» Kolaborasi Mafia Berkeley-Mafia Migas Lumpuhkan Daulat Sektor Migas Indonesia » Timur Tengah dan Kejahatan Industri Pertanian » Indonesia Butuh UU Lugas dan Galak! (5/Habis) » Gubernur Ditunjuk oleh Presiden (4) » Media Mainstream Asing Dukung Capres Jokowi pada Pilpres 2014


Politik
08-01-2010
USAID
USAID: Instrumen Terselubung Politik Luar Negeri Amerika Kendalikan Indonesia-Bagian Terakhir
Penulis : Hendrajit-Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)

Catatan Redaksi: Berkaitan dengan sepak-terjang USAID di Papua yang ada dihadapan anda ini, sumber sepenuhnya kami olah berdasarkan studi kualitatif yang dilakukan oleh Leo Liharma Dwipayana Saragih dalam skripsinya yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat Dalam Implementasi Program USAID Di Papua. Kami hanya mengutip dan mengolah beberapa aspek yang kiranya cukup menarik untuk diungkap. Utamanya, berkaitan dengan Papua sebagai studi kasus bagaimana USAID memainkan perannya sebagai instrumen terselubung Politik Luar Negeri.


Kepentingan Amerika Dalam Sektor Pertambangan di Papua

Indonesia, dan khususnya Papua, memang penting bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Karena Papua merupakan salah satu pemasok sumber daya alam bagi pengembangan industri Amerika Serikat. Sudah 300 perusahaan milik Amerika yang beroperasi di Indonesia. Total investasi diperkirakan lebih dari US$ 25 miliar, yang sebagian besar dari dana tersebut diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.
   
Inilah nilai strategis Papua sebagai salah satu sumber pemasok tambang bagi Amerika. Setidaknya tercatat tiga perusahaan energi Amerika yang beroperasi di Papua yaitu: PT-Freeport McMoran, Conoco Phillips, dan British Petroleum (BP). Dengan total investasi keseluruhan mencapai US$ 10.000 miliar di Provinsi Papua.

Karenanya, mencegah terjadinya gejolak sosial akibat rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan dari dominasi perusahaan-perusahaan tambang raksasa Amerika dan Inggris tersebut, menjadi agenda yang cukup strategis untuk diwujudkan dengan segera.

Di sinilah peran USAID sebagai bagian dari instrumen politik luar negeri Amerika yang berfungsi untuk meredam gejolak sosial yang ditakutkian beberapa korporasi besar Amerika tersebut.

Maka USAID memberi bantuan melalui berbagai program pemberdayaan melalui bantuan untuk mengatasi kasus kelaparan dan kurang gizi, pemberantasan HIV/AIDS, TBC, Malaria, dan sebagainya.

Dalam program pemberdayaan pemerintahan lokal, USAID bahkan telah membantu para pejabat pemerintahan lokal Papua dan DPRD mempersiapkan diri untuk menghadapi otonomi daerah.  Dengan kata lain, USAID melakukan Pendampinghan terhadap para elit politik Papua.

Menariknya lagi, jalur yang digunakan Amerika untuki membantu Papua bukan hanya melalui USAID, melainkan juga lembaga-lembaga non-pemerintah atau LSM. Bantuan bilateral Amerika biasanya dilakukan melalui NGO. Salah satu NGO Internasional yang berada di bawah naungan USAID adalah FORD FOUNDATION. 

Ford Foundation selama ini telah banyak memberi bantuan kepada Indonesia melalui kegiatanj-kegiatan penelitian, seminar-seminar, dan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah civil society.

Peran pendampingan yang dimainkan USAID menunjukkan besarnya kepentingan Amerika dalam bidang ekonomi. Sampai pada tingkat tertentu, USAID dengan program pendampingannya itu sebenarnya telah meredam kemungkinan  munculnya perlawanan dari masyarakat setempat untuk menuntut keseimbangan pembagian keuntungan terhadap Freeport McMoran, Conoco Phillips dan BP. Yang mendapat sentuhan bantuan USAID hanyalah berbagai masalah yang menjadi ekses dari ketidakadilan seperti korban pelanggaran HAM, Kemiskinan, Kelaparan dan Penyakit.

Jadi kalaupun sampai saat ini Amerika tidak mendukung gerakan separatisme di Papua, hal itu bukan karena Amerika menentang kemerdekaan Papua, tapi karena Amerika masih melihat lebih merugikan bagi kepentingan bisnis Amerika di Papua.

Alhasil, Amerika sama sekali tidak perduli ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Papua yang melakukan protes atas beroperasinya perusahaan-perusahan Amerika di Papua.

Sekilas Tentang Sepak-terjang Beberapa Perusahaan Tambang Amerika di Papua

Papua memiliki cadangan minyak sangat besar. Sejak 2001 Amerika terlibat dalam pengelolaan LNG Tangguh. Berdasarkan perkiraan,  cadangan LNG di kawasan tersebut adalah 23,7 triliun kaki kubik dan di antaranya sebesar 14,4 triliun kaki kubik telah disertifikasi sebagai candangan terbukti.

Sejak 2008 lalu, Indonesia telah menjadi pemasok langsung energi bagi kawasan pantai barat Amerika yang diambil dari Tangguh di Papua.

Kebutuhan minyak Amerika memang cukup besar, per harinya mengonsumsi minyak sebesar 19 juta barel. Tak heran jika beberapa perusahaan minyak dan tambang Amerika beroperasi di Indonesia seperti ExxonMobile, Chevron, Conoco-Phillips, Freeport-McMoran, dan NewMont.

Perusahaan Connoco Phillips yang merupakan gabungan dari Conoco dan Phillips Petroleum Company, telah beroperasi di Indonesia selama 36 tahun.

Pada 1998, perusahaan pembangunan serta konstruksi milik Pertamina dan Sembawang telah mencapai kesepakatan dengan Conoco untuk menjual 325 juta kubik gas alam per hari melalui pipa ke Singapore.

Melalui kerjasama dengan BP MIGAS (Badan Pelaksana Minyak dan Gas), Conoco juga membangun pertambangan minyak di pinggir pantai Balida dan pertambangan gas alam Blok B di wlayah pedalaman Papua. Sementara perusahaan Global Santa Fe yang juga milik Amerika, mengoperasikan tambang minyak di daerah Klamono di Papua.

BP yang bekerjasama dengan BP MIGAS melakukan pengeboran gas alam cair di kawasan lepas pantai (offshore) da daratan (onshore) di sekitar kawasan Teluk Bintuni.

BP merupakan perusahaan minyak milik Inggris yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan minyak milik Amerika seperti Standard Oil of Indiana, Standard Oil of Ohio, Atlantic Richfield Company (Arco) dan Amoco, yang beroperasi di bawah bendera British Petroleum.

Peran USAID Sebagai Tameng Kepentingan Bisnis Amerika-Inggris
 
Secara faktual hal ini terungkap melalui satu contoh kisah berikut ini. Pada 2000 lalu, tujuh suku besar yang ada di sekitar Teluk Bentuni menyampaikan aspirasinya kepada Badan Perlindungan Dampak Lingkungan (Bapedal) Papua agar perusahaan-perusahaan Amerik tersebut menunda eksplorasinya. Suku-suku tersebut adalah: Irarotu, Wamesa, Sebiar, Simuri, Kuri, Soub, dan Moskona.

Dan aspirasi mereka memang cukup beralasan. Sebagaimana laporan Bapedal Irian Jaya, proyek tersebut mengancam ribuan hektar hutan rawa di Teluk Berau. Dan karenanya, perusahaan tersebut harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat saat merencanan kegiatan eksplorasi tersebut.

Dalam situasi krusial seperti ini, muncullah USAID dengan program pemberdayaan masyarakat, dan segera membuat tabungan dana abadi (The Heritage Fund) yang hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah yang terkena dampang langsung dari proyek LNG Tangguh ini. Bukan itu saja. Daba abadi tersebut juga dimaksudkan sebagai pengakuan atas wilayah-wilayah yang kaya akan warisan alam dan budaya sekaligus untuk mendukung kelestarian adat masyarakat setempat.

Freeport Bagi Amerika di Papua Perlu Sorotan Khusus

Freeport bukan sekadar investasi ekonomi tetapi juga sebuah mata-rantai investasi politik dan konteks hubungan Indoensia-Amerika. Dan ini benar adanya.

Freeport McMoran sebagai perusahaan induk PT Freeport Indonesia, menguasai tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua.

Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini dikerkirakan masih akan bisa mengeruk cadangan ton emas hingga 34 tahun mendatang. Tapi menurut laporan sumber lain, cadangan emas dan tembaga yang ada di Gunung Grasberg yang merupakan area penambangan terbesar dari seluruh are penambangan PTFI, mencapai lebih dari 50 miliar pon (25 ribu ton) tembaga dan 60 juta ons( 6 ribu ton) emas yang masih dapat terus ditambang hingga 20340 atau bahkan lebih lama lagi.

Berdasarkan laporan tahun 2005, nilai investasi Freeport-McMoran di PT Freeport Indonesia mencapai US$ 6 Miliar dan kemungkinan besar nilai investasi tersebut masih akan bertambah.

Sekadar informasi, Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika yang merupakan penyumbang emas nomor 2 bagi industri emas di Amerika stelah Newmont.

Pemasukan yang diperoleh Freeport-McMoran dari PT Freeport Indonesia dan PT Indocopper Investama(Keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua), mencapai US$ 380 juta atau hampir 3,8 triliun rupiah lebih untuk tahun 2004 saja.

Indonesia Hanya Mendapat Pembagian Keuntungan Amat Kecil

Berdasar nota keuangan tahuannnya kepada pemegang saham, selama 3 tahun hingga 2004, total pendapatan dari PT Freeport untuk pemerintah Indonesia hanya sektiar 10-13 persen dari pendapatan bersih d luar pajak atau sekitar US$ 460 juta (460 miliar rupiah).

Begitupun, kontribusi PT Freeport hingga 2005 telah mewakili 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 58 persen dari Produk Domestik Regional (PDRB) Papua, dan 99 persen dari PDRB Kabupaten Mimika. Untuk 2005, kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap PDB nasional mencapai hampir 65 triliun, dengan demikian total kontribusi tersebut sejak 1992 hingga 2005 sudah lebih dari US$ 40 miliar.

Dari keuntungan tersebut di atas, PT Freeport Indonesia telah memberi dana bantuan pengembangan masyarakat sebesar US$ 7,5 juta sejak 1996 hingga 2005 dengan dana awal sebesar US$ 2,5 juta.  Dan akan memberi kontribusi setiap tahunnya sebesar US$ 1 juta.

Suku Amungme dan Kamoro, masing-masing mendapat US$ 500 ribu per tahun sesuai kesepakatan hak ulayat PT Freeport Indonesia terhadap kedua suku tersebut. Tapi sejatinya, pemberian tersebut  tak lebih sekadar ganti rugi dari PT Freeport terhadap Masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek perusahaan tersebut.  Jadi bukan didasari semangat bagi hasil secara adil antara kedua-belah pihak.

USAID Sebagai Penyalur Dana Bantuan Freeport

Bagaimana peran USAID di tengah dominasi Freeport dan perusahaan tambang Amerika lainnya? Ketika PT Freeport berkomitmen untuk menyumbangkan satu persen dari hasil penjualan kotor setahun yang dikenal dengan ”Dana Kemitraan” Freeport bagi pengembangan  masyarakat (Freeport Fund for Irian Jaya Development), USAID bertindak sebagai penyalur dana bantuan tersebut.

Melalui USAID inilah, dana bantuan pengembangan masyarakat diberikan kepada Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Lewat lembaga ini, dana kemitraan tersebut dialokasikan untuk program-program pengembangan masyarakat yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi, serta proyek-proyek yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Khsusnya terhadap suku-suku yang ada di Kabupaten Mimika, Amungme, Kamoro, Moni, Dani, Ekari/Mee, Damal dan Nduga.

Dana satu persen tersebut berjumlah US$ 11-18 juta per tahun. Khusus total dana satu persen yang telah diberikan telah mencapai lebih dari US$ 130 juta sejak mulai dicanangkan hingga 2004.

Tak heran jika Freeport McMoran merupakan aset ekonomi yang paling dilindungi oleh Amerika di Papua. Sehingga peran yang dimainkan USAID sebagai bagiand dari UU Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat di luar negeri, maka dalam kasus beroperasinya Freeport McMoran di Papua, Amerika melalui USAID harus membantu Indonesia mencegah menyebarnya krisis politik dan ekonomi serta konflik sosial pada skala yang cukup membahayakan kepentingan strategis Amerika di Papua.

Namun di sinilah kontradiksinya.Ketika Amerika mendorong USAID untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Papua melalui berbagai program bantuan kesejahteraan masyarakat, pada sisi lain pemerintah Amerika tetap mengoperasikan PT Freeport yang selama ini dinilai banyak kalangan telah menimbulkan ketidak-adilan dan kemiskinan bagi Rakyat Papua, karena kekayaan sumber daya alamnya yang berupa emas dan tembaga, telah dikurasi oleh PT Freeport.

Pada perkembangannya, USAID telah berperan sebagai instrumen terselubung politik luar negeri Amerika untuk membendung campur tangan pemerintah Indonesia dalam mengurusi masalah ekonomi. USAID didorong pemerintah Amerika untuk memberi dana bantuan, namun pemerintah Amerika membiarkan perusahaan-perusahaan tambang raksasa sekelas Freeport untuk menciptakan kemiskinan di Indonesia.



Artikel Terkait
» USAID: Instrumen Terselubung Politik Luar Negeri Amerika Serikat Kendalikan Indonesia-Bagian I
» Hudson Institute Minta Dukungan Lembaga-Lembaga Donor Untuk Kampanyekan Anti Islam
» Pemerintah Sepakat Perkuat Kerjasama Ekonomi dan Politik
» Dokumen Resume Pertemuan Dharmawangsa
» Politik dan Ekonomi Dalam Pandangan Para Pembaca The Global Review.Com
» Global Future Institute Dukung Aliansi Ambalat Untuk Bentuk Kementrian Perbatasan
» Rencana Strategis Amerika Serikat Untuk Menguasai Indonesia (Rekomendasi Militer AS Untuk Indonesia)
» Skenario Kosovo Untuk Papua Merdeka
» Jeffrey Winters: SBY Tak Bikin AS Pusing
» Deplu Minta Waspadai Intelijen Pendidikan
» Indonesia Harus Berhati-Hati Dengan Imperialisme Amerika Gaya Baru ala Obama
» Mengungkap Modus Operandi NGO Asing di Indonesia
» Amerika Manfaatkan Potensi Separatisme Untuk Tanam Pengaruh di ASEAN



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Media Mainstream Nasional Pendukung Capres pada Pilpres 2014
Pada Pilpres 2014 kali ini, hampir semua media arus utama (mainstream), melancarakan opini publik untuk pemenangan capres yang didukungnya. Mereka telah berubah menjadi partisan karena menjadi ...

Reputasi Buruk Drone UAV Sebagai Mesin Pembunuh

Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia Melalui Isu: Indosat, WTO dan Laut China Selatan

Presiden Baru untuk Daulat Pertanian, Perkebunan dan Pangan

PP No 01/2014 Pintu Masuk SBY Beri Monopoli dan Hak Istimewa Kepada Freeport dan Newmont

Skenario di Atas Skenario

Lihat lainya »
   Arsip
Tentara Yaman Dukung Demonstran Houthi

IMF Tawarkan Pinjaman US$127 Juta untuk Tangani Ebola

Obama: Ebola Ancaman Keamanan Global

AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) Merambah Hingga Beasiswa

Klasifikasi Profesional dan Profesional Partai, Pintu Masuk Dominasi Teknokrat Ekonomi Neoliberal Pemerintahan Jokowi-JK

Ironi Krisis Ideologi

PBB Butuh Dana 10 Triliun Melawan Ebola

Tiga Tentara NATO Tewas Di Kabul

Kolaborasi Mafia Berkeley-Mafia Migas Lumpuhkan Daulat Sektor Migas Indonesia

Aksesi Piagam IMO, Bukti Komitmen Indonesia Lindungi Ekosistem Laut Dunia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Belum Ada Manfaatnya Obama Bagi Islam dan Kepentingan Indonesia

Judul : Obama, Islam dan Gaza
Penulis : Wawan H Purwanto
Penerbit : CMB Press
Tebal buku : 216 halaman termasuk biodata penulis
Peresensi : Muhammad Mubdi Kautsar

Lihat Lainnya »