan mempersoalkannya, karena menjadi isu sentral yang tidak bisa dianggap remeh oleh mereka hingga kini. Menurut Ali Darabi dalam bukunya “Arus Politik Iran” (1391 Hs), dari 235 asosiasi, perhimpunan dan partai yang ada di Iran (partai di sini berbeda konteksnya dengan parpol sebagaimana yang diakui resmi dalam pemilu seperti di Indonesia, sebab Iran tidak menganut sistem pemilu multipartai dan presiden dipilih langsung tanpa partai), organisasi yang dikendalikan oleh para ulama seperti Majma Modarisin (perhimpunan guru-guru Hauzah) merupakan gerakan yang memiliki pengaruh besar dalam konstelasi politik dan sosial Iran. Maka, jika isu kerjasama antara pejabat Iran dan Israel terjadi tentu saja akan muncul reaksi keras dari mereka, karena ini bagian dari garis merahnya, apalagi ditegaskan dalam undang-undang dasar.

Keempat, kebanyakan literatur Barat sendiri yang membahas perang Irak-Iran tidak membahas masalah kerjasama Iran-Israel tersebut. Jika pun ada, hanya dalam jumlah yang relatif kecil, itupun menyandarkan argumentasinya terhadap satu sumber yaitu Trita Parsi. Dari satu orang inilah disebarkan informasi mengenai kerjasama yang belum diverifikasi tersebut. Bahkan salah buku yang paling rinci membahas perang Irak-Iran dari kronologi hingga peta kekuatan kedua negara tidak membahasnya, sebagaimana yang ditulis dengan baik oleh Efraim Karsh dalam bukunya “Essensial Histories: The Iran-Iraq war 1980-1988 (Osprey Publisihing:2002). Buku tersebut tidak membahas sama sekali kerjasama Iran-Israel, sebagaimana diklaim Trita Parsi dan diamini DW.

Bersambung bagian kedua.



Artikel Terkait
» Trita Parsi, Iran dan Israel (2)



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Kaji Ulang Makna Globalisasi dan Implementasinya

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »