» Kondisi Peralatan Angkatan Bersenjata RI Dalam Bahaya » Ukraina Berpotensi Bangkitkan Kembali Statusnya Sebagai Negara Nuklir » Membaca Darurat Energi dari Perspektif Geopolitik » Kerjasama RI-Rusia Punya Nilai Strategis Bagi Kedua Negara (Ulasan Singkat Pertemuan Jokowi-Putin di Beijing 10 Oktober 2014) » Presiden Jokowi Dalam Telikungan Neoliberalisme di APEC, G20 dan KTT ASEAN


Eropa
10-07-2013
Pengangguran di Eropa
Dampak Sosial Pengangguran di Eropa

Pengangguran di zona euro mencapai rekor tertingi pada bulan April 2013. Tingkat pengangguran April mencapai 12,2 persen, naik dari 12,1 persen dari bulan sebelumnya. Pengangguran tersebut bertambah sekitar 95 ribu orang di 17 negara yang menggunakan mata uang euro. Total pengangguran menjadi 19,8 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi dimiliki Yunani dan Spanyol yang masing-masing mencapai 25 persen. Kantor statistik Eropa, Eurostat mengatakan Jerman memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,4 persen, sedangkan Luksemburg memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen.


Di Perancis, -- ekonomi terbesar kedua Eropa -- jumlah pengangguran naik ke rekor tertinggi baru pada April. Komisioner Eropa Bidang Ketenagakerjaan dan Kerja Sama Sosial, Laszlo Andor mengatakan, "Pengangguran di Eropa masih tinggi. Jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama tahun lalu, jumlahnya sangat jauh meningkat." Pada periode yang sama tahun lalu, jumlah pengangguran di zona euro mencapai 11 persen dan di Uni Eropa 10,3 persen. Tingkat pengangguran di Eropa termasuk yang tertinggi di antara negara maju lainnya di dunia.

Krisis keuangan global 2008 telah menghancurkan prospek penciptaan lapangan kerja di Eropa. Krisis utang negara-negara Eropa turut memperburuk prospek itu. Sekarang, masalah pengangguran kaum muda muncul sebagai salah satu dampak yang paling dramatis dari krisis ekonomi. Angka pengangguran kaum muda di zona euro menempati rekor tinggi di atas 23,5 persen. Lebih dari 5,6 juta orang Eropa di bawah usia 25 tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran tertinggi ada di Yunani dengan 27 persen per Februari 2013, diikuti oleh Spanyol 26,8 persen dan Portugal 17,8 persen per April 2013.

Presiden Dewan Eropa, Herman Van Rompuy menyerukan para pemimpin Eropa untuk membantu memerangi pengangguran kaum muda, yang saat ini mencapai tingkat rekor di seluruh anggota Uni Eropa. Dalam sebuah surat kepada para pemimpin negara dan pemerintah Uni Eropa, Van Rompuy mengatakan, "Jumlah pengangguran di Eropa, khususnya generasi muda, berada pada rekor tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu isu paling besar, dari negara-negara anggota kami. Itulah sebabnya mengapa kami harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya secara bersama-sama."

Pada dasarnya, tingkat pengangguran usia muda di kawasan Uni Eropa sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pertemuan para pemimpin Eropa di Berlin pada 3 Juli 2013, menyerukan para petinggi Eropa untuk memerangi angka pengangguran usia muda. Merkel mengatakan, "Masalah pengangguran usia muda mendesak untuk segera ditangani, ini merupakan persoalan serius." Di Berlin, para pemimpin Eropa mendiskusikan cara yang paling efisien untuk menggunakan dana 6 miliar euro yang telah dialokasikan untuk memerangi pengangguran kaum muda di tahun 2014 dan 2015.

Merkel sendiri disalahkan atas situasi ekonomi di Eropa, sebab Jerman menekankan pada langkah-langkah penghematan, termasuk pemotongan belanja dan PHK di negara-negara yang dilanda utang, seperti Spanyol dan Yunani. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Merkel telah menggeser retorikanya dan mulai fokus pada kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Kebijakan Merkel selama ini telah mendorong resesi ekonomi, kepailitan lembaga-lembaga keuangan, dan peningkatan angka pengangguran. Kebijakan seperti ini mencoreng citra Merkel di negara-negara Eropa yang diterpa krisis dan kunjungannya ke negara-negara tersebut selalu diwarnai aksi protes.

Negara-negara pengguna euro saat ini sedang menghadapi masa resesi yang terpanjang sejak pemberlakuan mata uang itu pada tahun 1999. Seorang pengamat ekonomi dari lembaga keuangan ING, Carsten Brzeski mengatakan, "Masalah tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi perekonomian Jerman, demikian juga bagi negara-negara Eropa lainnya. Permintaan untuk tenaga kerja terus menurun secara drastis." Sebelum keluarnya statistik terbaru itu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan perekonomian kawasan euro akan menyusut 0,6 persen pada tahun ini.

Carsten Brzeski menambahkan, "Merkel dan Menteri Keuangan Wolfgang Schaeuble tahu betul bahwa masa depan euro tidak hanya diputuskan di Brussels atau Berlin, tetapi juga di jalanan Madrid, Athena dan sebagainya. Tingginya angka pengangguran kaum muda dikombinasikan dengan kebencian terhadap Jerman, bisa berubah menjadi populisme dan nasionalisme, dan dalam kasus yang ekstrim, menyebabkan akhir dari serikat mata uang itu." Krisis ekonomi hingga sekarang telah membubarkan 12 pemerintah dalam dua tahun terkahir di Uni Eropa.

Krisis ekonomi di Eropa juga memicu demonstrasi besar-besaran masyarakat di benua itu. Dampak angka pengangguran juga lebih luas dari perdebatan politik di antara para pemimpin Eropa. Di antara dampak-dampak sosial krisis finansial di Eropa adalah meningkatnya angka bunuh diri, meluasnya berbagai jenis penyakit mental, merebaknya aksi kriminal, dan meningkatnya ancaman instabilitas sosial di banyak negara Eropa. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), ancaman instabilitas sosial di bawah bayang-bayang krisis finansial di negara-negara seperti Siprus, Yunani, Portugal dan Italia semakin besar. Adapun di negara seperti Jerman, Finlandia dan Belgia ancaman tersebut lebih kecil.

Menyusul krisis ekonomi, kecenderungan anti-warga asing dan gelombang rasisme di Eropa juga meningkat drastis. Keterkaitan antara radikalisme dan kondisi ekonomi yang kian parah di Eropa, kali ini semakin tampak nyata. Di banyak negara Eropa, berbagai langkah rasisme dan perilisan undang-undang yang membatasi penerimaan serta izin tinggal bagi para imigran asing semakin marak. Munculnya gerakan sosial anti-demokrasi dan menjamurnya kandidat dengan slogan pro-rakyat akibat krisis ekonomi, jika terus berlanjut dapat mengubah rezim di negara-negara Eropa yang lemah dari sisi finansial dan ekonomi.

Tragisnya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai kapan krisis ekonomi Eropa akan berakhir dan masa depan yang jelas bagi euro pun belum tampak. Petinggi dan organisasi Eropa senantiasa memperingatkan akan munculnya krisis sosial dan bahkan meletusnya perang di Uni Eropa. Menurut sejumlah pengamat, jika para pemimpin Eropa tidak secepatnya memikirkan untuk mencari solusi guna mengatasi ketidakstabilan ekonomi, dalam waktu dekat mereka akan kehilangan kendali.

Eropa sekarang benar-benar telah berubah. Tak ada lagi toleransi terhadap pendatang sebagai dampak dari krisis ekonomi. Dua pemilu Eropa, di Perancis dan Yunani, bisa menjadi tanda kebencian terhadap imigran. Partai-partai sayap kanan yang radikal dan ekstrim memperoleh tempat di hati rakyat. Partai-partai sayap kanan ultra nasionalis dengan meneriakan jargon anti-imigran, sekarang masuk parlemen dengan dukungan suara yang signifikan.

Para pemimpin sayap kanan ultra nasionalis itu, mengaduk emosi rakyat Eropa dengan memadukan ketidakpuasan publik dengan kegelisahan sosial yang luas. Mereka mendapatkan muaranya, yang kemudian tercetus dalam bentuk  kebencian terhadap imigran. Ini berlangsung di seluruh daratan Eropa. Pemimpin Front Nasional Marine Le Pen menyerukan agar Perancis meninggalkan zona euro, dan mendepak para imigran dari Perancis. Mereka bukan hanya melihat imigran sebagai parasit, tetapi lebih dari itu, mereka melihat imigran sebagai ancaman masa depan mereka. (TGR/IRIB Indonesia)



Artikel Terkait
» Presiden Perancis Diperkirakan Tidak Mampu Kurangi Pengangguran
» Kinerja Angela Merkel Hadapi Krisis Eropa
» Dampak Peningkatan Angka Pengangguran di Eropa
» Pengurangan Anggaran Publik, Duel Baru Ekonomi di Uni Eropa



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kerjasama RI-Rusia Punya Nilai Strategis Bagi Kedua Negara (Ulasan Singkat Pertemuan Jokowi-Putin di Beijing 10 Oktober 2014)
Pertemuan Presiden Jokowi-Putin di  Beijing 10 November 2014, sepertinya jauh lebih strategis dan menjanjikan bagi Indonesia untuk dipertimbangkan, jika kerjasama dengan negara  beruang merah tersebut didasarkan ...

Indonesia Negara Maritim, Bukan Sekadar Negara Kelautan (Menanggapi Visi Maritim Presiden Jokowi)

Drone, Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional?

Meluruskan Konsepsi Ketahanan Nasional NKRI

Pembelian 3 Unit Pesawat Drone Tidak Sesuai Dengan Anatomi dan Kebutuhan Nyata Pertahanan Nasional RI

Presiden Terpilih Jokowi Harus Jelaskan Apa Pentingnya Penggunaan Drone Bagi Pertahanan Nasional RI

Lihat lainya »
   Arsip
Kondisi Peralatan Angkatan Bersenjata RI Dalam Bahaya

Menanti Kehadiran Komisi Ideologi Pancasila

Menhan Cina-Rusia Bertemu Bahas Pengaruh AS di Asia-Pasifik

Rekam Jejak Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas Jokowi

Putin dan Kekhawatirannya atas Krisis di Ukraina

Diskusi BBM dan KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL

Urgensi Kartu Jitu Ala Jokowi

Reformasi Sistem Birokrasi di Era Jokowi

Akselerasi Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Jokowi

Kemlu RI Himbau WNI Tidak Mengikuti Wajib Militer di Luar Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Belum Ada Manfaatnya Obama Bagi Islam dan Kepentingan Indonesia

Judul : Obama, Islam dan Gaza
Penulis : Wawan H Purwanto
Penerbit : CMB Press
Tebal buku : 216 halaman termasuk biodata penulis
Peresensi : Muhammad Mubdi Kautsar

Lihat Lainnya »