» Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing » Strategi Geopolitik Arab Saudi Gandeng Jepang-Indonesia-Cina Amankan Jalur Sutra


Eropa
08-10-2013
uni eropa
Inggris dan Rencana Keluar dari Uni Eropa

Inggris yang sampai saat ini tidak bersedia menggunakan mata uang Euro, pernah terlibat friksi dengan Uni Eropa terkait kebijakan ekonomi. Masalah ini kian memperkuat referendum terkait rencana London keluar dari organisasi ini.


Salah satu anggota partai berkuasa Inggris hari Ahad (6/10) menutut percepatan referendum untuk menentukan apakah Inggris harus keluar dari Uni Eropa atau tidak. Adam Afriyie, anggota senior majelis rendah Inggris dari Partai Konservatif mengatakan dirinya akan berusaha menarik simpati kesepakatan anggota parlemen untuk menggelar referendum masa depan negara ini di Uni Eropa pada tahun 2014.

Adam Afriyie seraya menjelaskan bahwa penyelenggaraan referendum dini dalam masalah ini menguntungkan Inggris, menambahkan, rakyat tidak percaya dengan janji Perdana Menteri David Cameron untuk menggelar referendum pada tahun 2017.

Cameron sebelumnya menjanjikan jika partainya menang di pemilu parlemen, maka referendum untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa bakal digelar tahun 2017. Meski janji ini memuaskan kubu garis keras di Partai Konservatif, namun masih menyimpan keraguan besar terkait masa depan Inggris di Uni Eropa.

Berbagai jajak pendapat yang digelar terkait pandangan rakyat Inggris terhadap Uni Eropa menunjukkan bahwa lebih dari separuh rakyat negara ini menginginkan London keluar dari organisasi ini. Poin penting di jajak pendapat ini adalah bertambahnya kubu anti Uni Eropa di antara anggota dan pendukung tiga partai utama Inggris, di mana 68 persen dari kubu Konservatif, 44 persen pendukung Partai Buruh dan 39 persen dari kubu Liberal Demokrat menolak keberlanjutan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Inggris tengah dilanda aksi pelarian dari pusat terkait Uni Eropa dan banyak menentang keputusan ekonomi yang diambil organisasi ini guna menyelesaikan krisis ekonomi. Dengan ditandatanganinya perjanjian Maastricht yang berujung pada berdirinya Uni Eropa, Inggris pun masuk menjadi anggota organisasi ini. Namun setelah tujuh tahun, London masih enggan bergabung dengan mata uang bersama euro. Selain itu, Inggris juga menolak bergabung dengan perjanjian Schengen yang memungkinkan kunjungan bebas warga Eropa ke negara sesama anggota.

Isu keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan peran yang harus dimainkan London senantiasa menjadi kendala utama organisasi ini dan menjadi isu politik di dalam negeri Inggris. Adapun di antara kubu politik Inggris, Partai Konservatif paling getol berusaha mengeluarkan negara ini dari keanggotaan Uni Eropa. Mayoritas anggota parlemen dari kubu Konservatif meyakini Inggris terlebih dahulu mengubah kondisi keanggotaannya di Uni Eropa sebelum digelarnya referendum serta mengambil kembali kewenangan yang telah diberikan kepada organisasi ini.

Mengingat kondisi mengenaskan perekonomian Uni Eropa,sayap kanan Partai Konservatif Inggris yang menolak keras keberlanjutan keanggotaan negara ini di Uni Eropa berusaha memaksa Cameron menggelar referendum untuk menentukan masa depan Inggris di Uni Eropa.

Sementara itu, David Cameron yang senantiasa mendapat tekanan dari sekutunya untuk mengubah hubungan London dengan Uni Eropa menekankan dirinya bukannya menolak referendum untuk menentukan keanggotaan negara ini di organisasi Eropa, namun ia menegaskan rakyat Inggris harus memiliki kesabaran strategi.

Inggris tercatat sebagai kekuatan ekonomi besar dunia keenam dan Cameron berjanji jika partainya menang di pemilu 2015 mendatang akan menggelar referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tahun 2017.

Meski demikian, mengingat pemerintahan koalisi Inggris yang terdiri dari Partai Konservatif dan Liberal Demokrat mayoritas anggotanya setuju dilanjutkannya keanggotaan London di Uni Eropa, maka upaya referendum ini sepertinya sulit dilakukan hingga pemilu parlemen selanjutnya yakni tahun 2015. (TGR/IRIB Indonesia)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Waspadai Eskalasi Propaganda Aktivis Pro Papua Merdeka

Menyoal Manuver Vanuatu dan Solomon Islands dalam Isu Papua

Akankah Teroris Menjadi Ancaman Nyata Selamanya di Kehidupan Kita

Amerika Mulai Kerahkan Pesawat Tempur Tanpa Awak ke Korsel

PM Jepang Minta Raja Salman Dukung Aramco di Bursa efek Tokyo

Peringatan ke-62 KAA akan Digelar Pekan Literasi

PMPP TNI Latih 20 Diplomat Uni Eropa

Bali Intensifkan Promosi Pariwisata ke Arab Saudi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »