» Geopolitik Antara Dua Karang (2) » Membaca Perilaku Geopolitik (1) » Manuver AS-Uni Eropa Singkirkan Rusia dari G-20 Berakibat Buruk Bagi Perekonomian Eropa dan Negara-Negara Berkembang » Bagaimana Kabarmu, Kim Jong-un? » Dukung Koalisi Merah Putih Tinjau Ulang UU Pro Asing


Eropa
08-10-2013
uni eropa
Inggris dan Rencana Keluar dari Uni Eropa

Inggris yang sampai saat ini tidak bersedia menggunakan mata uang Euro, pernah terlibat friksi dengan Uni Eropa terkait kebijakan ekonomi. Masalah ini kian memperkuat referendum terkait rencana London keluar dari organisasi ini.


Salah satu anggota partai berkuasa Inggris hari Ahad (6/10) menutut percepatan referendum untuk menentukan apakah Inggris harus keluar dari Uni Eropa atau tidak. Adam Afriyie, anggota senior majelis rendah Inggris dari Partai Konservatif mengatakan dirinya akan berusaha menarik simpati kesepakatan anggota parlemen untuk menggelar referendum masa depan negara ini di Uni Eropa pada tahun 2014.

Adam Afriyie seraya menjelaskan bahwa penyelenggaraan referendum dini dalam masalah ini menguntungkan Inggris, menambahkan, rakyat tidak percaya dengan janji Perdana Menteri David Cameron untuk menggelar referendum pada tahun 2017.

Cameron sebelumnya menjanjikan jika partainya menang di pemilu parlemen, maka referendum untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa bakal digelar tahun 2017. Meski janji ini memuaskan kubu garis keras di Partai Konservatif, namun masih menyimpan keraguan besar terkait masa depan Inggris di Uni Eropa.

Berbagai jajak pendapat yang digelar terkait pandangan rakyat Inggris terhadap Uni Eropa menunjukkan bahwa lebih dari separuh rakyat negara ini menginginkan London keluar dari organisasi ini. Poin penting di jajak pendapat ini adalah bertambahnya kubu anti Uni Eropa di antara anggota dan pendukung tiga partai utama Inggris, di mana 68 persen dari kubu Konservatif, 44 persen pendukung Partai Buruh dan 39 persen dari kubu Liberal Demokrat menolak keberlanjutan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Inggris tengah dilanda aksi pelarian dari pusat terkait Uni Eropa dan banyak menentang keputusan ekonomi yang diambil organisasi ini guna menyelesaikan krisis ekonomi. Dengan ditandatanganinya perjanjian Maastricht yang berujung pada berdirinya Uni Eropa, Inggris pun masuk menjadi anggota organisasi ini. Namun setelah tujuh tahun, London masih enggan bergabung dengan mata uang bersama euro. Selain itu, Inggris juga menolak bergabung dengan perjanjian Schengen yang memungkinkan kunjungan bebas warga Eropa ke negara sesama anggota.

Isu keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan peran yang harus dimainkan London senantiasa menjadi kendala utama organisasi ini dan menjadi isu politik di dalam negeri Inggris. Adapun di antara kubu politik Inggris, Partai Konservatif paling getol berusaha mengeluarkan negara ini dari keanggotaan Uni Eropa. Mayoritas anggota parlemen dari kubu Konservatif meyakini Inggris terlebih dahulu mengubah kondisi keanggotaannya di Uni Eropa sebelum digelarnya referendum serta mengambil kembali kewenangan yang telah diberikan kepada organisasi ini.

Mengingat kondisi mengenaskan perekonomian Uni Eropa,sayap kanan Partai Konservatif Inggris yang menolak keras keberlanjutan keanggotaan negara ini di Uni Eropa berusaha memaksa Cameron menggelar referendum untuk menentukan masa depan Inggris di Uni Eropa.

Sementara itu, David Cameron yang senantiasa mendapat tekanan dari sekutunya untuk mengubah hubungan London dengan Uni Eropa menekankan dirinya bukannya menolak referendum untuk menentukan keanggotaan negara ini di organisasi Eropa, namun ia menegaskan rakyat Inggris harus memiliki kesabaran strategi.

Inggris tercatat sebagai kekuatan ekonomi besar dunia keenam dan Cameron berjanji jika partainya menang di pemilu 2015 mendatang akan menggelar referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tahun 2017.

Meski demikian, mengingat pemerintahan koalisi Inggris yang terdiri dari Partai Konservatif dan Liberal Demokrat mayoritas anggotanya setuju dilanjutkannya keanggotaan London di Uni Eropa, maka upaya referendum ini sepertinya sulit dilakukan hingga pemilu parlemen selanjutnya yakni tahun 2015. (TGR/IRIB Indonesia)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Drone, Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional?
Selain membahas secara umum terkait perlunya memberi makna baru tentang konsepsi Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Global Future Institute (GFI) secara khusus menyorot pesawat ...

Meluruskan Konsepsi Ketahanan Nasional NKRI

Pembelian 3 Unit Pesawat Drone Tidak Sesuai Dengan Anatomi dan Kebutuhan Nyata Pertahanan Nasional RI

Presiden Terpilih Jokowi Harus Jelaskan Apa Pentingnya Penggunaan Drone Bagi Pertahanan Nasional RI

Media Mainstream Nasional Pendukung Capres pada Pilpres 2014

Reputasi Buruk Drone UAV Sebagai Mesin Pembunuh

Lihat lainya »
   Arsip
Sinergi untuk Kemajuan Bangsa

Ancaman Refrendum Kebablasan

Jokowi-Prabowo, Ciri Negarawan Sejati

Dominasi Asing di Negeri Kaya

Pertemuan Kerry-Jokowi Bahas ISIS?

Dua Sukhoi TNI Paksa Pesawat Australia Mendarat

Titik Terang Rencana Pembangunan Indonesia Islamic Center di Afghanistan

Kebangkitan Jurnalis

Mosi Senator Australia Terkait Penangkapan Wartawan Asing di Papua

ISIS Sudah Ada di Indonesia, Bagaimana Langkah Kita?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Belum Ada Manfaatnya Obama Bagi Islam dan Kepentingan Indonesia

Judul : Obama, Islam dan Gaza
Penulis : Wawan H Purwanto
Penerbit : CMB Press
Tebal buku : 216 halaman termasuk biodata penulis
Peresensi : Muhammad Mubdi Kautsar

Lihat Lainnya »